VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO, dan organisasi internasional lainnya di Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib, terpilih sebagai KetuaCommittee on Development and Intellectual Property(CDIP),World Intellectual Property Organization(WIPO) sesi ke-21 dan ke-22 periode tahun 2018. Pertemuan pertama yakni sesi CDIP ke-21 berlangsung 14 – 18 Mei 2018 bertempat di Markas Besar WIPO di Jenewa, Swiss, dengan dihadiri oleh delegasi dari 191 negara anggota WIPO.

“Kunci daya saing di perekonomian global saat ini adalah melalui nilai tambah, hampir seluruh negara dapat memproduksi produk apapun di era globalisasi. Tanpa nilai tambah yang dihasilkan melalui kekayaan intelektual seperti merek, desain, hak cipta, paten, dan rahasia dagang, akan sangat sulit untuk bersaing secara internasional. Untuk itu, sudah saatnya bagi setiap negara, utamanya negara berkembang, untuk memberikan prioritas terhadap kebijakan kekayaan intelektual sebagaipolicy toolsuntuk pembangunan," ujar Wakil Tetap RI, Duta Besar Hasan Kleib,​ dalam sambutan pembukaannya sebagai Ketua. 

Di bawah kepemimpinan Indonesia, CDIP ke-21 akan memulai pembahasan agendaIP and Development.Hal ini merupakan momen penting, mengingat agendaIP and Developmentbaru akan dibahas untuk pertama kalinya, setelah negosiasi panjang antara negara maju dan negara berkembang sejak CDIP pertama pada tahun 2007. Indonesia juga akan memimpin pembahasan integrasiSustainable Development Goals(SDGs) dengan sistem kekayaan intelektual internasional.

Duta Besar Hasan Kleib juga menegaskan bahwa kepemimpinan Indonesia di CDIP akan difokuskan untuk mendukung salah satu program prioritas Pemerintah untuk mendorong ekonomi Indonesia yang berbasis inovasi dan kreativitas. Salah satu faktor utama dalam mewujudkan prioritas tersebut adalah melalui sistem kekayaan intelektual yang berimbang. Implementasi agenda pembangunan yang bersinergi dengan kebijakan kekayaan intelektual diharapkan dapat mendukung upaya Indonesia untuk bergerak meninggalkan ekonomi berbasis sumber daya menuju ekonomi berbasis pengetahuan.

Selain memegang peran sebagai Ketua CDIP, saat ini Indonesia juga berperan sebagai Wakil Ketua perundingan teks perlindungan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, dan Ekspresi Budaya Tradisional di Komite IGC-GRTKF WIPO dan koordinatorLike Minded Group of Countries(LMCs) di komite tersebut.  Sejak tahun 2017 Indonesia juga merupakan koordinator negara-negara Asia Pasifik di seluruh komite di WIPO, CDIP merupakan salah satu komite utama di WIPO dan satu-satunya forum internasional yang membahas keterkaitan isu pembangunan dan kekayaan intelektual. Komite ini memiliki mandat untuk mengarusutamakan dan mengkoordinasikan agenda pembangunan WIPO yang meliputi antara lain bantuan teknis, pembangunan kapasitas, fleksibilitas hukum kekayaan intelektual, dan alih teknologi di bidang kekayaan intelektual. CDIP dan agenda pembangunan WIPO adalah pemenuhan misi WIPO untuk menciptakan rezim kekayaan intelektual internasional yang seimbang, mendorong inovasi dan kreativitas untuk kepentingan semua pihak, tidak hanya kelompok negara maju, melainkan juga kelompok negara berkembang. (Kemlu)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kesekian kalinya meminta kepada para menteri dan kepala lembaga (K/L) agar mengecek program-program kegiatan yang ada di kementerian atau lembaganya.

“Untuk kira-kira yang rutinitas, yang sudah bertahun-tahun itu ada, tolong digeser betul kepada hal-hal yang produktif, yang memberikan hasil, yang memberikan manfaat, yang bisa dirasakan oleh rakyat,” pinta Presiden Jokowi yang disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (16/5) siang.

Menurut Presiden, banyak sekali kalau mau detail, program-program rutinitas tersebut yang ada di masing-masing K/L.

“Saya hampir setiap hari membuka mengenai ini, kelihatan sekali. Kalau itu tidak kita lakukan, ya kita ini hanya rutinitas, hanya monoton dan tidak melakukan terobosan apa-apa,” tegas Presiden Jokowi.

Hilangkan Regulasi

Sebelumnya Presiden Jokowi menyampaikan, bahwa strategi makro fiskal dalam jangka pendek, dalam jangka menengah, dan dalam jangka panjang sudah sangat hati-hati dan sudah berada pada track yang betul.

“Postur APBN, postur fiskal kita juga terus kita perbaiki, terus kita benahi,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden juga mengingatkan betapa pentingnya yang namanya investasi, yang namanya ekspor, terutama dalam terutama rangka pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, membuka lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia.

Terutama untuk investasi yang padat karya, Presiden menggarisbawahi agar yang namanya prosedur perizinan itu betul-betul bisa dikurangi yang sebanyak-banyaknya.

“Hilangkan regulasi-regulasi yang tidak perlu. Hilangkan peraturan-peraturan baik di tingkat kementerian, mungkin juga ditingkat eselon 1, dirjen dan mungkin juga di tingkat BUMN kita yang sekali lagi banyak menghambat investasi terutama dalam rangka menghambat pembukaan lapangan pekerjaan,” pinta Presiden Jokowi.

Presiden menegaskan,  hanya dengan investasi dan ekspor inilah pertumbuhan ekonomi dapat kita kejar dan dengan investasi dan ekspor ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada.

Sidang Kabinet Paripurna itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Pertahanan Riyamizard Ryacudu, dan Menteri PANRB Asman Abnur.

Selain itu juga hadir Menteri LHK Siti Nurbaya, Menkumham Yasona M Laily, Jaksa Agung M Prasetyo, Kepala BIN Budi Gunawan, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Tito Karnavian, Menhub Budi K Sumadi, Menperin Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri BUMN Rini Soemarno. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dibantu Panglima TNI dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) untuk terus menjaga keamanan, mengendalikan keamanan dan mengedepankan semangat persaudaraan dan kerukunan sosial.

“Karena besok kita segera menyongsong pelaksanaan ibadah puasa sehingga kita harapkan umat islam dapat menunaikan ibadah puasanya dengan rasa aman dan penuh kedamaian,” kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada Sidang Kabinet Paripurna tentang Persiapan Peluncuran Online Single Submission (OSS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (16/) siang.

Presiden juga mengingatkan kepada seluruh menteri dan kepala lembaga, bahwa narasi termasuk ke dunia internasional itu penting sekali untuk disampaikan bahwa Indonesia aman, dan semuanya sekarang ini tetap fokus untuk bekerja.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dalam beberapa hari terakhir aparat Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dibantu dengan TNI telah menghadapi serangan dari kelompok teroris.

Serangan dimulai dari kerusuhan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Cabang Kelapa Dua yang berhasil dituntaskan Kamis (10/5) pagi, dilanjutkan dengan aksi bom bunuh diri di 3 (tiga) gereja di Surabaya pada Minggu (13/5) dan Senin (14/5), dan hari Rabu (16/5) ini terjadi serangan di Markas Polda Riau, di Pekanbaru.

Serangan dan aksi bom bunuh diri para teroris itu telah mengakibat puluhan orang meninggal, termasuk para pelaku aksi dan aparat, serta puluhan lainnya luka-luka dan sampai sekarang masih dirawat di sejumlah rumah sakit. (Setkab)

Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin tidak mempersoalkan penggunaan pakaian model tertentu seperti cadar di tengah masyarakat karena motif penggunanya bisa sangat beragam, bisa fashion, atau lifestyle mode, tapi juga bisa merupakan refleksi wujud dari keyakinan pemahaman keagamaannya.

Menag hanya mengajak masyarakat untuk menghormati mereka yang bercadar, seperti juga menghormati mereka-mereka yang menggunakan atribut lain di muka umum.

“Jadi itu bagian dari hak setiap kita, apalagi kalau itu terkait dengan keyakinan pemahaman pengamalan ajaran agamanya,” kata Menag kepada wartawan usai menghadiri Silaturahmi Kebangsaan, di Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu (16/5) pagi.

Khusus bagi mereka-mereka yang menggunakan cadar itu sendiri, Menag Lukman Hakin Saifuddin mengingatkan, juga harus ada kesadaran yang tinggi bahwa kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk.

“Oleh karenanya juga harus bisa memberikan rasa aman bagi semua lingkungannya, bahwa ketika interaksi sosial secara langsung, hendaknya bisa membuat lingkungannya merasa nyaman,” tutur Menag.

Karena itulah, lanjut Menag, ada ketentuan di sejumlah lembaga pendidikan atau di tempat-tempat tertentu, agar orang tidak menggunakan cadar.

“Itu juga bagian yang harus dipahami, dimengerti oleh mereka-mereka yang menggunakan cadar tadi. Bahwa lingkungan sosial kita menuntut hal-hal dimana kita diminta untuk bisa berinteraksi secara langsung, secara terbuka dengan tidak menggunakan cadar,” ujar Menag seraya berharap, pemahaman seperti ini kedua belah pihak harus bisa saling membangun kesadaran untuk saling menghormati.(Setkab)