Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia-HIPMI dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia-APRINDO meningkatkan kegiatan ekonomi di pesantren melalui perdagangan ritel dengan sistem modern. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menjelaskan, selama ini terjadi kesenjangan antara pasar ritel modern dengan pasar tradisional dan warung-warung. Pada press Briefing yang digelar pada Senin (9/4) Menteri Enggartiasto menjelaskan, ritel modern di pesantren ini merupakan instruksi dari Presiden Joko Widodo terkait ekonomi berkeadilan dan meningkatkan ekonomi umat. Pilot project dari toko ritel modern yang bernama Ummart ini akan dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur dan peresmian 10 toko ritel pertama di Pesantren akan dilaksanakan di bulan Mei dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Pola kerjasama adalah membangun toko atau merehabilitasi warung-warung yang sudah ada.
“ Sistimnya yang modern kemudian barang-barangnya akan disuplai dengan harga jual yang sama dengan harga jual pasar ritel modern. Artinya harga perolehannya juga sama. Karena asumsi harga jualnya sama, marginnya sama, perolehan juga sama. Dengan pola ini maka timbullah yang disebut dengan persaingan yang sehat. Bahkan lebih sehat lagi karena yang satu ada batasan jam operasional yang di pesantren 24 jam”.
Enggartiasto lebih lanjut menjelaskan, yang paling penting dari kerjasama ini adalah pendidikan atau transfer ilmu dari ritel modern ke toko di pesantren. Ia menuturkan, toko ritel modern pusat pelatihan vokasional yang bisa diadopsi di toko pesantren dan di kurikulum pesantren. Melalui pendidikan yang didapatkan, Santri-santri muda diharapkan dapat mengembangkan dan menjadi pengusaha di masa yang akan datang. Kerjasama ini juga akan membantu pembiayaan Ummart dengan mengupayakan agar industri perbankan bersedia mendukung program ini. Ditergetkan akan ada 5000 Ummart di seluruh Indonesia. (voi/sekar)
Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi Pusat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Endra S. Atmawidjaja, menyebutkan, total program padat karya tahun ini dianggarkan 11,2 triliun rupiah. Program padat karya itu meliputi aneka kegiatan di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan, serta Direktorat Jenderal Bina Marga.
