VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)- Uni Eropa (EU) memangkas lebih dari 20 persen permintaan energi dari Rusia selama Agustus-November tahun lalu, kata Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen dalam Forum Ekonomi Dunia (WEF) pada Selasa. Dalam pidatonya di forum tersebut, von der Leyen mengatakan langkah Eropa terhadap perang yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina adalah contoh terbaru tentang bagaimana EU "bersatu pada saat yang paling penting".

"Tidak akan ada impunitas atas kejahatan Rusia ini. Kami akan terlibat selama yang diperlukan dan mendukung rekan-rekan kami di Ukraina," kata dia. Dia mengatakan bahwa, setahun yang lalu, Eropa memiliki ketergantungan besar pada bahan bakar fosil Rusia.

Ketergantungan yang telah terbangun selama beberapa dekade membuat EU rentan terhadap tekanan pasokan dan kenaikan harga energi dari Rusia, ujarnya. Namun, menurut von der Leyen, Eropa sudah dapat mengatasi ketergantungan itu, yang disebutnya berbahaya.

"Kami telah mengganti 80 persen gas pipa Rusia. Secara paralel, kami telah mengisi penyimpanan kami. Tentu saja, kami telah mengurangi lebih dari 20 persen permintaan kami selama periode Agustus hingga November (2022) ," katanya. Dia juga mengatakan bahwa EU berkat upaya kolektif bisa menurunkan harga gas lebih cepat dari perkiraan siapa pun. "Dari puncaknya pada Agustus, saat itu 350 euro per megawatt jam, sekarang turun 80% pada bulan ini, di bawah level sebelum perang Ukraina," tutur dia.

antara

(voinews.id)- Pemimpin Mesir, Palestina, dan Yordania mengelar KTT di ibu kota Mesir, Kairo, pada Selasa (17/1) untuk membahas perkembangan Palestina. Juru bicara kepresidenan Mesir mengatakan Presiden Mesir Abdel-Fattah al-Sisi, Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Raja Yordania Abdullah II membahas solusi bagi tantangan yang dihadapi Palestina.

Namun, jubir tersebut tidak memberikan informasi detail mengenai pembicaraan ketiga pemimpin itu. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki mengatakan KTT tersebut menjadi sebuah "pesan yang jelas" bahwa Palestina "tidak sendirian dalam menghadapi tantangan."

Palestina "sedang dihadapkan pada tantangan yang ditujukan pada orang Arab, tidak hanya rakyat Palestina, dan ini dinyatakan oleh pemerintah sayap kanan Israel yang baru melalui kebijakan dan tindakan mereka," katanya kepada kantor berita Wafa.

Pemerintah baru Israel dilantik pada 29 Desember 2022 usai menang pada pemilu November, yang menghasilkan dukungan mayoritas bagi Benjamin Netanyahu untuk membentuk pemerintahan baru. Pada 6 Januari, pemerintah Israel menjatuhkan paket sanksi terhadap Otoritas Palestina (PA) sebagai tindakan atas upaya Palestina untuk meminta pendapat Mahkamah Internasional (ICJ) tentang pendudukan Israel selama puluhan tahun.

Sumber: Anadolu

(voinews.id)- Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan harga barang kebutuhan pokok di Kota Medan dan sekitarnya terpantau stabil. "Kami meninjau Pasar MMTC hari ini. Dari peninjauan kali ini, kami dapati harga-harga bahan pokok stabil dan pasokan tersedia.

Bahkan, harga-harga termasuk murah di sini. Silakan berbelanja," ujar Zulkifli melalui siaran resminya saat meninjau Pasar Raya MMTC di Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara, Rabu. Dalam tinjauan tersebut, Zulkifli didampingi oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir dan Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan Didid Noordiatmoko.

Zulkifli mengatakan kestabilan harga bahan pokok dan kecukupan pasokan bisa terjadi karena adanya pengendalian inflasi daerah yang menggerakkan dinas-dinas perdagangan selama momen Natal dan Tahun Baru 2023. Upaya pengendalian inflasi daerah mengoptimalisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk subsidi transportasi dan pasar murah, serta turun ke pasar dan distributor untuk memastikan kelancaran logistik.

Berdasarkan hasil pantauan di Pasar Raya MMTC Rabu (18/1), tercatat harga telur ayam ras Rp28.800/kg, cabai merah keriting Rp31.000/kg, cabai rawit merah Rp32.000/kg, bawang merah Rp35.000/kg, dan bawang putih Rp21.000/kg. Zulkifli memastikan pemerintah akan terus memantau ketersediaan stok dan harga bahan pokok pasca Natal dan Tahun Baru 2023 serta menjelang momentum bulan Puasa. Upaya ini merupakan bentuk komitmen memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pokok bagi masyarakat.

"Kami akan terus berusaha keras untuk memastikan momen bulan Puasa dan Lebaran tahun ini bisa terjaga dengan baik, sama seperti saat Nataru," kata Zulkifli.

antara 

(voinews.id)- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui usulan perubahan periodisasi jabatan kepala desa yang diatur dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, guna mencegah terjadinya konflik sosial yang dapat mengganggu pembangunan desa. Hal itu disampaikan politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko usai bertemu Presiden Jokowi, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa. Awalnya Budiman menjelaskan bahwa Presiden memanggilnya ke Istana untuk menanyakan informasi soal demonstrasi kepala desa yang menuntut revisi Undang-Undang Desa.

Presiden menanyakan kepada Budiman, karena Budiman memang kerap mengurus dan membantu isu-isu tentang desa. “Tadi Bapak itu banyak bertanya soal keadaan, kebetulan hari ini ada belasan ribu kepala desa demonstrasi meminta revisi UU Desa.

Beliau tanya apa yang saya ketahui, karena saya selama ini kan juga banyak mengurus, membantu desa ya,” ujar Budiman kepada wartawan usai pertemuan dengan Jokowi. Budiman menyampaikan kehadirannya di Istana tidak mewakili para kepala desa yang berdemonstrasi, melainkan hanya bercerita kepada Presiden mengenai apa yang diketahuinya seputar tuntutan para kepala desa.

Budiman yang ikut menggagas UU Desa menyampaikan kepada Presiden bahwa kepala desa menuntut adanya perubahan periodisasi jabatan kepala desa yang diatur dalam UU Desa. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diatur bahwa masa jabatan kepala desa per periode adalah 6 tahun, dan dapat dipilih kembali dalam dua periode selanjutnya.

“Jadi enam tahun dikalikan tiga, (karena) bisa dipilih dua kali lagi. Sehingga total 18 tahun kesempatan seorang kepala desa begitu ya. Namun temuan-temuan di lapangan dirasakan bahwa itu boros dan menimbulkan banyak konflik sosial,” kata Budiman mengulangi apa yang disampaikannya kepada Presiden.

Dia menjelaskan lingkup pemilihan kepala desa banyak bersinggungan dengan tetangga dan keluarga, sehingga manakala terjadi konflik dalam pemilihan, biasanya harus diselesaikan pada saat masa jabatan dan mengganggu kerja kepala desa. Oleh karena itu, para kepala desa meminta periodisasi jabatan kepala desa diperpanjang hingga 9 tahun.

“Karena kadang-kadang tiga tahun, dua tahun pertama (masa jabatan) enggak selesai konfliknya, sehingga sisa tiga tahun atau sisa empat tahun itu nggak cukup untuk membangun desa. Sementara harus pilkades lagi,” ujarnya pula. “Sehingga relatif kerja konsentrasi membangun desa hanya dua tahun, tiga tahun. Sementara empat tahun atau tiga tahun yang lain habis untuk ‘berkelahi’. Ada tuntutan ini menjadi sembilan tahun periodisasinya, bisa kali dua atau terserah lah ya, tapi jabatannya nggak lagi 6 tahun periodisasinya,” katanya lagi.

Menurut Budiman, Presiden setuju dengan tuntutan kepala desa untuk memperpanjang periodisasi kepala desa. “Saya ngobrol dengan Pak Jokowi dan Pak Jokowi mengatakan sepakat dengan tuntutan itu. Beliau mengatakan tuntutan itu masuk akal. Memang dinamika di desa itu berbeda dengan dinamika di kabupaten/kota (misal pemilihan) gubernur. Saya berani mengatakan, meskipun saya tidak mewakili kepala desa itu, tapi karena diajak diskusi, maka saya sampaikan pernyataan beliau setuju dengan tuntutan tersebut,”ungkapnya.

antara