Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengatasi gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua. Perubahan pola hidup masyarakat di Papua ikut andil dalam mempengaruhi masalah gizi buruk. Pada umumnya masyarakat Papua saat ini sangat tergantung dengan pasokan beras miskin dari pemerintah. Demikian dikatakan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise kepada Media usai acara Rapat Konsultasi antara Pemerintah dan DPR RI di Gedung Parlemen Jakarta Kamis (1/2). Faktor lain yang ikut mempengaruhi masalah gizi buruk di Kabupaten Asmat adalah tempat tinggal suku Asmat yang berawa-rawa, terpencil, dan sulit dijangkau. Oleh sebab itu kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak akan meluncurkan program Kabupaten Layak Anak.
“Jadi kami mungkin akan masuk terutama dengan Deklarasi Kabupaten Layak Anak dimana hak-hak anak harus diperhatikan tumbuh kembang anak termasuk perlindungan khusus bagi anak- anak disana. Gizi buruk, anak – anak bersekolah atau tidak itu sudah termasuk dalam 24 indikator dibawah Kabupaten Layak anak. Jadi kita launching Kabupaten Asmat menuju Kabupaten Layak anak yang akan melibatkan tokoh adat, tokoh agama termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan juga masyarakat sendiri yang harus dukung program itu”.
Menteri Yohana Yembise juga menjelaskan apabila program Kabupaten Layak anak berjalan sesuai rencana dan mekanisme yang ada, maka hal itu akan memenuhi hak anak akan antara lain Akta Kelahiran, pendidikan dan pelayanan kesehatan. Jika hak-hak itu tidak terpenuhi maka itu berarti telah melanggar konvensi Hak Anak. (voi/af)
