(voinews.id) Menteri di Kantor Perdana Menteri Malaysia Bagian Hukum dan Undang-undang Wan Junaidi mengatakan akan mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anti Lompat Partai pada Juli 2022 sebagai salah satu inisiatif transformasi pemerintah. Wan Junaidi mengemukakan hal itu dalam salah satu kunjungannya ke Kuching Minggu di sela-sela persiapan Pemilu Negara Bagian Sarawak.
Junaidi menjelaskan tiga inisiatif transformasi utama pemerintah yang dilakukan kementeriannya adalah transformasi dalam administrasi pemerintah reformasi parlemen dan independensi kehakiman. Transformasi dalam administrasi pemerintah meliputi Undang-Undang Anti Lompat Partai membatasi masa jabatan perdana menteri tidak lebih dari 10 tahun implementasi pemilu untuk usia 18 tahun dan pendaftaran pemilih otomatis.Antara
