Tuesday, 12 March 2019 13:33

Indonesia Luncurkan National Plastic Action Partnership

Written by 
Rate this item
(0 votes)
Indonesia Luncurkan National Plastic Action Partnership Foto : Steve.VOI

 

Pemerintah Indonesia meluncurkan program kemitraan National Plastic Action Partnership. Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia utnuk mengurangi sampah plastik laut hingga 70 persen di tahun 2025. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers peluncuran National Plastic Action Partnership di Jakarta, Senin mengatakan, program ini sangat menjanjikan.

Dan ini sebenernya tindak lanjut daripada pertemuan kita di Bali. Ya, di Annual Meeting IMF-World Bank, di situ ada Tri Hita Karana Forum, dimana mereka berhasil mengambil, raising fund sampai 10 miliar dollar. Nah, implementasinya ini gimana? Sekarang penggunaan dana ini pada proyek-proyek yang sedang kita lihat untuk bisa digunakan. Target pemerintah untuk mengurangi plastik itu 70 persen sampai tahun 2025 itu memang betul-betul kita kerja. Dan melihat, target yang ambisius ini kalau saya katakan begitu, kita harus kerja keras. Tapi, kalau melihat program sekarang ini, sudah meraih perbaikan di pendidikan, kurikulum sekolah, kemudian sampai action plan kita di lapangan. Saya kira sangat menjanjikan. Tadi juga dipuji bahwa kita sudah punya action plan yang dibuat dan sudah kita terbitkan.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan World Economy Forum Doughlas Waughray pun memuji peluncuran National Plastic Action Partnership. Menurutnya, program ini dapat memberikan solusi yang dapat diinvestasikan bagi target pemerintah Indonesia terhadap sampah plastik. Sementara itu, Dirjen Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya KLHK Rosa Vivien Ratnawati menegaskan, pengelolaan sampah yang diusung oleh National Plastic Action Partnership menggunakan konsep circular economy. National Plastic Action Partnership sendiri merupakan hasil kerjasama antara Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta lembaga Global Plastic Action Partnership yang terdiri dari kalangan bisnis, kelompok masyarakat sipil, dan pemangku kepentingal lokal. Voi/steve

Read 614 times Last modified on Tuesday, 12 March 2019 14:32