VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggandeng pemangku kepentingan (stakeholder) dalam membentuk ekosistem pembiayaan perumahan. Pembentukan ekosistem ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau PT SMF.

Membuka acara penandatanganan MoU yang dipantau secara virtual di Jakarta, Rabu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban menyampaikan ekosistem dalam sektor perumahan melibatkan banyak pihak, mulai dari sisi suplai hingga permintaan, baik regulator, BUMN, swasta, maupun masyarakat.

"Guna mewujudkan cita-cita negara untuk memberikan tempat tinggal yang layak bagi seluruh masyarakat, maka dukungan seluruh pihak dalam ekosistem perumahan mutlak dibutuhkan," kata Rionald. Pemerintah melalui berbagai instrumen fiskal telah berupaya mendukung pengembangan sektor perumahan khususnya kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), antara lain melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Sejak tahun 2010, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk program FLPP sebesar Rp79,77 triliun untuk membiayai pembangunan 1.169.579 unit rumah MBR dengan nilai sebesar Rp100,32 triliun.

Pemerintah melalui pemberian tambahan penyertaan modal negara (PMN) kepada PT SMF juga mengalokasikan porsi 25 persen pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) FLPP sejak tahun 2017 sebesar Rp7,8 triliun yang kemudian di-leverage untuk menyalurkan pendanaan sebesar Rp15,04 triliun guna mendukung pembiayaan bagi penyediaan 421.650 unit rumah MBR. Selama lima tahun terakhir, kata Rionald, alokasi SBUM bagi MBR rata-rata mencapai Rp774 miliar untuk membantu 186.174 MBR setiap tahunnya. Pemerintah juga merealisasikan SSB sebesar Rp2,57 triliun pada tahun 2022 untuk membiayai 769.903 unit rumah MBR.

"Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk perumahan juga dialokasikan melalui anggaran belanja Kementerian PUPR dimana selama tahun 2018-2022 telah direalisasikan sebesar Rp36,22 triliun untuk 1.139.654 unit rumah, baik dalam bentuk pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, dan sarana prasarana umum," tambahnya.

Selain kepada PT SMF, lanjut dia, pada tahun 2022 dana APBN untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pembiayaan perumahan bagi masyarakat dalam bentuk PMN juga dialokasikan kepada Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) sebesar Rp1,57 triliun dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN sebesar Rp2,48 triliun. Ekosistem pembiayaan perumahan yang dimotori oleh Kementerian PUPR diharapkan dapat menjalankan kegiatannya secara teratur, adil, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga dapat tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengajak para pihak dalam ekosistem pembiayaan perumahan, khususnya Kemenkeu, Kementerian PUPR, BP Tapera, bank pelaksana penyalur pembiayaan perumahan, dan pengembang penyedia perumahan untuk bersinergi, berkoordinasi, dan berpartisipasi aktif dalam kajian serta penyusunan rekomendasi kebijakan, upaya penyelesaian permasalahan, dan penguatan pembiayaan perumahan baik primer maupun sekunder.

"Jika tidak ada kolaborasi dari kita semua, maka ekosistem pembiayaan perumahan yang kondusif akan sulit tercapai", ucap Herry. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa ke depannya, diharapkan para pemangku kepentingan dalam ekosistem pembiayaan perumahan dapat mengembangkan berbagai inisiatif dan inovasi pembiayaan perumahan.

Hal tersebut dapat dilakukan melalui perluasan akses MBR kepada hunian vertikal di wilayah perkotaan melalui skema Rental To Own (RTO) dan Staircasing Shared Ownership (SSO), meningkatkan ketersediaan landbank, pembangunan hunian yang terintegrasi dengan Transit Oriented Development (TOD), serta penerapan pembiayaan hijau dalam rangka merespons dampak perubahan iklim dan mendapatkan nilai tambah dengan adanya ekonomi hijau.

antara

(voinews.id)- Relawan menginginkan Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja para menteri yang tidak menunjukkan performa dalam menjalan tugas. "Di akhir pertemuan (dengan Presiden Jokowi) kami juga meminta kepada presiden untuk mengevaluasi para menterinya yang tidak perform," kata relawan Jokowi, Ketua Umum DPN Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina, dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

Terlebih, lanjut dia menteri dari partai tertentu yang lebih sibuk mengurus safari dan deklarasi sebagai bakal calon presiden Pemilu 2024 dibanding mengurus rakyat dan menyukseskan semua program pemerintah. "Apalagi dengan tidak beretika mencuri start dengan kampanye mendahului ketetapan dan tahapan dari KPU," ucapnya.

Kemudian, kata dia saat kesempatan pertemuan dengan Presiden Jokowi, para perwakilan relawan membulatkan tekad kepada Presiden Jokowi untuk tetap setia tegak lurus kepada Pancasila, NKRI dan Presiden Jokowi. "Serta kami tidak mendukung capres manapun kecuali ada Komando dari Presiden Jokowi setelah sepakat dengan ketua-ketua partai nasionalis," tuturnya. Para relawan juga berkesempatan melaporkan beberapa permasalahan kepada Presiden Jokowi, seperti masih banyaknya aksi mafia tanah, mafia tambang, mafia investasi bodong dan judi online atau daring.

"Hilirisasi di bidang kesehatan supaya biaya produksi lebih murah seperti pembuatan pabrik stent jantung, pabrik vaksin berbasis m-RNA dan obat paten," ucapnya. Para relawan juga melaporkan soal pembatalan pelaksanaan uji kompetensi apoteker yang dijalankan oleh Panitia Nasional Uji Kompetensi Apoteker Indonesia (PN UKAI) karena tidak memiliki legal standing dan tidak berjalan sesuai PP 51/2009, Permenkes 889/2011, UU 36/2014 pasal 89 dan Permendikbud 2/2020.

"Melaporkan, pembuatan aplikasi cargo nusantara, peningkatan arus kunjungan wisatawan hingga menjadi nomor 1 di ASEAN mengalahkan Singapura, Malaysia dan Thailand serta masih ada karyawan eks Merpati Airlines yang belum menerima haknya setelah dinyatakan pailit," ujarnya.

antara

(voinews.id)- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pembangunan Sodetan Kali Ciliwung, yang bertujuan untuk mengatasi banjir di DKI Jakarta, akan selesai pada April. "Sebentar lagi akan selesai. Mungkin ini April, insya Allah selesai, sodetan Ciliwung yang sudah berhenti enam tahun," kata Jokowi saat meninjau Proyek Pembangunan Sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) di Jakarta, Selasa.

Dia menambahkan selama 1,5 bulan terakhir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membebaskan lahan untuk pembangunan sodetan tersebut. Dengan demikian, pengeboran untuk pengerjaan sodetan dapat dilanjutkan kembali setelah terhenti cukup lama.

Setelah pembangunan sodetan tersebut rampung, Jokowi meyakini luas lahan yang rawan tergenang banjir di Jakarta akan berkurang signifikan. "Kalau sudah dibuka (Sodetan Ciliwung), (dengan status banjir) siaga IV, (Sodetan Ciliwung) itu akan mengurangi 33 meter kubik per detik, gede banget; kemudian kalau siaga I, 63 meter kubik per detik, gede sekali," kata Jokowi.

Terowongan Sodetan Ciliwung memiliki panjang hingga 1,3 kilometer. "Terowongan ini, salurannya kanan 3,2 meter, kiri terowongannya 3,25 meter, sepanjang 1,3 kilometer. Ini kalau nanti sudah berfungsi, akan sangat mengurangi banjir di Jakarta," jelasnya.

Setelah Sodetan Ciliwung selesai dibangun, upaya penanganan banjir Jakarta akan dilanjutkan dengan memaksimalkan pompa di sungai dan juga normalisasi sungai-sungai yang melintasi DKI Jakarta. Kemudian, upaya lain ialah terkait pembangunan tanggul laut untuk mengatasi banjir rob di wilayah utara Jakarta. "Plus yang di utara banjir rob, baik dengan tanggul laut dan giant sea wall. Itu juga saya sudah perintahkan ke (pj) gubernur DKI Jakarta," ujar Jokowi.

antara

(voinews.id)- Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ibu Negara Iriana Jokowi dan dua cucunya mengunjungi tempat wisata Solo Safari di Jurug Jebres Solo, Jawa Tengah, Senin. Jokowi bersama Ibu Iriana dan dua cucunya, Jan Ethes serta Lembah Manah, didampingi Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dan Direktur PT Taman Safari Indonesia (TSI) Hans Manansang melihat-lihat hasil pembenahan Solo Safari yang dulu bernama Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ) di Jebres Solo.

Presiden dengan menggandeng cucunya Jan Ethes mengelilingi tempat-tempat di Solo Safari yang baru selesai direnovasi tahap pertama. Presiden Jokowi mengatakan mengunjungi Solo Safari diajak oleh Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka untuk melihat hasil pembenahan objek wisata tersebut.

"Saya diajak pak Wali Kota untuk melihat pembenahan Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ) di Jebres yang sekarang menjadi Solo Safari, sangat bagus," kata Jokowi. Solo Safari di Jurug akan mendukung aset-aset produktif yang ada di Solo. Nanti ada Solo Safari, Taman Balekambang Manahan Banjarsari, Night Market di Jalan Gatot Subroto, dan ada Solo Techno Park yang dikunjungi anak-anak muda.

antara