VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)- Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengajak pemerintah mengubah dan memperbaiki manajemen penangan kelautan agar bisa lebih berpihak lagi terhadap nelayan di Tanah Air. "Kita memahami kehidupan nelayan dari tahun ke tahun tidak mengalami peningkatan kehidupan yang memadai di hampir seluruh pantai,” kata Dedi, di Purwakarta, Rabu.

Ia mengaku khawatir suatu saat laut akan dikuasai oleh kapal asing lantaran nasib nelayan di Indonesia semakin terpuruk. Menurut Dedi, nelayan berbeda dengan petani yang masih bisa menyimpan padi di gudang atau leuit. Disampaikan, nelayan yang saat ini sedang mengalami paceklik ikan tak bisa menyimpan apa-apa sebagai bekal hidup. Mereka justru semakin terpuruk dengan mendominasinya rentenir, bank keliling atau bank emok yang memberikan pinjaman dengan bunga sangat besar. “Kemudian nelayan membayar (pinjaman dari rentenir) setelah bisa melaut, sehingga terjadi penumpukan utang,” katanya. Selain itu areal pemukiman nelayan mayoritas sanitasinya buruk.

Ditambah banyak rumah tak memiliki toilet, rumah ditempati oleh banyak kepala keluarga, hingga tak adanya hak kepemilikan tanah. Jadi saat terjadi pembangunan kawasan bisnis, kampung nelayan cepat mengalami kerusakan lingkungan, bahkan abrasi.

"Tingkat fokus PUPR kurang di laut banyaknya di darat. Sedangkan KKP sangat terbatas pada aspek penanganan di daerah bencana," katanya. Ia menyampaikan, tidak ada salahnya KKP membentuk satu dirjen khusus dalam menangani infrastruktur laut agar infrastruktur laut dapat terbenahi dengan baik.

Dikatakannya, keterpurukan nelayan juga semakin bertambah karena daya jelajah mereka mencari ikan semakin berkurang akibat naiknya harga BBM dan keterbatasan kapal atau perahu yang dimiliki. Sehingga nelayan hanya bisa mencari ikan kecil di sekitar pantai.

“Kalau kita tidak melakukan perubahan manajemen penangan kelautan, suatu saat nanti yang melakukan penangkapan ikan hanya orang kaya, orang bermodal. Atau bisa jadi suatu saat nanti yang berbisnis ikan dan melakukan pengelolaan di Indonesia adalah kapal asing berbendera Indonesia, dan itu kan terjadi,” kata Dedi. Kemungkinan atau kekhawatiran tersebut disampaikan, karena anak muda atau milenial kini sudah malas menekuni bidang kelautan, sama halnya dengan pertanian.

Karena bagi mereka tidak ada perubahan nasib. Menurut dia, KKP harus menguatkan paradigma kelautan agar program yang ada dari tahun ke tahun terus sama. Program tersebut harus mengarah pada rencana besar untuk mengubah nasib nelayan dengan berbagai skema dan kebijakan yang memadai.

“Jadi angka Rp6,7 triliun (anggaran KKP) tidak ada arti dibanding luasnya laut kita. Ditambah lagi program kita tidak mendasar, makin tidak terlindungi nelayan kita. Nelayan kita tidak dilindungi di rumahnya, karena rumahnya saja sudah tidak layak huni,” katanya. Ia berharap nasib nelayan di Indonesia bisa berubah mulai dari kepemilikan rumah yang layak huni, lingkungan yang bersih, kepemilikan kapal yang baik dan kemampuan permodalan yang memadai.

antara

(voinews.id)- China dapat melihat pemulihan tajam dalam pertumbuhan ekonomi dari kuartal kedua dan seterusnya berdasarkan tren infeksi saat ini setelah pembongkaran sebagian besar pembatasan COVID-19, Wakil Direktur Pelaksana IMF Gita Gopinath Berbicara kepada Reuters di sela-sela Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Gopinath juga menegaskan kembali seruan IMF kepada negara-negara untuk menghindari proteksionisme.

Dia memuji pembukaan kembali China sebagai tanda positif, di samping indikasi siap untuk terlibat kembali dengan dunia. "Kami memperkirakan pertumbuhan di China akan kembali, pulih kembali," kata Gopinath kepada Reuters dalam sebuah wawancara. "Melihat tren infeksi, dan jika terus berlanjut, kita dapat melihat pemulihan yang sangat cepat mulai setelah kuartal pertama tahun ini," katanya tentang lonjakan infeksi saat ini yang dilihat sebagai "gelombang keluar" terkait dengan pembukaan kembali ekonomi. Ekonomi China tumbuh 3,0 persen pada tahun 2022, salah satu kinerja ekonomi terburuknya dalam hampir setengah abad, terpukul oleh pembatasan COVID yang ketat dan kemerosotan pasar properti.

Ekonom yang disurvei oleh Reuters memperkirakan pertumbuhan China pada tahun 2023 sekitar 4,9 persen, dengan beberapa dari mereka baru-baru ini meningkatkan perkiraan menjadi sekitar 5,5 persen. Gopinath mengatakan bahwa tingkat pertumbuhan "dalam rata-rata 4 persen-plus" kemungkinan akan berarti bahwa setiap tekanan inflasi global akan diimbangi oleh perlambatan permintaan di tempat lain.

"Tetapi jika pertumbuhan di China datang jauh lebih kuat, yang merupakan kemungkinan, maka kita bisa melihat lonjakan harga minyak atau harga energi lainnya," katanya. Ditanya tentang pembacaan inflasi AS baru-baru ini yang menunjukkan pendinginan, Gopinath mengatakan masih terlalu dini untuk mengatakan dengan pasti apakah itu berarti inflasi akan turun kembali ke target Federal Reserve AS sebesar 2,0 persen.

"Jika kita mendapatkan pembacaan yang mirip dengan apa yang kita lihat dalam satu atau dua bulan terakhir selama beberapa bulan ke depan, maka kita akan berada di tempat yang baik," katanya, mencatat bahwa pasar tenaga kerja tetap ketat. Gopinath menegaskan kembali kekhawatiran IMF bahwa ketegangan geopolitik akan membawa negara-negara ke arah proteksionisme saat mereka mencoba menopang keamanan ekonomi mereka.

antara

(voinews.id)- Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan beberapa anggota Kabinetnya pekan ini akan membahas klasifikasi ulang virus novel corona dan memasukkannya dalam kategori yang sama dengan penyakit menular umum lainnya seperti influenza musiman, kata sumber pemerintah, Rabu. Dengan menurunkan kategori penyakit dari kelas 2 ke kelas 5, pemerintah dapat mengendurkan langkah pembatasan dan mengurangi bantuan untuk biaya medis.

Sumber pemerintah lainnya mengatakan bahwa pemerintah lebih condong untuk mengklasifikasi ulang virus corona ke Kelas 5 di musim semi karena COVID-19 menjadi kurang mematikan dan desakan untuk lebih memacu kegiatan ekonomi semakin berkembang.

Kalaupun COVID-19 telah diklasifikasikan ke Kelas 5, pemerintah akan tetap menanggung biaya kesehatan untuk perawatan penyakit tersebut dan biaya vaksinasi sebagai langkah transisi, kata sumber itu. Pemerintah tidak lagi meminta masyarakat untuk menggunakan masker di dalam ruangan jika virus dimasukkan ke diklasifikasi kategori yang lebih rendah, tambah sumber tersebut. Jepang saat ini mengalami gelombang infeksi ke delapan dan mencatat rekor tertinggi angka kematian harian akibat COVID-19.

Sebuah panel ahli di bawah kementerian kesehatan mendesak pemerintah pekan lalu untuk mengambil pendekatan "berkala" untuk menurunkan kategori COVID-19 sambil mempertahankan langkah kuat pencegahan penularan virus corona.

Sumber : Kyodo-Oana

(voinews.id)Presiden Joko Widodo bertolak menuju Provinsi Sulawesi Utara untuk melakukan kunjungan kerja pada Rabu petang sekitar pukul 18.30 WIB. Presiden Jokowi dan rombongan menuju Sulawesi Utara dengan menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia-1 dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta. Di Sulawesi Utara, rencananya Presiden Jokowi akan meresmikan Bendungan Kuwil Kawangkoan di kabupaten Minahasa Utara.

Setibanya di Bandara Internasional Sam Ratulangi, Kota Manado, Presiden disambut oleh Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Alfret Denny Djoike Tuejeh, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol. Setyo Budiyanto, Danlantamal VIII/Manado Laksma TNI Nouldy J. Tangka, Danlanud Sam Ratulangi Marsma TNI Mohammad Satriyo Utomo dan Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Tengah Laksma Bakamla Hanarko Djodi Pamungkas.

Selanjutnya, Presiden menuju hotel tempatnya bermalam dan akan melanjutkan kunjungan kerja esok hari. Pada Kamis (19/1), Presiden antara lain akan meresmikan infrastruktur termasuk bendungan dan mengunjungi beberapa pasar.

antara