Presiden Joko Widodo memimpin Rapat Terbatas terkait penanganan dampak gempa di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Rapat tersebut digelar usai Presiden meninjau langsung sejumlah posko bantuan gempa di kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Senin. Rapat Terbatas tersebut dihadiri sejumlah pihak terkait penanganan dampak gempa, termasuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhamma Zainul Majdi, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Willem Rampangilei dan Kepala Badan SAR Nasional Muhammad Syaugi. Dalam arahannya Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk benar-benar memastikan jumlah bangunan tempat tinggal warga yang mengalami kerusakan baik berat maupun sedang. Selain itu Presiden juga meminta agar pemerintah dan jajarannya dapat segera menyerahkan bantuan perbaikan tempat tinggal warga. Bantuan ini rencananya akan diberikan berdasarkan tingkat kerusakan rumah warga, baik rusak berat maupun sedang dan ringan. Dengan diserahkannya bantuan, Presiden berharap agar proses pengerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera dilaksanakan.
“saya kira dimulai besok pagi akan segera kita serahkan bantuan untuk rumah yang rusak berat dimulai dengan yang rusak berat dan saya harapkan besok paling tidak minimal bisa seribu diserahkan kemudian setelah itu segera tolong penyerahan bantuan untuk perbaikan rumah itu segera dilaksanakan terus. Dan mulai dikerjakan per zona sehingga TNI maupun polri maupun dari bnpb didampingi dari PU nantinya bisa terlebih dahulu yang dibersihkan misalnya di kecamatan mana itu langsung bisa direncanakan diorganisasi yang baik sehingga perputaran uang yang ada terutama di lombok utara di lombok barat itu betul2 mulai ada aktivits ekonomi lagi.”
Terkait pembangunan perekonomian masyarakat pasca gempa, Presiden meminta juga agar proses rekonstruksi fasilitas umum terutama pasar juga menjadi perhatian pemerintah. Presiden meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar mampu mengajak masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas pasar tersebut usai rehabilitasi dan rekonstruksi. Sesuai hasil Rapat Kabinet Terbatas beberapa waktu yang lalu di Jakarta, Presidn meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar dapat melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan kembali tempat tinggal warga yang rusak akibat gempa. Presiden ingin agar konstruksi tempat tinggal masyarakat nantinya dibangun dengan konstruksi tahan gempa. (Ndy)
