Pemerintah Indonesia berkomitmen melanjutkan program Kartu Prakerja yang telah berjalan sebelas gelombang di tahun 2020. Pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang 12 pun mulai dibuka Selasa (23/2/2021). Untuk pelaksanaannya tahun ini telah disiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun. Jumlah ini naik dua kali lipat dibandingkan anggaran awal pada APBN 2021, yang sebesar Rp 10 triliun. Program Kartu Prakerja dibuka pertama kalinya pada 11 April 2020. Pemerintah menargetkan jumlah peserta yang mengikuti program tersebut 5,6 juta orang.
Pada awalnya pemerintah berencana memberikan pelatihan secara langsung (offline) untuk para peserta program. Mereka akan mendapatkan fasilitas pelatihan gratis dan uang saku selama pelatihan. Namun, pandemi corona mengubah segalanya. Pemerintah kemudian memanfaatkan program ini menjadi salah satu bantuan sosial bagi masyarakat, khususnya korban PHK yang terdampak pandemi
Skema dan jumlah anggaran pun otomatis berubah. Sebagian anggaran biaya pelatihan dialihkan untuk insentif kepada peserta dengan jumlah lebih besar dari rencana semula. Dengan demikian, anggaran program Kartu Prakerja meningkat tajam hingga dua kali lipat.
Setelah setahun berjalan, tentu ada hal yang menjadi perhatian dan perlu diperbaiki terkait program Kartu Prakerja ini. Mulai soal penunjukan mitra pelatihan Prakerja yang dianggap kurang transparan, hingga materi pelatihannya yang dinilai terlalu sederhana. Namun sebagai salah satu program pemulihan ekonomi dari pandemi Covid, program Kartu Prakerja tentunya juga memiliki manfaat tersendiri. Pemerintah mengatakan mereka yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19 akan menjadi target program Kartu Prakerja. Namun sayangnya, seleksi peserta terbukti masih kurang cermat sehingg banyak yang tidak tepat sasaran. Mereka yang masih memiliki pekerjaan ada yang berhasil mendapat bantuan. Sedangkan yang menganggur justru belum terjangkau program ini.
Diharapkan, program yang dilanjutkan pelaksanaannya tahun ini bisa berjalan dengan perbaikan-perbaikan sehingga lebih maksimal dan tepat sasaran. Untuk itu, perlu adanya pantauan bersama dari masyarakat.
