Ratusan rakyat Myanmar telah tewas akibat tindakan militer mengatasi unjuk rasa anti kudeta. Laporan menyebutkan lebih dari seratus warga sipill, termasuk anak berumur 7 tahun, tewas akibat tindakan keras apparat keamanan. Sebagian rakyat Myanmar dikabarkan mulai mengungsi meninggalkan negaranya. Keadaan pun semakin kacau.
Banyak pihak mengharapkan ASEAN bertindak untuk mencari solusi bagi masalah salah satu anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara tersebut. Presiden Indonesia, Joko Widodo menghimbau Ketua ASEAN saat ini mengadakan pertemuan tingkat tinggi ASEAN membicarakan krisis Myanmar.. Atas nama Indonesia, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa Indonesia mengecam keras tindakan militer dalam menangani unjuk rasa hingga menewaskan lebih dari 100 orang dalam satu hari.
Menjadi pertannyaan kemudian, akankah ASEAN akan melakukan sesuatu yang signifikan kepada Myanmar ?
Setidaknya ada dua hal yang dapat dilihat atas kemungkinan tindakan ASEAN. Pertama dalam perspektif kolektif, dan kedua sikap masing masing anggotanya. Secara kolektif negara anggota ASEAN terikat pada prinsip non intervensi atas urusan dalam negeri anggotanya. Urusan dalam negeri adalah urusan masing-masing yang tidak dapat dicampuri sesama negara anggota ASEAN. Kedua, sikap masing masing anggota atas krisis Myanmar yang disebabkan kudeta milter, juga dapat mengganjal upaya ASEAN. Sebagaimana diketahui perwakilan Vietnam, Laos dan Thailand hadir dalam upacara peringatan Hari Angkatan Bersenjata yang digelar oleh pemimpin kudeta militer, Jenderal Ming Ang Hlaing. Ini bisa saja diartikan mereka kemungkinan mendukung penguasa Militer di Myanmar.
Seruan Indonesia atas perlu diadakannya pertemuan tingkat tinggi yang mendapat dukungan Malaysia, Singapura dan Filipina, berhadapan dengan kenyataan hadirnya ketiga negara tersebut pada HUT Angkatan Bersenjata Myanmar.
Sesungguhnya ketegasan ASEAN terhadap Myanmar diperlukan, ketimbang narasi normatif tentang adanya prinsip non intervensi. ASEAN dan negara manapun dapat juga menerapkan prinsip tanggung jawab untuk melindungi atau Responsibility to Protect yang diakui oleh Perserikatan Bangsa Bangsa. Sikap ASEAN yang tegas atas dasar prinsip PBB dapat menjadi langkah strategis bagi kepentingan Myanmar sendiri. Tindakan itu dapat melindungi Myanmar dari intervensi negara besar seperti China, Rusia, dan Amerika Serikat. Campur tangan negara besar yang dilatar belakangi persaingan pengaruh, akan membuat suatu negara yang dllanda krisis semakin dalam masuk ke chaos atau kekacauan dan kemungkinan perang saudara. Suriah misalnya, adalah salah satu contohnya.
