Untuk ketujuh kalinya konferensi tingkat Menteri “Bali Process” dilaksanakan, di Nusa Dua Bali, Selasa, 7 Agustus 2018. Kali ini penyelenggaraannya melibatkan 281 delegasi, 45 negara, 4 organisasi internasional serta 26 menteri dan selevel menteri. Namun, dalam pelaksanaannya tahun ini terdapat inovasi baru, yaitu bergabungnya sektor bisnis untuk turut melawan irregular migration atau yang berkaitan dengan perdagangan manusia dan penyelundupan orang serta kejahatan trans negara terkait. Ketika menggelar pernyataan pers bersama, Menteri luar negeri, Retno Marsudi, mengatakan, sektor bisnis memiliki peran signifikan, terutama berkolaborasi dengan pemerintah, dalam mengalamatkan isu irregular migration disebabkan faktor ekonomi. Lebih lanjut Retno menambahkan, selain pihaknya menilai bahwa kesejahteraan adalah kunci melawan irregular migration di kawasan.
‘’Karena, kita tahu bahwa kesejahteraan itu adalah kunci dalam melawan kejahatan lintas negara, perdagangan manusia dan jaringan penyelundupan di Kawasan. Poin selanjtunya adalah kolaborasi yang dekat antara pemerintah dan sektor bisnis merupakan hal strategis, untuk memastikan bahwa dalam jaringan global terbebaskan dari tindak kriminal tersebut,
Ketua Konferensi Tingkat Menteri ketujuh “Bali Process” yang juga merupakan Menteri luar negeri Australia, Julie Bishop, mengatakan, sejak diinisiasi dalam “Perth Forum” tahun lalu di Australia, banyak pelaku bisnis yang ingin bergabung dalam forum bisnis di “Bali Process”. Menurut Julie, pemerintah sadar dengan keterbatasan kemampuan dalam memerangi penyelundupan orang dan perdagangan manusia memerlukan adanya keterlibatan sektor swasta.
‘’Tahun lalu untuk pertama kalinya kita menyampaikan “Government and Business Forum”, kenapa sektor bisnis dilibatkan ? Karena, pemerintah sadar bahwa masalah ini tidak dapat ditangani sendiri dan termasuk untuk melahirkan berbagai solusi yang ada. Olehkarenanya, memerlukan adanya dukungan dari sektor swasta.
Ketua forum pemerintah dan bisnis “Bali Process”, Eddy Sariaatmadja mengatakan, dilahirkannya “Rekomendasi AAA” yaitu Acknowledge, act and advance memiliki konsep yang jelas. Khususnya, bagaimana sektor bisnis dan pemerintah bekerjasama untuk melawan perbudakan paksa dan perdagangan manusia.
‘’AAA itu memiliki konsep yang jelas dan direksi yang tepat. Tentang bagaimana sektor bisnis dan pemerintah bekerja sama untuk melawan perbudakan paksa dan perdagangan manusia. Saya harap para partisipan mengimplementasikan komitmen AAA itu kedalam aksi melawan perbudakan paksa dan perdagangan manusia.
Ketua Forum Pemerintah dan Pebisnis “Bali Process”, yang juga merupakan ketua Fortescue Metals Group, Andrew Forrest, mengatakan, satu-satunya jalan untuk mengakhiri perbudakan modern yaitu dengan bersatunya garis terdepan yang terdiri atas pebisnis besar dan pemerintah. Andrew menambahkan, disaat yang bersamaan sektor bisnis juga memanggil seluruh pemerintah untuk mendukung legislasi bagi perbudakan modern dan pemerintah harus memperkuat, mengimplementasikan dan melaksanakan legislasi yang ada. Dimana menurut Andrew, hal itu sebagai bentuk dukungan mendukung rantai penyediaan yang transparan dan etika perekrutan, untuk melindungi pekerja serta memperkecil resiko terjadinya perbudakan
