Akbar

Akbar

31
January

 

(voinews.id)- Ibu Negara Iriana Joko Widodo didampingi Wury Ma'ruf Amin serta para anggota Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM) meninjau aktivitas perdagangan di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, Selasa. Peninjauan di Pasar Beringharjo tersebut mengawali kunjungan kerja perdana Ibu Negara dan anggota OASE KIM pada 2023 di Kota Yogyakarta. Berdasarkan keterangan resmi dari Biro Pers Sekretariat Presiden di Jakarta, Selasa, Iriana dan Wury serta rombongan berjalan kaki dari Istana Kepresidenan Yogyakarta dan tiba di pasar sekitar pukul 09.40 WIB. Di pasar tersebut, Iriana dan para anggota OASE KIM menyapa para pedagang yang sedang berjualan.

Beberapa kali Ibu Negara Iriana tampak berhenti di kios para pedagang dan menanyakan geliat perekonomian di pasar usai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dicabut. Ibu Negara juga mengapresiasi sejumlah produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang diperjualbelikan oleh pedagang.

Sejumlah pakaian dan kain batik motif khas Yogyakarta pun dibeli oleh Iriana, Wury, dan para anggota OASE KIM. Selain pakaian, sebuah tas selempang kecil berwarna merah juga menarik perhatian Iriana dan Wury saat menyusuri lorong pasar. Keduanya pun kompak membeli tas tersebut dan langsung diselempangkan di badan.

Dalam kesempatan itu, Iriana dan Wury, serta anggota OASE KIM mengajak masyarakat yang berada di pasar untuk mendukung produk hasil UMKM lokal dan mencintai batik yang merupakan warisan budaya dunia. "Ayo borong semuanya," ucapnya.

 

antara

31
January

 

(voinews.id)- Pemerintah Amerika Serikat,  mengatakan akan mengakhiri status darurat COVID-19 pada 11 Mei, hampir tiga tahun setelah menerapkan berbagai aturan untuk membendung penyebaran wabah tersebut. Status tersebut, yaitu darurat nasional COVID-19 dan darurat kesehatan publik (PHE), mulai diberlakukan pada 2020 oleh presiden AS saat itu, Donald Trump. Pemerintah AS yang sekarang berada di di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden telah beberapa kali memperpanjang masa pemberlakuan tersebut. Berkat status darurat, jutaan warga Amerika bisa mendapatkan alat tes, vaksin, serta pengobatan COVID-19 secara cuma-cuma.

Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) Gedung Putih mengatakan melalui pernyataan bahwa status tersebut, yang menurut jadwal akan berakhir dalam beberapa bulan mendatang, akan diperpanjang lagi sampai 11 Mei dan kemudian dicabut. "Pelonggaran ini akan sejalan dengan komitmen pemerintahan sebelumnya, yaitu memberikan pemberitahuan sedikitnya 60 hari sebelum mengakhiri PHE," kata OMB dalam pernyataan. Pemerintah AS sejauh ini membayar biaya-biaya untuk pengadaan vaksin, alat tes, serta pengobatan tertentu, berdasarkan ketentuan PHE.

Setelah PHE berakhir, biaya-biaya tersebut akan dipikul oleh para perusahaan asuransi swasta serta lembaga asuransi kesehatan pemerintah. Pencabutan PHE juga berarti aturan yang disebut dengan Title 42 akan berakhir, kata OMB. Berdasarkan Title 42, para migran dari Nikaragua, Kuba, dan Haiti yang menyeberangi perbatasan AS-Meksiko akan diusir dari AS untuk kembali ke Meksiko.

OMB dalam pernyataan terpisah mengatakan Biden akan memveto (menolak) rancangan undang-undang di Kongres AS yang akan menghapus kewajiban vaksinasi COVID-19 terhadap para petugas layanan kesehatan yang bekerja pada program-program tertentu pemerintah pusat. Menurut data pemerintah, kasus COVID-19 di Amerika Serikat saat ini menurun kendati jumlah harian warga yang meninggal akibat penyakit itu mencapai 500 orang.

 

 

Sumber: Reuters

31
January

 

(voinews.id)- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, untuk membahas mengenai harga dan ketersediaan beras serta bahan pokok lainnya. "Masalah untuk menjelang masa Lebaran, kesiapan untuk masalah kebutuhan pokok termasuk beras," kata Budi sebelum memasuki kawasan Istana Negara, Jakarta, Selasa. Budi Waseso atau Buwas, sapaan akrabnya, datang ke Istana di tengah kabar Presiden akan melakukan perombakan kabinet atau "reshuffle" pada Rabu (1/2) esok. Rabu pertama pada Februari 2023 itu menurut kalender Jawa merupakan Rabu Pon. Presiden Jokowi memiliki kebiasaan mengumumkan keputusan penting pada Rabu Pon. Namun, kata Buwas, panggilan dari Istana terhadap dirinya tidak mendadak.

dia sudah mendapatkan undangan rapat di Istana Kepresidenan. Buwas mengakui harga beras dalam beberapa waktu terakhir mengalami kenaikan. Harga beras harus dikendalikan karena menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi inflasi. Presiden Jokowi dalam beberapa rapat terakhir juga menyinggung Bulog agar segera mengendalikan harga beras.

"Sebagaimana yang jelas Bulog ini mendapat penugasan kemarin untuk operasi pasar. Kita sudah lakukan juga ke seluruh wilayah. Hanya kenapa kok sekarang masih tinggi harganya, nah ini mungkin nanti kita bahas dari sisi mana," kata Buwas. Setelah Buwas tiba di Istana, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kemudian menyusul memasuki kawasan Istana. Zulkifli enggan berkomentar dan meminta media menunggu rapat selesai.

 

antara

31
January

 

(voinews.id)- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy menyarankan agar kenaikan biaya perjalanan haji 2023 yang kini masih dalam tahap pengkajian sebaiknya dilakukan secara bertahap.

"Saya sudah memberi saran kepada Pak Menteri Agama supaya biaya haji kenaikannya dilakukan secara gradual (bertahap)," kata Muhadjir di sela kunjungan kerjanya di Semarang, Selasa. Diakuinya, kenaikan biaya haji pada tahun ini memang harus dilakukan untuk menjaga keberlangsungan penyelenggaraan haji, mengingat biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) selama ini di bawah nilai yang seharusnya dibayarkan jamaah. Artinya, pemerintah memberikan subsidi secara tidak langsung, karena jamaah membayarkan Bipih di bawah yang seharusnya dibayarkan.

"Itu bukan soal relevan atau tidak. Kenaikan itu (Bipih) harus, karena biaya haji itu selama ini di bawah nilai yang seharusnya dibayar oleh jamaah," kata Muhadjir. Meski demikian, Muhadjir menyampaikan sebaiknya kenaikan Bipih diberlakukan secara bertahap agar tidak terlampau memberatkan jamaah.

"Kalau serta merta (kenaikan biaya haji) kan kasihan, terlalu berat," pungkasnya. Kementerian Agama mengusulkan rerata Bipih Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi sebesar Rp69.193.733 per orang, lebih tinggi dari biaya perjalanan ibadah haji tahun 2022 yang ditetapkan Rp39.886.009 per orang.

Dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI pada 19 Januari 2023, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan bahwa rerata biaya perjalanan ibadah haji yang diusulkan mencakup 70 persen dari rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang diusulkan Rp98.893.909 per orang. Nilai BPIH yang diusulkan pada tahun 2023, menurut dia, meningkat Rp514.888 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena ada perubahan signifikan dalam komposisi BPIH.

 

antara