VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews, Jakarta: Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengutuk keras penyerangan Israel terhadap Konsulat Jenderal Iran di Damaskus, Suriah, Senin (1/4/2024). Demikian disampaikan dalam pernyataannya pada seutas status singkat di media sosial X, sebelumnya Twitter, Selasa (2/4/2024).

VOInews, Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran pada Minggu (14/4) mengeluarkan pernyataan resmi terkait langkah defensif atas serangan Israel ke Iran. Kemlu Iran mengatakan serangan kepada Israel merupakan hak wajarnya dalam membela diri atas serangan Israel ke fasilitas diplomatik Iran di Damaskus-Suriah.

“Langkah hari ini juga sekaligus merupakan pembalasan secara khusus terhadap serangan militer rezim Zionis pada tanggal 1 April 2024 terhadap fasilitas diplomatik Iran di Damaskus-Suriah,” kata Kemlu Iran melalui keterangan Kedutaan Besar Republik Islam Iran yang diterima Voice of Indonesia di Jakarta, Minggu (14/4/2024).

Disebutkan, tindakan tersebut juga merupakan pembalasan terhadap agresi militer berulang-ulang oleh Israel yang menyebabkan wafatnya para penasihat militer resmi Iran yang secara resmi hadir di Suriah atas undangan pemerintah Suriah dan beraktivitas disana.

Kemlu Iran juga menggunakan kesempatan tersebut untuk menekankan kembali kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip dan tujuan Piagam PBB serta hukum internasional.

“Begitu juga Iran menegaskan tekad tegasnya untuk mempertahankan kedaulatan, integritas wilayah, dan kepentingan nasionalnya terhadap berbagai bentuk penggunaan ilegal kekuatan dan agresi,” tegasnya.

Kemlu Iran menegaskan bahwa Iran tidak akan ragu untuk mengambil tindakan yang lebih defensif untuk melindungi kepentingan sahnya dari tindakan militer agresif dan penggunaan kekuatan illegal.

VOInews, Jakarta: Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri RI mengecam keras serangan militer Israel di kota Rafah, Gaza.

"Indonesia mengecam keras serangan militer Israel atas kota Rafah di Gaza serta penguasaan atas Perbatasan Rafah di sisi Palestina," tulis Kemlu RI di media sosial X yang dipantau dari Jakarta, Selasa (7/5/2024).

Indonesia menilai tindakan Israel atas pengusiran warga Palestina merupakan puncak kejahatan kemanusiaan.

"Setiap upaya pemindahan paksa atau pengusiran warga Palestina, termasuk dari Rafah, tidak dapat diterima karena tindakan tersebut merupakan puncak kejahatan terhadap kemanusiaan," tulis Kemlu RI.

Dalam pernyataannya, Kemlu RI juga mengatakan Indonesia dengan tegas menyerukan segera dilakukannya gencatan senjata permanen di Gaza.

"Indonesia menegaskan kembali seruan untuk segera mewujudkan gencatan senjata permanen di Gaza dan menghapuskan semua hambatan dalam penyaluran bantuan kemanusiaan," tulis Kemlu RI.

Kementerian Luar Negeri RI mengatakan bahwa komunitas internasional, terutama Dewan Keamanan PBB, harus segera menghentikan kejahatan brutal Israel dan mencegah bencana kemanusiaan yang lebih besar.

Pasukan Pertahanan Israel (IDF) melancarkan operasi kontraterorisme di bagian timur Kota Rafah, Jalur Gaza, Senin (6/5/2024). Di hari yang sama, Hamas mengumumkan mereka telah menerima proposal Mesir-Qatar untuk gencatan senjata guna menghentikan perang dengan Israel di Gaza.

VOInews, Jakarta: Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Lalu Muhammad Iqbal menegaskan hingga saat ini Indonesia tidak memiliki rencana untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Terlebih, menurut dia, saat ini Israel terus melakukan kekejaman terhadap Palestina di Gaza.

"Posisi Indonesia tidak berubah dan tetap kokoh mendukung kemerdekaan Palestina dalam kerangka two-state solution," kata Iqbal dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (11/4/2024).

Sebelumnya, The Times of Israel pada Kamis, menulis soal wacana pembukaan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel. Media itu melaporkan dari sumber yang tidak disebutkan bahwa sebagai alat tukar dalam mewujudkan hubungan diplomatik Indonesia-Israel, Yerusalem akan berhenti menghalangi upaya Indonesia untuk bergabung dengan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

The Times of Israel pun menulis bahwa pejabat resmi Israel telah mengonfirmasi hal itu. Sementara Ynet News melaporkan bahwa Israel dan Indonesia telah membicarakan wacana normalisasi hubungan kedua negara sejak tiga bulan yang lalu.

"Indonesia akan selalu konsisten, berada di garis terdepan membela hak-hak Bangsa Palestina," kata Iqbal menegaskan.

Lalu Muhammad Iqbal mengatakan proses keanggotaan Indonesia di OECD akan memakan waktu cukup lama. Bahkan, menurut dia, beberapa negara membutuhkan waktu hingga lima tahun untuk menyelesaikan proses keanggotaan penuh OECD.

"Roadmap keanggotaan menurut rencana akan di adopsi bulan Mei depan dan dalam roadmap itu banyak sekali hal yang harus dipersiapkan Indonesia," jelasnya.

Indonesia kerap menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Dukungan yang didasarkan pada amanat Undang-undang yang menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi. Untuk itu, Indonesia juga kerap mengecam Israel yang hingga kini masih menekan Palestina. Hingga saat ini, korban rakyat Palestina yang tewas akibat perang Israel-Hamas mencapai lebih dari 33 ribu orang.