February
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution optimistis perekonomian masih dapat tumbuh sesuai proyeksi pada 2018 yaitu 5,4 persen, meski ekonomi keseluruhan tahun 2017 hanya tumbuh 5,07 persen. Darmin Nasution di Jakarta, Senin, mengatakan perekonomian pada 2018 akan didukung oleh penyelenggaraan pemilihan kepala daerah- pilkada maupun Asian Games yang meningkatkan kinerja konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) maupun rumah tangga biasa. Selain itu, sektor investasi dan ekspor yang tercatat tumbuh positif pada 2017 dapat ikut memberikan kontribusi kepada kinerja pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2018. Terkait pencapaian pertumbuhan ekonomi pada 2017, Darmin Nasution mengatakan semua komponen pengeluaran maupun lapangan usaha dalam periode ini sudah memberikan kontribusi yang maksimal. (antara)
February
Pentingnya Mencermati Karakteristik Pelaku Usaha Dalam Perumusan Kebijakan Bisnis Dan HAM
Written by Sumarno
Isu bisnis dan hak asasi manusia merupakan salah satu isu baru terkait implementasi hak asasi manusia secara global. Isu tersebut menjadi perhatian berbagai negara di dunia setelah Perserikatan Bangsa–Bangsa mengesahkan The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs on B&HR) di tahun 2011. Panduan ini menjadi acuan berbagai negara di dunia dalam merumuskan kebijakan terkait bisnis dan HAM. Namun, selain berpedoman pada prinsip-prinsip tersebut, negara perlu mencermati bagaimana karakteristik pelaku usaha yang beroperasi di negaranya. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia RI, Febrian Alphyanto Ruddyard dalam sambutannya di pembukaan Lokakarya Regional Bisnis dan Hak Asasi Manusia atau Regional Workshop on Business and Human Rights di Jakarta, 5 Februari. Lokakarya yang berlangsung dua hari tersebut merupakan inisiasi dari Kementerian Luar Negeri RI yang bekerjasama dengan Uni Eropa (EU), International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), dan Indonesia Global Compact Network.
“ Masing – masing negara memiliki karakteristik yang perlu dicermati dengan seksama dan tentunya menjadi faktor pertimbangan dalam merumuskan kebijakan bisnis dan HAM. Indonesia misalnya, usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM merupakan mayoritas pelaku ekonomi di dalam negeri. Selain itu terdapat pula badan usaha milik negara yang tentu memiliki karakteristik tersendiri. Untuk itu diseminasi dan peningkatan pemahaman pemangku kepentingan menjadi sangat penting.”
Ruddyard menambahkan, tumbuhnya sektor industri dan investasi di Asia Tenggara saat ini menjadi salah satu faktor pendorong negara – negara di kawasan tersebut untuk merumuskan kebijakan terkait bisnis dan hak asasi manusia (HAM). Indonesia merupakan negara yang mempelopori peluncuran kebijakan bisnis dan HAM melalui Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM yang diinisiasi oleh Komisi Nasional (Komnas) HAM bekerja sama dengan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) di tahun 2016. (voi/Rezha)
February
IAEA Siap Bantu Indonesia Kembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
Written by Sumarno
Badan Tenaga Atom Internasional atau International Atomic Energy Agency (IAEA) menyatakan kesiapan mereka untuk memberikan bantuan kepada Indonesia untuk keperluan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Namun, terkait dengan pembangunan PLTN tersebut, IAEA menegaskan tidak akan mengintervensi dan menyerahkan keputusan itu sepenuhnya kepada pemerintah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal IAEA, Yukiya Amano, seusai bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri RI A.M Fachir di Jakarta, Senin (5/2).
“ Dan IAEA dapat membantu jika Indonesia memutuskan seperti itu, tetapi semuanya tergantung kepada Indonesia dan IAEA tidak akan mengintervensi. Jika sebuah negara, apakah itu Indonesia atau Bangladesh memutuskan untuk menggunakan tenaga nuklir, kami dapat membantu untuk menggunakan tenaga nuklir secara aman dan berkelanjutan“.
Yukiya menambahkan IAEA akan mendukung Indonesia sepenuhnya karena tenaga nuklir merupakan salah satu sumber listrik yang paling ramah lingkungan saat ini. Tenaga nuklir memiliki kelebihan. Listrik yang dihasilkan nuklir memiliki kandungan karbon paling rendah. Sepertiga dari pasokan listrik rendah karbon dihasilkan dari tenaga nuklir sekarang ini. Isu mengenai pembangunan PLTN di Indonesia ini sudah lama bergulir. Sejumlah negara telah menawarkan kerja sama untuk pembangunan PLTN pertama di Indonesia. (Rezha)
February
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi pada 2017 sebesar 5,07 persen (year on year) dan merupakan tertinggi sejak 2014. Kepala BPS Suhariyanto dalam jumpa pers di Jakarta, Senin mengatakan, pertumbuhan ekonomi tersebut lebih baik dari periode 2014 sebesar 5,01 persen, periode 2015 sebesar 4,88 persen dan periode 2016 sebesar 5,03 persen. Ia berharap angka tersebut makin bagus dengan hasil pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan pemerintah dalam tiga tahun terakhir mulai bergulir. (antara)