Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia (RI), Retno Marsudi menegaskan tidak ada perang dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Penegasan tersebut disampaikan Menlu Retno, usai mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri AS, Michael Richard Pompeo di Jakarta, Sabtu, 4 Agustus 2018. Menurut Retno, saat ini yang terjadi adalah perang dagang antara AS mempengaruhi semua negara di dunia termasuk Indonesia. Tidak adanya perang dagang antara AS dengan Indonesia, menurut Menlu RI, terlihat dari kunjungan Menteri Perdagangan RI Enggariasto Lukita ke Amerika Serikat untuk bertemu dengan mitranya Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross, perwakilan perdagangan AS (United States Trade Representative/USTR), serta kalangan bisnis.
Pada saat Menteri Perdagangan Indonesia berkunjung ke Amerika Serikat, beliau tentunya bertemu dengan mitranya. Mitranya adalah Menteri Perdagangan Amerika Serikat dan juga USTR, dan juga dengan kalangan bisnis disana. Inti dari kunjungan tersebut adalah satu, memperkuat perdagangan dan investasi, yang kedua adalah mengadress isu-isu barrier, teman – teman jangan terperangkap dalam kalimat bahwa ada perang dagang antara Indonesia dengan Amerika. Kita tidak ada perang dagang dengan Amerika. Yang sekarang sedang terjadi adalah perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Tetapi tadi saya sampaikan bahwa situasi, kondisi, dan hubungan perdagangan Amerika dan Tiongkok tentunya akan mempengaruhi semua negara di dunia.
Di kesempatan yang sama, Duta Besar (Dubes) RI Untuk AS Budi Bowoleksono mengatakan hasil kunjungan Mendag RI positif karena ada potensi untuk meningkatkan pertumbuhan perdagangan kedua negara. Namun, menurut Dubes Budi masih ada hambatan perdagangan antara kedua negara. Dikatakannya, salah satu hambatan yang dibahas adalah kebijakan World Trade Organization (WTO) dalam bidang pertanian. Kebijakan tersebut mewajibkan negara anggotanya meliberalisasi sektor pertanian sementara Indonesia tidak sepenuhnya meliberalisasi sektor pertanian. Selain itu hambatan lain yang juga muncul adalah terkait inspeksi produk makanan laut di AS. Adapun terkait Generalised System of Preferences (GSP) AS yang dikabarkan bakal dicabut, Dubes Budi menyatakan hal tersebut masih dalam pembahasan. Menurut Dubes Budi, GSP merupakan fasilitas yang diberikan AS ke Indonesia. Fasilitas ini bukan hak. GSP merupakan fasilitas untuk membantu negara berkembang tumbuh ekonominya. Tetapi fasilitas ini ada persyaratannya. Yakni, penghilangan hambatan akses pasar terhadap produk AS di Indonesia. Saat ini AS memang sedang melakukan peninjauan kembali terhadap fasilitas GSP dan prosesnya hingga kini masih terus berjalan. VOI/Rezha
