Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York, Dian Triansyah Djani, mengatakan, jelang pemilihan anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Juni mendatang, Indonesia kembali menggaungkan reformasi dalam tubuh organisasi multilateral tersebut. Reformasi yang digaungkan tersebut bertujuan untuk menciptakan Dewan Keamanan PBB yang lebih efisien dan mengikuti perkembangan zaman.
Dian Triansyah Djani kepada media di Jakarta, Rabu (14/2) menyebutkan, terdapat tiga pilar Dewan Keamanan PBB yang mesti direformasi, yaitu manajemen, operasi penjaga perdamaian, dan juga sistem pembangunan di PBB.
“ Sekarang proses di PBB reformasi berjalan dengan tiga pilar, reformasi manajemen, reformasi terkait dengan peacekeeping, dan reformasi terkait dengan UN Development System, ini sedang dalam proses negosiasi, dan Indonesia berulang kali menyampaikan statemen ingin adanya PBB yang semakin responsive, semakin bisa adapt to new challenges, dan juga semakin dapat mentackle isu perkembangan berkaitan dengan development, kadang – kadang kita lupa aspek itu “.
Dian Triansyah Djani menambahkan, Indonesia juga menekankan perlunya kontribusi langsung dari negara–negara yang mengirimkan penjaga perdamaian atau peacekeeping dalam manajemen pengiriman yang selama ini berada di tangan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa–Bangsa. Terkait peluang Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Dian Triansjah Djani memastikan kesempatan itu terbuka lebar. Ia juga memastikan, banyak negara yang telah berkomitmen memberikan suaranya bagi Indonesia. (Rezha)
