(voinews.id)Korea Utara telah mengerahkan kekuatan militernya untuk mendistribusikan obat COVID-19 dan mengerahkan lebih dari 10 ribu tenaga medis untuk menelusuri kontak pasien, kata media pemerintah, KCNA, Selasa.
Negara terisolasi itu tengah menghadapi gelombang COVID-19 pertama yang dilaporkan pekan lalu, memicu kekhawatiran tentang krisis besar akibat rendahnya vaksinasi dan fasilitas kesehatan yang memadai.
Kantor pencegahan wabah darurat Korut melaporkan tambahan 269.510 orang bergejala demam, sehingga totalnya menjadi 1,48 juta. Jumlah kematian bertambah enam menjadi 56 orang hingga Senin (16/5) malam, kata KCNA.
Media resmi itu tidak melaporkan berapa banyak warga yang hasil tesnya positif COVID.
Korut belum melakukan vaksinasi massal dan memiliki keterbatasan pengujian. Keadaan tersebut mengkhawatirkan karena mempersulit penilaian tentang seberapa luas dan cepat penyakit itu menyebar dan berapa banyak ada kasus terkonfirmasi dan kematian.
"Angka-angkanya tidak bisa diandalkan, tapi banyaknya orang yang mengalami demam mencemaskan," kata Lee Jae-gap, profesor penyakit menular di Sekolah Kedokteran Universitas Hallym.
Dia mengatakan angka kematian akan melonjak seiring waktu, tetapi Pyongyang mungkin berusaha menjaga data tetap rendah di mata publik untuk menghindari krisis politik.
"Saya tak berpikir rezim Korea Utara mampu merilis angka kematian yang melonjak, yang akan merusak sentimen publik."
Menghitung kematian akibat COVID dari luar Korut akan memerlukan perbandingan dengan data kematian berlebih, jauh setelah wabah itu berakhir, kata Eom Joong-sik, profesor penyakit menular di Pusat Kesehatan Gil Universitas Gachon di Korea Selatan.
Tapi tidak ada sensus tahunan di Korut, kata dia menambahkan.
KCNA melaporkan "sebuah pasukan yang hebat" dari korps medis angkatan darat segera dikerahkan untuk memasok obat-obatan di Ibu Kota Pyongyang yang menjadi episentrum wabah, menyusul perintah dari pemimpin Korut Kim Jong Un.
Misi tim tersebut adalah "meredakan krisis kesehatan publik" di Pyongyang, kata KCNA.
Sejumlah anggota senior politbiro di Partai Pekerja yang berkuasa mengunjungi apotek dan kantor pengelolaan obat untuk memeriksa pasokan dan kebutuhan, kata KCNA dalam laporan terpisah.
Kim sebelumnya mengkritik pendistribusian obat yang tidak efektif.
"Mereka mendesak dikeluarkannya perintah yang lebih tegas untuk menjaga dan menangani pasokan medis, mempertahankan prinsip untuk memprioritaskan kebutuhan dan kenyamanan masyarakat dalam pasokan," kata KCNA.
Upaya menelusuri kontak pasien juga diintensifkan. Sekitar 11.000 pejabat kesehatan, guru dan mahasiswa kedokteran bergabung dalam "pemeriksaan medis semua penduduk secara intensif" di seluruh negara itu untuk mencari dan mengobati warga yang demam.
Namun, berbagai sektor bisnis tetap menjaga produksi dan konstruksi, meskipun harus menerapkan langkah pencegahan virus, kata KCNA.
Kim telah mengeluarkan perintah tentang aktivitas terbatas yang diizinkan di setiap kota dan desa.
antara
