(voinews.id) Kementerian Luar Negeri RI menyelenggarakan "Konferensi Regional tentang Bisnis dan HAM" yang berlangsung secara hybrid dari Jakarta pada 18-19 November 2021. Sebagai salah satu negara pendukung UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs). Indonesia mendorong penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dalam kegiatan bisnis. khususnya selama dan setelah pandemi COVID-19. Upaya tersebut dilakukan antara lain melalui penyelenggaraan konferensi tersebut.
Demikian dikatakan Wakil Menteri Luar Negeri RI Mahendra Siregar ketika membuka konferensi tersebut Kamis. Dalam sambutannya Mahendra Siregar mengatakan. Indonesia telah mencatat berbagai capaian, termasuk pembentukan National Task Force on Business and Human Rights. Indonesia juga telah meluncurkan alat penilaian human rights risk untuk entitas bisnis bernama Penilaian Risiko Bisnis dan HAM (PRISMA) oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (antara)
