VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)- NATO dan Uni Eropa (EU) pada Rabu meluncurkan sebuah gugus tugas untuk memperkuat perlindungan terhadap infrastruktur penting. Langkah itu diambil sebagai respons atas serangan terhadap jalur pipa gas Nord Stream tahun lalu dan penggunaan energi sebagai senjata oleh Rusia, kata para pemimpin kedua organisasi tersebut. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan bahwa sabotase pada pipa gas Rusia-Jerman itu di Laut Baltik pada September lalu menunjukkan kebutuhan "untuk menghadapi jenis ancaman baru ini". Gugus tugas itu beranggotakan para ahli dari NATO dan EU yang akan bekerja sama mengidentifikasi ancaman terhadap infrastruktur penting kedua organisasi tersebut, katanya di Brussel, saat berbicara bersama Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg. Mereka juga akan memantau kerentanan strategis yang mereka miliki, kata Von der Leyen. Para pejabat Barat dan Rusia saling tuding dalam kasus ledakan di Nord Stream, tetapi pejabat Swedia dan Denmark yang menyelidiki serangan tersebut belum menyebutkan terduga pelakunya. Von der Leyen mengatakan bahwa gugus tugas itu mula-mula akan membuat sejumlah usulan tentang infrastruktur perhubungan, energi, digital, dan ruang angkasa. Para pejabat Barat mengatakan serangan terhadap Nord Stream dan pemutusan aliran gas dari Rusia sejak awal perang di Ukraina menunjukkan bahwa banyak anggota UE dan NATO begitu bergantung pada infrastruktur penting dan energi dari Rusia. Stoltenberg, sebelum bertemu dengan komisi EU untuk membahas keamanan, mengatakan bahwa gugus tugas itu akan menjadi bagian dari kerja sama yang ditingkatkan antara NATO dan EU. "Ketangguhan dan perlindungan infrastruktur vital merupakan bagian penting dari usaha kolektif kami seperti yang telah kita lihat dari penggunaan energi sebagai senjata oleh Presiden (Rusia) Putin dan ... sabotase jalur pipa Nord Stream," katanya. "Kami ingin melihat bersama bagaimana kami bisa membuat infrastruktur penting, teknologi, dan rantai pasokan kami lebih tangguh terhadap potensi ancaman, dan bertindak untuk mengurangi potensi kerentanan," lanjutnya. Sumber: Reuters

(voinews.id)- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kader Partai Bulan Bintang (PBB) bahwa politik gontok-gontokan sudah kedaluwarsa karena sekarang eranya untuk kontestasi program dan adu ide. "Sekarang ini bukan eranya lagi politik gontok-gontokan. Sekarang ini eranya adu gagasan, kontestasi program, dan mengadu ide," kata Jokowi saat menghadiri Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional dan Musyawarah Dewan Partai PBB di Jakarta.

. Presiden sepakat dengan apa yang disampaikan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra bahwa semua pihak harus menjaga persatuan dan menghindari sikap mengorbankan kepentingan bangsa untuk kepentingan pribadi, partai, dan sebagainya. "Mari kita bersama-sama, kalau menang itu menang dengan intelek, santun, dan cara-cara yang bersahabat," katanya.

Presiden berpesan kepada kader PBB untuk terus menjaga stabilitas politik dan keamanan memasuki tahun politik, mengingat Pemilu 2024 sudah di depan mata karena stabilitas politik dan keamanan kerap berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi yang ada.

"Jangan sampai kegentingan global ini ada, kemudian kita masuk ke tahun politik dan mengguncangkan sisi ekonomi," katanya. Sebab, papar Presiden, upaya untuk mengembalikan situasi global yang semakin kondusif tidak mudah sehingga Indonesia harus selalu siap mengantisipasi keadaan yang sulit diprediksi dan sulit dikalkulasi seperti saat ini.

"Kita harapkan dalam kontestasi politik pilpres maupun pileg, saya selalu titip jangan menggunakan politik identitas," ujar Jokowi. Mengawali sambutannya Jokowi menyampaikan ucapan selamat kepada PBB yang sudah lolos menjadi salah satu partai peserta Pemilu 2024. Jokowi berterima kasih atas komitmen partai politik itu dalam menjaga persatuan bangsa. "Tadi sudah disampaikan Prof Yusril, PBB identik sebagai partai Islam, tetapi kader-kader PBB berjiwa nasionalis. Terima kasih keislaman dan keindonesiaan telah menjadi napas PBB dalam berpartai," ujarnya.

antara

(voinews.id)- Penyelesaian masalah pengungsi Rohingya menjadi semakin sulit dengan adanya krisis politik di Myanmar saat ini, kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. “Isu Rohingya tidak akan dapat diselesaikan jika akar masalah di Myanmar tidak diselesaikan,” kata Retno, ketika menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI (PPTM) 2023 di Jakarta.

Dia mencatat bahwa dalam tiga bulan terakhir, Indonesia menerima tambahan 644 orang pengungsi Rohingya, yang terdampar dalam perjalanan mereka dari kamp-kamp pengungsian di Bangladesh ke negara lain yang dapat memberikan mereka penghidupan yang layak.

Dengan tambahan itu, maka ada 1.500 migran etnis Rohingya yang terdaftar di Indonesia dan kini diurus oleh badan PBB untuk pengungsi (UNHCR). Indonesia sendiri tidak bisa memberi suaka bagi para pengungsi Rohingya karena belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Meskipun begitu, Juru Bicara Kemlu Teuku Faizasyah menjelaskan bahwa Indonesia selalu memberikan dukungan kemanusiaan, antara lain dengan mengizinkan pengungsi yang terdampar untuk turun dari perahu mereka, seperti yang banyak terjadi di Aceh.

“Itu adalah salah satu prinsip yang bisa kita pegang sekarang. Kita juga bekerja sama dengan IOM dan UNHCR… itu yang perlu kita lakukan saat ini,” tutur Faizasyah. Lebih dari 700 ribu Rohingya melarikan diri dari tempat asal mereka di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, pada 2017, untuk menghindari penumpasan yang dilakukan militer terhadap etnis yang tidak diakui sebagai warga negara Myanmar itu. Mereka kemudian mencari perlindungan ke Bangladesh, di mana mereka tinggal di kamp-kamp pengungsian yang kumuh dan rentan penyakit.

Sejak saat itu, nasib mereka terkatung-katung tanpa kejelasan. Proses repatriasi yang diupayakan antara Myanmar dan Bangladesh juga tidak ada kemajuan. Sementara itu, Myanmar kini dihadapkan pada krisis politik yang dipicu kudeta militer pada 1 Februari 2021 terhadap pemerintah terpilih. Junta yang kini berkuasa di Myanmar semakin menyurutkan kemauan warga Rohingya untuk kembali ke Rakhine, karena mereka khawatir akan diserang lagi.

antara

(voinews,id)- Kremlin mengatakan  bahwa pihaknya belum melihat kasus pembatasan harga minyak Rusia yang diberlakukan oleh Barat pada bulan lalu, dalam komentar tentang kemungkinan kerugian dari tindakan tersebut. Beberapa analis sebelumnya mengatakan bahwa pembatasan tersebut akan berdampak kecil pada pendapatan minyak yang saat ini diperoleh Moskow.

Saat ini, campuran minyak mentah Ural andalan Rusia diperdagangkan di bawah level batas harga 60 dolar AS per barel, yang diberlakukan oleh Barat sebagai bagian dari sanksi terhadap Moskow atas aksi militernya di Ukraina. "Sejauh menyangkut kerugian, belum ada yang secara khusus melihat pembatasan itu," kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan dalam pengarahan harian.

Pembatasan harga memungkinkan negara-negara non-Uni Eropa untuk terus mengimpor minyak mentah Rusia melalui laut, tetapi melarang perusahaan pengapalan, asuransi, dan reasuransi menangani kargo minyak mentah Rusia di seluruh dunia, kecuali jika dijual dengan harga kurang dari 60 dolar AS.

Presiden Rusia Vladimir Putin bulan lalu menandatangani dekrit yang melarang pasokan minyak mentah dan produk minyak mulai 1 Februari selama lima bulan ke negara-negara yang mematuhi batas tersebut. Minyak Rusia secara tradisional dijual dengan harga diskon untuk acuan internasional, seperti Brent. Diskon telah melebar setelah sanksi Barat yang diberlakukan atas konflik di Ukraina dan sekarang mencapai sekitar 25-30 dolar AS per barel terhadap Brent.

Peskov juga mengatakan bahwa Rusia akan melakukan segalanya untuk melindungi diri dari rencana ekonomi terkemuka Kelompok Tujuh (G7) untuk memberlakukan dua set batasan harga pada produk minyak Rusia.

Seorang pejabat G7 mengatakan) bahwa koalisi akan berusaha untuk menetapkan dua batasan harga pada produk olahan Rusia pada Februari, satu untuk produk yang diperdagangkan dengan harga premium untuk minyak mentah dan yang lainnya untuk perdagangan dengan harga diskon. 

antara