VOInews.id- PT Jasa Marga (Persero) Tbk akan memberikan potongan tarif tol sebesar 20 persen untuk Jalan Tol Trans Jawa dari Jakarta menuju Semarang, Jawa Tengah dan sebaliknya pada periode arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri 1445 H/Lebaran 2024. Potongan tarif tol 20 persen ini berlaku untuk tarif jalan tol yang dikelola oleh Jasa Marga Group, yaitu integrasi Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan Jalan Layang MBZ, Jalan Tol Palimanan-Kanci, Jalan Tol Batang-Semarang, dan Jalan Tol Semarang Seksi ABC.
Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana, di Jakarta, Senin, menjelaskan, pemberlakuan potongan tarif tol untuk semua golongan kendaraan berfungsi untuk memaksimalkan distribusi lalu lintas dan menghindari penumpukan kendaraan pada tanggal tertentu yang diprediksi menjadi arus puncak mudik dan balik. Ia juga mengatakan pemberlakuan potongan tarif ini merupakan bentuk pelayanan maksimal dari Jasa Marga yang sesuai prinsip Environment, Social and Governance (ESG) dan berharap dapat memberikan manfaat untuk masyarakat.
Jasa Marga memprediksi pada puncak arus mudik pada H-4 atau pada Sabtu, 6 April 2024, terdapat 259 ribu kendaraan meninggalkan Jakarta atau meningkat 0,03 persen terhadap Lebaran 2023 dan meningkat 66,8 persen terhadap normal. Sedangkan prediksi untuk puncak arus balik yaitu pada H+4 atau pada Senin, 15 April 2024, terdapat 300 ribu kendaraan kembali ke Jakarta atau meningkat 13,2 persen terhadap Lebaran 2023 atau meningkat 131 persen terhadap normal, katanya pula.
"Atas dasar tersebut, potongan tarif tol akan diberikan di luar waktu yang diprediksi menjadi puncak arus mudik dan balik tersebut, agar lalu lintas dapat terdistribusi dengan baik,” ujar Lisye. Potongan tarif tol ini akan berlaku dari Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek menuju GT Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang pada arus mudik dan dari GT Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang menuju GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek pada arus balik.
Dengan potensi mobilitas masyarakat pada mudik Lebaran tahun ini yang melonjak pesat, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Lisye juga berharap potongan tarif tol ini dapat menarik minat dan menjadi acuan bagi masyarakat yang memiliki keleluasaan waktu lebih panjang, agar dapat mengatur waktu perjalanan mudik lebih awal dan perjalanan balik lebih akhir sehingga dapat memanfaatkan potongan tarif tol. Teknis pemberlakuan potongan tarif tol ialah untuk semua golongan kendaraan dan hanya untuk kendaraan asal GT Cikampek Utama dan transaksi keluar di GT Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang pada periode arus mudik, yaitu mulai Rabu, 3 April 2024, pukul 05.00 WIB hingga Jumat, 5 April 2024 pukul 05.00 WIB.
Sementara itu untuk arus balik, potongan tarif tol hanya untuk kendaraan asal GT Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang dan transaksi keluar di GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek mulai Rabu, 17 April 2024, pukul 05.00 WIB, hingga Jumat, 19 April 2024 pukul 05.00 WIB. “Potongan tarif ini berlaku untuk pengguna jalan yang menggunakan uang elektronik. Untuk itu, kami imbau pengguna jalan dapat memastikan kesiapannya sebelum melakukan perjalanan, di antaranya dengan memastikan kecukupan saldo uang elektronik dan BBM, serta memastikan kondisi kendaraan maupun pengendaranya dalam kondisi yang optimal,” kata Lisye pula.
Antara
VOInews, Jakarta: Pelaku usaha wajib berperan aktif dalam upaya penanggulangan bencana di Indonesia. Untuk itu, diperlukan kemauan untuk menginvestasikan sebagian sumber daya perusahaan untuk dapat menjamin keberlanjutan bisnis.
VOInews.id, Ambon: Ambon, ibu kota Maluku, dan Belanda membuka peluang kerja sama sejumlah bidang, terutama kebudayaan dan pariwisata. Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena menyatakan, pemerintah Belanda melalui duta besarnya untuk Indonesia, Lambert Grijns bertemu dirinya. Pertemuan itu dalam rangka membicarakan beberapa kemungkinan kerja sama untuk memajukan Ambon.
VOInews.id- Rapat Paripurna DPR RI ke-14 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 menyetujui Revisi Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi undang-undang. "Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang, setuju ya?" kata Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis. Pertanyaan itu dijawab setuju oleh seluruh anggota dan perwakilan fraksi yang hadir pada Rapat Paripurna DPR RI, disusul gemuruh tepukan tangan.
Saat menyampaikan laporan di awal, Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan hasil pembahasan RUU Desa yang disepakati terdiri 26 angka perubahan. Salah satu perubahan penting yang disetujui adalah ketentuan Pasal 39 terkait masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak dua kali masa jabatan, yang semula 6 tahun dengan maksimal tiga periode. Perubahan ketentuan dalam RUU Desa lainnya, lanjut dia, terdiri dari penyisipan Pasal 5A tentang pemberian dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi; ketentuan Pasal 26, pasal 50A, dan pasal 62 ditambah pengaturan terkait pemberian tunjangan purnatugas satu kali di akhir masa jabatan kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan perangkat desa sesuai dengan kemampuan desa.
Kemudian, penyisipan Pasal 34A terkait syarat jumlah calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa (pilkades); ketentuan Pasal 72 soal sumber pendapatan desa; ketentuan Pasal 118 soal ketentuan peralihan; ketentuan Pasal 121A terkait pemantauan dan peninjauan undang-undang. Dia mengatakan bahwa sebelumnya sembilan fraksi di Baleg DPR RI telah menyetujui agar RUU Desa dilanjutkan ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang setelah melakukan pembahasan 248 daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam rapat kerja bersama pemerintah pada 5 Februari 2024. “Dari 9 fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui secara bulat agar Rancangan Undang-Undang Desa bisa dibawa ke dalam tahap pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR untuk ditetapkan dan disetujui menjadi undang-undang,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berharap revisi UU Desa mampu mewujudkan desa yang lebih maju mandiri dan sejahtera untuk memberikan kontribusi guna terwujudnya cita-cita Indonesia Emas 2045. “Menjadi terobosan atau inovasi terhadap kebijakan peraturan perundangan dalam rangka akselerasi peningkatan kinerja pemerintah desa yang tujuannya tidak lain adalah pemerintahan yang lebih baik, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa sehingga desa akan menjadi kekuatan atau sentra untuk pembangunan, tidak hanya sekedar berorientasi kepada urban atau daerah perkotaan,” kata Tito saat menyampaikan pendapat akhir mewakili presiden.
Selain Puan, tampak hadir mendampingi pula para Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, Lodewijk F. Paulus, dan Sufmi Dasco Ahmad. Selain itu, juga hadir perwakilan perangkat desa yang ikut menyaksikan persetujuan RUU Desa dari balkon Ruang Rapat Paripurna DPR RI. Berdasarkan catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, rapat paripurna tersebut dihadiri oleh 69 anggota dewan secara fisik dan 234 anggota dewan lainnya menyatakan izin. “Sehingga anggota yang hadir adalah 303 anggota dari 575 anggota DPR RI dan dihadiri oleh anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI,” kata Puan.
Antara