10
April

 

Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla berharap Forum Indonesia Afrika tahun 2018 akan dapat membentuk arah peningkatan kerjasama antara Indonesia dan negara-negara di benua Afrika. Berbicara pada pembukaan Forum Indonesia Afrika tahun 2018, Wakil Presiden mengatakan Indonesia memiliki komitmen kuat untuk terus meningkatkan kerjasama dengan negara-negara di kawasan benua Afrika. 

Wakil Presiden Jusuf Kalla bahkan memastikan bahwa dalam konteks kerjasama peningkatan sumberdaya manusia, Indonesia akan meningkatkan pemberian beasiswa bagi pelajar dari negara-negara Afrika, termasuk meningkatkan kerjasama bidang konektifitas dan perjanjian dagang. 

saya menyambut baik fakta bahwa forum ini akan menghasilkan kerjasama ekonomi secara konkrit, baik di bidang indrastuktur, industri strategis dan keuangan. Perjanjian dagang diawal acara tadi bernilai lebih dari 500 juta dolar termasuk kerjasama lain yang akan menyusul di tahun ini. Diperlukan kerja keras untuk menindaklanjuti kerjasama tersebut. Di tahun 2019 kerjasama indonesia dan afrika akan terus berlanjut diantaranya melalui indonesia afrika dialog infrastruktur “. 

Forum Indonesia Afrika 2018 merupakan forum pertama antara indonesia dan 46 negara-negara di afrika. Forum ini merupakan platform bagi pemerintah dan pelaku bisnis antara Indonesia dan negara-negara Afrika untuk mengeksplorasi dan meningkatkan kerjasama ekonomi dan perdagangan, serta mempromosikan investasi dan kerjasama teknis. 

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan persahabatan antara Indonesia dan negara-negara Afrika yang telah dimulai sejak tahun 1955 pada konferensi asia afrika harus diperkuat. Di tahun 2017 nilai kerjasama indonesia afrika mencapai 8,85 miliar dolar AS. Jumlah ini meningkat 15,49 persen dibandingkan tahun sebelumnya. (Ndy)

10
April

 

Setelah kemenangan Indonesia pada sidang terkait bea masuk anti dumping Bio Diesel di Mahkamah Uni Eropa, pemerintah akan terus memperjuangkan minyak sawit mentah asal Indonesia. Meskipun Indonesia telah menang, namun Parlemen negara-negara tersebut berencana menghapus impor minyak kelapa sawit mentah pada 2021 di Uni Eropa. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, pemerintah dan parlemen Indonesia telah berbicara dengan parlemen Eropa. Kepada Media pada Senin, 9 April 2018 Enggartiasto mengatakan pihaknya telah memberikan peringatan dan akan melakukan hal yang serupa.

 “ Untuk mereka juga menekankan bahwa kalau seandainya kita diganggu, sebab tahun 2021 bio diesel di Eropa kan mereka akan keluarkan itu, kita juga akan melakukan hal yang serupa. Kita bagian dari perjanjian EU-CEPA (European Union- Comprehensive Economic Partnership Agreement). Kita meminta masukan mengenai fair trade. Kita kasih warning aja, kalau kita diganggu, kita juga bisa retaliasi “. 

Enggartiasto lebih lanjut menjelaskan, Indonesia sudah memenangkan beberapa gugatan di beberapa perkara. Namun biodiesel tetap dikeluarkan dari Eropa. Menurutnya, alasan Eropa menghentikan impor minyak sawit mentah asal Indonesia karena terkait isu keberlanjutan. (voi/sekar)

10
April

 

Presiden Joko Widodo mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 digunakan untuk pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal tersebut dikatakan Presiden Joko Widodo saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin. Sidang kabinet paripurna yang dihadiri  Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri Kabinet Kerja membahas dua hal yaitu mengenai ketersediaan anggaran untuk pagu indikatif 2019 dan prioritas nasional tahun 2019. Presiden menjelaskan pada 3,5 tahun awal pemerintahannya sejak 2014 berfokus pada pembangunan dan investasi di bidang infrastruktur. Wujud dari pembangunan itu adalah berdirinya berbagai infrastruktur bagi masyarakat seperti jalan, pelabuhan, jalan tol, jalur kereta api, bandara, dan fasilitas lainnya. Menurut Presiden setiap kementerian harus betul-betul menyusun program khusus mengenai investasi sumber daya manusia. Presiden mencontohkan anggaran untuk Balai Latihan Kerja (BLK) yang dapat dikerjakan bersama dengan pihak lain namun harus ada target angka orang yang masuk dalam pelatihan. antara

 

10
April

 

Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia-HIPMI dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia-APRINDO meningkatkan kegiatan ekonomi di pesantren melalui perdagangan ritel dengan sistem modern. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menjelaskan, selama ini terjadi kesenjangan antara pasar ritel modern dengan pasar tradisional dan warung-warung. Pada press Briefing yang digelar pada Senin (9/4) Menteri Enggartiasto menjelaskan, ritel modern di pesantren ini merupakan instruksi dari Presiden Joko Widodo terkait ekonomi berkeadilan dan meningkatkan ekonomi umat. Pilot project dari toko ritel modern yang bernama Ummart ini akan dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur dan peresmian 10 toko ritel pertama di Pesantren akan dilaksanakan di bulan Mei dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Pola kerjasama adalah membangun toko atau merehabilitasi warung-warung yang sudah ada.

“ Sistimnya yang modern kemudian barang-barangnya akan disuplai dengan harga jual yang sama dengan harga jual pasar ritel modern. Artinya harga perolehannya juga sama. Karena asumsi harga jualnya sama, marginnya sama, perolehan juga sama. Dengan pola ini maka timbullah yang disebut dengan persaingan yang sehat. Bahkan lebih sehat lagi karena yang satu ada batasan jam operasional yang di pesantren 24 jam”.

Enggartiasto lebih lanjut menjelaskan, yang paling penting dari kerjasama ini adalah pendidikan atau transfer ilmu dari ritel modern ke toko di pesantren. Ia menuturkan, toko ritel modern pusat pelatihan vokasional yang bisa diadopsi di toko pesantren dan di kurikulum pesantren. Melalui pendidikan yang didapatkan, Santri-santri muda diharapkan dapat mengembangkan dan menjadi pengusaha di masa yang akan datang. Kerjasama ini juga akan membantu pembiayaan Ummart dengan mengupayakan agar industri perbankan bersedia mendukung program ini. Ditergetkan akan ada 5000 Ummart di seluruh Indonesia. (voi/sekar)

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi Pusat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Endra S. Atmawidjaja, menyebutkan, total program padat karya tahun ini dianggarkan 11,2 triliun rupiah. Program padat karya itu meliputi aneka kegiatan di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan, serta Direktorat Jenderal Bina Marga.