Ketua DPR, Bambang Soesatyo, mengimbau Pemerintah untuk meningkatkan perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di manca negara, karena cukup banyak yang bermasalah dan meninggal dunia. Kementerian dan Lembaga terkait, harus sungguh-sungguh melakukan pengawasan terhadap TKI, sejak persiapan pemberangkatan dari daerahnya sampai selama bekerja di manca negara. Hal itu dikatakan, Bambang Soesatyo melalui pernyataan tertulisnya, yang diterima Antara di Jakarta, Jumat.
Ketua DPR menanggapi data dari Jaringan Perempuan Indonesia Timur (JPIT) yang mengumumkan banyaknya TKI bermasalah dan meninggal dunia. Data JPIT menyebut, ada sebanyak 273 TKI asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang meninggal dunia di manca negara selama lima tahun terakhir. Penyebab kematiannya beragam, antara lain, kecelakaan kerja, perahu tenggelam, penganiayaan oleh majikan, kecelakaan lalu lintas, sakit, dan bunuh diri. Antara
Konsul Jenderal RI Jeddah Mohamad Hery Saripudin di Mekkah, Jumat menganggap perlu adanya fatwa kemampuan berhaji (istithoah) dalam aspek ketaatan hukum di samping kemampuan finansial dan kesehatan. Ia mengemukakan hal itu menyusul kasus penggerebekan 116 warga negara Indonesia yang ingin berhaji tapi dengan cara yang melanggar hukum keimigrasian di Misfalah, Arab Saudi, Jumat (27/7). Ke-116 warga Indonesia itu berusaha berhaji menggunakan visa selain visa untuk haji seperti visa umrah, kunjungan keluarga, ziarah, bisnis dan lainnya. Menurut Hery, sejauh ini sudah ada kajian mengenai kemampuan berhaji dari sisi finansial dan kesehatan, namun belum ada yang berkenaan dengan kemampuan menaati hukum. Sampai sekarang, ia melanjutkan, belum adanya fatwa berkenaan dengan kemampuan menaati hukum bisa memicu orang untuk nekat berhaji meski harus melanggar hukum, seperti menyalahgunakan visa nonhaji untuk berhaji. Jika demikian, kata dia, kasus seperti yang menimpa 116 warga Indonesia yang berangkat haji secara ilegal itu bisa dicegah. Antara
Dalam rangka peringatan 110 tahun Kebangkitan Nasional yang bersamaan dengan Peringatan 60 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia-Jepang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (RI) bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, dan Kantor Cabang Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Surakarta/Lokananta menyelenggarakan pameran kesejarahan yang mengusung tema Jagung Berbunga di Antara Bedil dan Sakura. Kegiatan ini secara resmi dibuka pada hari Kamis, 2 Agustus 2018 oleh Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Hilmar Farid di Gedung PNRI, Jakarta. Menurut Hilmar, beberapa materi yang dipamerkan adalah materi–materi baru yang sebelumnya belum pernah diperlihatkan kepada publik. Oleh karena itu, pameran sejarah kali ini akan memberikan banyak informasi mengenai masa pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942-1945.
“Ini pameran kan sebagian dari materinya untuk pertama kali nih diperlihatkan. Ada di beberapa koleksi ya dari Belanda, dari Perpustakaan Nasional, Arsip Nasional, dan kita ingin tentunya agar materi–materi sejarah seperti ini bisa diakses publik lebih banyak. Disamping membuat pameran kita juga menerbitkan buku dan kemudian nanti di Galeri Antara tanggal 14 nih pamerannya. Barusan kita bincang–bincang kayanya bisa dibawa keliling juga pamerannya ke beberapa kota sehingga nanti publiknya bisa lebih luas akses pameran ini. Dia akan memberi informasi yang saya kira sangat penting mengenai penggal sejarah kita tahun 1942-1945 tentang masa pendudukan Jepang.”
Hilmar lebih lanjut menjelaskan, tujuan dari digelarnya pameran kali ini selain memberikan edukasi kepada masyarakat, juga menguatkan hubungan dari hati ke hati antara Indonesia dan Jepang yang telah terjalin sejak lama, terutama dalam aspek budaya. Kegiatan ini diharapkan dapat membuka peluang kerjasama dalam bidang budaya antara kedua negara yang lebih kuat, luas dan dinamis di masa akan datang. Hilmar juga mengatakan, pihaknya telah mendiskusikan terkait pertukaran sumber-sumber sejarah antara Indonesia dan Jepang. Karena masih banyak sumber-sumber sejarah Indonesia yang belum diakses di Jepang.(VOI/Rezha)
Presiden Joko Widodo mengatakan target untuk prestasi Kontingen Indonesia di Asian Games 2018 tidak berubah, yaitu masuk dalam 10 besar. Kepala Negara menyebutkan, dirinya akan terus memeriksa kesiapan-kesiapan, mulai dari segi infrastruktur hingga kesiapan dari atlet yang akan berlaga dalam berbagai cabang olahraga nanti. Peninjauan persiapan Indonesia untuk pesta olahraga se Asia, yaitu Asian Games ke 18 di tahun 2018 ini terus digencarkan oleh Presiden Joko Widodo. Dengan tenggat waktu sekitar 2 pekan, Presiden kembali melakukan pemeriksaan mendadak fasilitas umum, seperti pedestrian di kawasan Sudirman - Thamrin. Usai pemeriksaan mendadak di pedestrian di kawasan Sudirman - Thamrin, pada Kamis (2/8),
Presiden menyebutkan hampir semua fasilitas dan venue sudah siap menyongsong Asian Games ke 18. Selain meninjau dari kesiapan fasilitas, Presiden yang didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menyampaikan, dirinya tetap memberi target prestasi atlet untuk masuk dalam 10 besar. Karenanya, presiden menyatakan, dirinya juga akan meninjau kesiapan para atlet yang akan bertanding dalam waktu dekat. kbrn