(voinews.id)Dewan Keamanan PBB sepertinya akan mengizinkan pengiriman bantuan PBB bagi sekitar 4 juta orang di Suriah barat daya dari Turki hingga Januari, menurut para diplomat, Senin.
Mandat bantuan tersebut sudah berakhir sejak Minggu. Kelanjutan operasinya harus mendapat izin dari Dewan Keamanan PBB karena pemerintah Suriah tidak menyetujuinya.
Operasi bantuan ke Suriah itu mencakup pengiriman pangan, obat-obatan dan pendirian tempat penampungan di wilayah yang dikuasai kelompok oposisi.
Dewan beranggotakan 15 negara itu akan melakukan pemungutan suara pada Selasa untuk menyetujui sebuah draf resolusi.
Draf yang diajukan Irlandia dan Norwegia itu mencerminkan usulan Rusia, yang sebelumnya gagal disetujui pada Jumat karena kalah suara.
Amerika Serikat, Prancis dan Inggris menentang usulan Rusia itu.
Menurut mereka, enam bulan bukanlah waktu yang cukup bagi kelompok-kelompok bantuan untuk menyiapkan dan menjalankan operasi secara efektif.
Agar lolos, sebuah resolusi memerlukan sembilan suara dan tidak diveto oleh anggota tetap DK PBB, yaitu Rusia, China, AS, Prancis dan Inggris.
Rusia pada Jumat awalnya memveto usulan perpanjangan satu tahun, yang mendapat suara 13 anggota lain, sedangkan China memilih abstain.
Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy mengatakan Moskow akan terus memveto narasi apa pun selain usulannya sendiri.
"Rusia memang dapat memengaruhi hasil dari proses ini, tetapi tampaknya mereka sendirian di sepanjang jalan," kata Richard Gowan, direktur Kelompok Krisis PBB.
Dia mencatat bahwa China melobi untuk mencapai kompromi dan tidak mengikuti jejak Rusia untuk memveto.
Hanya Rusia dan China yang mendukung usulan Rusia itu pada Jumat, sementara 10 anggota lainnya abstain.
Rusia berdalih bahwa operasi bantuan PBB itu melanggar kedaulatan dan integritas wilayah Suriah.
Makin banyak bantuan yang harus dikirim dari dalam negeri, kata Rusia, makin meningkatkan kekhawatiran kelompok oposisi di sana bahwa makanan dan bantuan lainnya akan dikendalikan pemerintah.
Pemungutan suara di DK PBB tentang otorisasi operasi bantuan telah lama menjadi debat kusir. Namun, tahun ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan Rusia-Barat akibat invasi Moskow 24 pada Februari ke Ukraina.
Pada 2014, DK PBB mengizinkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke daerah-daerah yang dikuasai oposisi di Suriah dari Irak, Yordania dan dua titik di Turki, sebelum diveto oleh Rusia dan China dan menjadi hanya satu titik perbatasan.
Sumber: Reuters
