Monday, 09 October 2023 09:33

Presiden Azerbaijan: Prancis bertanggung jawab jika ada konflik baru

Written by 
Rate this item
(0 votes)

 

VOInews.id- Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev mengatakan bahwa Prancis bertanggung jawab jika konflik baru meletup di Kaukasus Selatan, setelah dia mengkritik keputusan Prancis untuk mengirim bantuan ke Armenia. Aliyev pekan lalu menarik diri dari pertemuan yang ditengahi Uni Eropa (EU) dengan Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan, di mana EU mengatakan bahwa mereka mendukung Armenia. Namun, dia mengkritik pendekatan Uni Eropa, terutama Prancis, ketika Presiden Dewan Eropa Charles Michel menelepon dirinya, menurut pemerintah Azerbaijan dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Sabtu. Aliyev mengatakan akibat sikap Prancis, Azerbaijan tidak berpartisipasi dalam pertemuan di Granada tersebut, kata pernyataan itu.

 

"Kepala negara menekankan bahwa penyediaan senjata oleh Prancis kepada Armenia merupakan pendekatan yang tidak mendukung perdamaian, tetapi dimaksudkan untuk mengobarkan konflik baru, dan jika ada konflik baru terjadi di kawasan tersebut, Prancis bertanggung jawab atas hal itu".

 

Prancis telah menyetujui kontrak berjangka dengan Armenia untuk menyuplai peralatan militer untuk membantu memperkuat pertahanan negara itu, kata Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Colonna pada 3 Oktober saat berkunjung ke Yerevan. Colonna menolak menjelaskan bantuan militer apa saja yang akan diberikan kepada Armenia dalam kontrak berjangka itu. Presiden Prancis Emmanuel Macron memarahi Azerbaijan dengan mengatakan bahwa Baku tampaknya bermasalah dengan hukum internasional.

 

Aliyev bulan lalu memulihkan kendali atas kawasan Nagorno-Karabakh yang memisahkan diri, lewat operasi militer selama 24 jam. Operasi itu memicu eksodus sebagian besar dari 120.000 penduduk etnis Armenia di kawasan itu untuk kembali ke Armenia. Aliyev mengatakan dia bertindak sesuai hukum internasional. Dia menambahkan bahwa delapan desa di Azerbaijan "masih diduduki Armenia dan menekankan pentingnya membebaskan desa-desa ini dari pendudukan".

 

Sumber: Reuters

Read 181 times