VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Jakarta (voinews.id) : Konsul Jenderal RI Kuching Raden Sigit Witjaksono mengatakan pihaknya melakukan upaya jemput bola untuk membantu pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia, khususnya di Serawak.

“Kita juga upayakan melalui upaya jemput bola melakukan outreach program tidak di hari kerja tapi di akhir pekan. Kita datang ke ladang kita bekerja sama dengan sarekat perusahaan,” katanya saat berbincang dengan RRI Voice of Indonesia, Jumat (21/10/2022) di Jakarta.

Untuk mempermudah proses pemberkasan, menurutnya, para pekerja yang merupakan warga negara Indonesia sudah diminta untuk mengunggah berkas melalui sistem daring. Kedatangan tim dari KJRI akan menyelesaikan proses pemberkasan dengan pengambilan foto dan verifikasi.

“Mereka sudah upload dulu dokumennya untuk kita. Jadi pada saat ketemu kita langsung foto verifikasi selesai. Dua hari rata-rata kita dapat 400 sampai 500,” katanya.

Raden Sigit mengatakan langkah outreach program dilakukan untuk mempermudah para pekerja migran Indonesia yang masih terkendala jarak untuk pengurusan dokumen secara langsung di kantor KJRI.

“Bayangkan kalau mereka bekerja di (kota) Miri datang ke Kuching itu bisa 15-17 jam perjalanan. Mereka harus absen dari kerja 3-4 hari. Sementara kalau kita ke sana mereka cukup absen satu hari,” katanya.

Selain dengan jemput bola, pemerintah Indonesia, menurut Raden Sigit, juga memiliki sarana One Channel System yang sudah diberlakukan sejak Juli. Melalui kanal ini, menurutnya, pemerintah Indonesia dapat mengawasi proses para pekerja migran mulai dari pemberkasan hingga penempatan. One Channel System merupakan kanal yang disepakati bersama oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk mengawasi serta melindungi WNI yang bekerja di Malaysia. (Ndy)

Jakarta (voinews.id) : Konsul Jenderal Republik Indonesia Kuching Raden Sigit Witjaksono mendorong peningkatan arus lalu lintas orang, kendaraan dan barang antara Indonesia dan Malaysia melalui tiga Pos Lintas Batas Negara (PLBN) perbatasan yaitu Entikong-Tebedu, Aruk-Biawak dan Nanga Badau-Lubuk Antu.

Menurutnya arus lalu lintas orang, barang dan kendaraan melalui ketiga PLBN tersebut sempat menurun akibat pandemi. Namun seiring melandainya angka penularan virus, arus lalu lintas tersebut terus meningkat.

“Lalu lintas orang memang dari waktu ke waktu sekarang semakin meningkat pasca pandemi. Awalnya sekitar 200 hingga 500 sekarang sudah dua kali lipatnya dari dua pintu Entikong dan Aruk,” katanya saat berbincang dengan RRI Voice of Indonesia, Jumat (21/10/2022) di Jakarta.

Raden Sigit mengatakan masyarakat Indonesia yang melakukan perjalanan ke Sarawak terutama untuk melakukan wisata pengobatan (medical trourism). Sementara dari pihak Malaysia, masyarakat yang berkunjung ke Indonesia didominasi oleh warga yang ingin menikmati kuliner di Indonesia.

“Jadi sekarang sudah cukup banyak mobil-mobil dengan plat Kalimantan Barat memenuhi rumah sakit di Sarawak. Sebaliknya itu tujuannya biasanya shopping atau kuliner itu sudah semakin meningkat dari waktu ke waktu,” katanya.

Selain itu menurutnya, dalam mendukung arus lalu lintas orang, pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menyediakan angkutan umum guna mendukung peningkatan arus orang antar kedua negara. Kedua negara menyediakan kendaraan transportasi umum yang dapat digunakan oleh masyarakat kedua negara dan menghubungkan antara Pontianak dan Kuching. Kendaraan transportasi ini melayani rute Pontianak-Kuching setiap harinya.

Melihat tingginya animo masyarakat kedua negara untuk saling kunjung, Raden Sigit mendorong agar pemerintah kedua negara juga dapat membuka kembali konektivitas udara yang sempat ditutup akibat pandemi.

“Ke depan kami juga dorong bersepakat dengan Kementerian Transportasi Sarawak untuk konektivitas udara untuk diaktifkan kembali yang dulunya ada sebelum pandemi dari Kuching ke Pontianak. Kalau sekarang jalan darat sekitar 5 hingga 6 jam,” katanya.

Sementara untuk arus barang, Konjen Raden Sigit mengakui pihaknya masih terus melakukan upaya untuk meningkatkan arus barang antara Indonesia dan Malaysia melalui PLBN. Menurutnya selama ini arus lalu lintas barang masih didominasi oleh produk pertanian dan perikanan. (Ndy)

(voinews.id) Di Indonesia ada 5 juta santri yang tersebar di 28 ribu pesantren di berbagai daerah. Potensi tersebut dapat dioptimalkan melalui program Santridigitalpreneur yang digagas oleh Kemenparekraf/Baparekraf. Dalam program ini para santri dibekali ilmu digitalisasi dengan tren kekinian yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan daya saing.
Ponpes Al Hasaniyah di Sukabumi menjadi contoh pesantren yang perlahan mulai mengadopsi tata kelola ekonomi digital. Dapat dilihat dari beberapa inovasi yang dilakukan oleh para santrinya, seperti mampu memodifikasi motor bebek, mengelola online shop melalui media sosial, membangun jejaring teknologi informasi, ekspor ikan hias ke berbagai negara seperti Kanada, Jepang, Malaysia, juga memproduksi kerajinan berbasis kaligrafi, dan membuat pelet ikan dengan alat yang dibuat sendiri dari bekas pompa.
Dalam Kunjungannya ke Ponpes Al Hasaniyah, Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno berharap santriwan dan santriwati di Indonesia memiliki kemampuan yang baik dalam mengadopsi teknologi digital, yang akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja baru dan berkualitas.Targetnya, tiap tahun 20 persen dari tiap pondok pesantren bisa meningkatkan kemampuannya untuk mengadopsi teknologi digital
Turut mendampingi Menparekraf Sandiaga Direktur Tata Kelola Ekonomi Digital Kemenparekraf/Baparekraf Yuana Rochma Astuti; General Manager PT. Air Gunung Salak Solihin; Pimpinan Pesantren Babakan Al Hasaniyah, Mama Ajengan Kyai Haji Raden Amang Muhammad; dan Pengasuh Santripreneur Pesantren Babakan Al Hasaniyah, Ajengan Rahmat Fauzi S.I.P, S.Pd.

voinews.id

(voinews.id)- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres meminta dukungan India dalam memobilisasi negara-negara G20 untuk membantu negara-negara berkembang yang terbebani oleh utang. "Saya mengandalkan dukungan India dalam memobilisasi negara-negara G20 terkait penghapusan utang," kata Guterres kepada mahasiswa dan fakultas Indian Institute of Technology di Mumba.

India mengambil alih keketuaan G20 dari Indonesia selama satu tahun mulai 1 Desember mendatang. Tetangga India, yaitu Sri Lanka, Pakistan, dan Bangladesh, dalam beberapa bulan terakhir mencari pinjaman Dana Moneter Internasional karena harga minyak yang tinggi mempersulit upaya pemulihan ekonomi yang terhantam pandemi COVID-19.

"Banyak negara berkembang berada dalam atau mendekati kesulitan utang dan memerlukan tindakan multilateral, termasuk perluasan dan perpanjangan Inisiatif Penangguhan Layanan Utang G20," tutur Guterres. Didirikan pada Mei 2020 selama pandemi, inisiatif itu memungkinkan hampir 50 negara untuk menangguhkan 12,9 miliar dolar AS (hampir Rp200 triliun) pembayaran utang hingga akhir tahun lalu.

Guterres mengatakan perubahan iklim sudah menjadi ancaman besar bagi ekonomi, pertanian, dan sektor pangan India, serta bagi kesehatan, kehidupan, dan mata pencaharian ratusan juta orang. "Gelombang panas yang memecahkan rekor, kekeringan dan banjir di beberapa bagian India sudah menyebabkan malapetaka.

Ini adalah pendahuluan dari apa yang akan datang tanpa tindakan iklim global yang jauh lebih besar," tutur dia. Dia mengatakan negara-negara G20 bertanggung jawab atas 80 persen emisi global dan harus memimpin dunia dalam pengurangan emisi. Negara-negara kaya, kata dia, secara finansial juga harus membantu negara-negara berkembang untuk melakukannya.

"Saya telah menyerukan koalisi dukungan di seluruh negara termasuk India, dengan rencana ambisius untuk mempercepat penyebaran energi terbarukan," kata Guterres, yang akan bertemu dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dan Menteri Luar Negeri S Jaishankar pada Kamis (20/10).

Guterres juga mendesak India untuk mengutuk ujaran kebencian secara tegas, melindungi hak dan kebebasan jurnalis, aktivis hak asasi manusia, mahasiswa, dan akademisi, serta memastikan independensi peradilan.

Sumber: Reuters