Dalam acara Rapat Koordinasi (Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) 2018, Selasa (6/1) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kembali mengenai komitmen para gubernur, bupati, wali kota, pimpinan TNI dan pimpinan Polri di wilayah masing-masing untuk mengamankan wilayahnya agar tidak terbakar.
Penegasan tersebut disampaikan Presiden mengingat kondisi cuaca tahun ini diperkirakan akan lebih kering dari tahun lalu, sehingga menuntut kesiapsiagaan semua pihak. Selain itu, bersamaan dengan pelaksanaan Asian Games pada Agustus mendatang, Indonesia diprediksi memasuki musim kemarau. Presiden Joko Widodo menegaskan, ini merupakan pertaruhan reputasi Indonesia di mata internasional, jika terjadi asap karhutla yang mengganggu perhelatan Asian Games.
Presiden mengatakan, Karhutla bisa dicegah jika semua pihak bekerja sama, sehingga tidak lagi menjadi bencana nasional dan sorotan dunia internasional.
Belajar dari kebakaran hutan dan lahan pada 2015, Presiden Jokowi sangat mengapresiasi dalam dua tahun sudah ada lompatan kemajuan yang sangat signifikan dalam pengendaliannya. Dikatakannya, ada penurunan hotspot yang sangat signifikan. Pada 2015 jumlah hotspot 21.929 titik, 2016 turun menjadi 3.915, dan 2017 turun menjadi 2.567 hotspot.
Presiden mengatakan, dalam Asian Summit, setiap kali bertemu, Perdana Menteri Malaysia dan Singapura biasanya komplain soal asap. Pada tahun ini, Indonesia mendapat apresiasi dari dua negara tersebut.
Belajar dari kebakaran hutan dan lahan pada 2015, pada 2017 telah dibangun Sistem Deteksi Dini Pencegahan Karhutla. Dalam sistem ini, ditampilkan data hotspot secara harian dan peta rawan kebakaran. Publik bisa mengakses melalui laman sipongi.menlhk.go.id. Selain itu, juga telah dibangun sistem yang terpadu antar pihak dalam penanggulangan karhutla.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Lapan untuk memudahkan deteksi dan monitoring. Pemerintah daerah dan pelaku usaha telah melakukan upaya pencegahan kebakaran dengan standar operating procedure (SOP) yang ditetapkan dari segi sarana dan personel, teknik pembukaan lahan tanpa bakar. Mereka juga membentuk dan membina masyarakat peduli api (MPA) agar masyarakat sadar akan pentingnya upaya pencegahan secara mandiri.
