Hari Pendidikan Nasional kembali diperingati hari ini, Kamis 2 Mei 2019. Peringatan Hari Pendidikan Nasional ini merupakan momentum untuk mengevaluasi sejauh mana kemajuan pembangunan di bidang pendidikan di Tanah air saat ini.
Bila melihat beberapa indikator, sektor pendidikan di Indonesia telah mengalami berbagai kemajuan yang signifikan. Salah satu indikatornya adalah sebanyak 72,3% anak usia dini di Indonesia telah mengikuti proses pendidikan. Angka partisipasi untuk sekolah dasar sudah 100%, tingkat putus sekolah sudah turun juga menjadi 0,26%, dan tingkat melek huruf di kalangan muda telah mencapai hampir 100%.
Bank Dunia telah mengakui kemajuan pembangunan pendidikan di Indonesia di beberapa aspek. Menurut Bang Dunia, dari sisi akses pendidikan misalnya, jumlah siswa yang kini dapat bersekolah meningkat cukup signifikan. Peningkatan akses ini dilakukan dengan meningkatkan pembiayaan, partisipasi para pelaku lokal dalam tata kelola pendidikan, akuntabilitas dan kualitas guru, hingga memastikan kesiapan siswa.
Menurut Bank Dunia (World Bank), meski perluasan akses pendidikan untuk masyarakat dianggap sudah meningkat cukup signifikan, kualitas pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah. Indikator peringkat kualitas pendidikan ini tercermin dalam jumlah kasus buta huruf secara keseluruhan yang masih lebih dari 30 persen.
Memang kualitas pendidikan di Indonesia masih menjadi tantangan bagi pemerintah. Padahal, dari sisi anggaran, dana untuk pendidikan telah mencapai Rp444 triliun atau sekitar 20 persen dari total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019.
Dari 20 persen alokasi anggaran untuk pendidikan, sebagian besar digunakan untuk membayar gaji, tunjangan dan sertifikasi guru serta untuk pembangunan infrastruktur pendidikan. Besarnya alokasi untuk gaji, tunjangan dan sertifikasi guru inilah yang banyak dikritik termasuk Bank Dunia. Bank Dunia mengkritik alokasi anggaran pendidikan Indonesia yang tidak memberikan perhatian yang besar pada kompetensi murid.
Tentu saja masalah kualitas pendidikan tak bisa diselesaikan dari sisi anggaran saja. Perlu strategi yang tepat dari tiga kementerian yang berkaitan langsung, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi , dan Kementerian Agama. Bersama dengan masyarakat mereka perlu fokus pada tiga strategi. Yang pertama adalah kurikulum yang berbasis kompetensi. Sudah beberapa kali kurikulum diganti dan ini ditengarai seringkali dianggapmenjadi beban baru bagi peserta didik.
Selain kurikulum, strategi lain yang perlu jadi perhatian adalah memperkuat kapasitas manajemen sekolah. Dan yang terakhir, memperkuat sumber daya tenaga kependidikan.
