(voinews.id)- Menteri Kehakiman Hongaria menyatakan bahwa Budapest akan membela undang-undang pendidikan negaranya yang dianggap mendiskriminasikan rakyatnya berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender di Mahkamah Hukum Uni Eropa. Pada pernyataannya di media sosial Facebook, Menteri Kehakiman Judit Varga menyatakan telah menyerahkan klaim balasan pada mahkamah tersebut dan menegaskan Hongaria akan bertahan pada pendapatnya bahwa masalah pendidikan adalah urusan masing-masing negara anggota Uni Eropa.
Kampanye anti-LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) yang dimulai oleh Perdana Menteri Viktor Orban meningkat signifikan ketika sebuah undang-undang yang melarang materi pendidikan yang dianggap mendukung dan mempromosikan homoseksualitas dan perubahan gender di sekolah, disahkan parlemen pada Juni 2021.
Otoritas negara tersebut menyatakan disahkannya undang-undang tersebut oleh Parlemen Hongaria, yang didominasi partai Orban yang berhaluan kanan, Fidesz, adalah untuk melindungi kanak-kanak dan bukan untuk menyerang komunitas LGBT.
"Seperti yang telah dilakukan sampai sekarang, kami akan terus berusaha sekuat tenaga demi melindungi anak-anak kita," kata Varga. Ia menambahkan bahwa aturan tersebut akan dipertahankan dan tindakan lainnya akan diambil, walaupun tidak merinci apa tindakan lainnya tersebut. Perseteruan Hongaria dengan Uni Eropa tersebut terjadi di tengah keputusan Brussels menangguhkan pembayaran dana EU senilai jutaan euro kepada Hongaria sampai negara tersebut melancarkan reformasi untuk memperbaiki sistem kehakiman dan memperkuat pencegahan korupsi.
Pada pertengahan 2022 lalu, Komisi Eropa mengadukan Hongaria ke Mahkamah Hukum Uni Eropa akibat undang-undang pendidikan tersebut. Komisi tersebut menyebut aturan itu melanggar peraturan pasar internal Uni Eropa, hak-hak dasar individu, dan nilai-nilai dasar Uni Eropa.
Dalam pernyataannya untuk mendukung undang-undang tersebut bulan lalu, Viktor Orban berkata bahwa propaganda gender adalah ancaman terbesar yang menghantui anak-anak. "Kami mau anak-anak kita dibiarkan bebas ... karena hal tersebut tidak sepatutnya ada di Hongaria, apalagi di sekolah-sekolah kita," kata Orban.
Sumber: Reuters
