Kampanye terbuka Pemilihan Umum 2019 yang juga disebut kampanye rapat umum telah dimulai hari Minggu (24/3) kemarin, dan akan berlangsung hingga 13 April mendatang. Bagi kedua kubu yang bersaing, pasangan calon (paslon) presiden 01 Joko Widodo-Maaruf Amin dan pasangan calon presiden 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, bersama partai politik pendukung mereka, ini akan menjad tahapan krusial. Karena kampanye rapat umum melibatkan mobilisasi massa dalam jumlah besar sehingga rawan benturan. Untuk menghindari bertemunya massa kedua paslon, Komisi Pemilihan Umum sudah membuat jadwal kampanye rapat umum berdasarkan zonasi wilayah.
Kampanye terbuka dapat diumpamakan sebagai “perang” berebut suara. Semua kontestan berusaha sekuat tenaga untuk menarik dukungan pemilih yang belum bersikap atau undecided voters. Perebutan dukungan ini menjadi perhatian tim sukses. Mereka akan digiring untuk memilih sesuai yang diinginkan.
Tim sukses, partai pendukung, dan relawan tentu sah-sah saja berusaha sekuat tenaga berebut dukunganundecided voters. Akan tetapi, perlu diingat upaya itu harus tetap mengedepankan etika dan mematuhi ketentuan perundangan sehingga tidak terjadi benturan. Apalagi, situasi kompetisi selama masa kampanye sejak September tahun lalu telah membuat polarisasi yang memanas dalam masyarakat.
Seluruh kontestan hendaknya kembali kepada filosofi kampanye, sebagai bagian dari pendidikan politik masyarakat, dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Sekecil apa pun pelanggaran selama kampanye terbuka harus diikuti dengan penindakan. Hukum pemilu harus ditegakkan. Jangan sampai kampanye terbuka disesaki praktik politik uang, intimidasi, dan kekerasan.
Esensi utama kampanye adalah memberikan literasi bagi calon pemilih sehingga bisa menentukan pilihan dengan rasional. Bukan kampanye yang sekedar menggunakan sisi emosional pemilih yang dikhawatirkan akan melahirkan fanatisme yang berpotensi konflik.
Untuk itu peserta pemilu hendaknya konsisten melaksanakan pakta integritas yang telah mereka tandatangani. Untuk mewujudkan pemilu damai, tanpa hoaks, tanpa politisasi SARA, dan tanpa politik uang.
