Akbar
September
(voinews.id)- Staf Khusus Menteri ESDM Sripeni Inten Cahyani mengatakan biaya konversi motor konvensional berbahan bakar fosil ke motor listrik masih menjadi salah satu tantangan terbesar dalam akselerasi ekosistem kendaraan elektrifikasi Indonesia.
Menurut Inten, biaya konversi motor dari berbahan bakar fosil menjadi motor listrik dapat menyentuh angka Rp15 juta per unit pada saat ini masih menjadi pertimbangan masyarakat untuk mengalihkan kendaraan lamanya ke kendaraan listrik.
"Kesulitannya adalah bagaimana kita mengajak masyarakat untuk mau (konversi ke motor listrik). Mereka mau melakukannya jika (biaya konversi) berada di angka Rp6 hingga 7 juta," kata Inten saat ditemui di Jakarta, Rabu.
Tak hanya itu, ia berpendapat motor bekas yang sudah eksis bertahun-tahun tersebut perlu diberikan standardisasi, agar konversi-nya efisien, dan pengujian tipe di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga bisa berjalan lancar. "Selain itu, kalau tidak sama, biayanya menjadi tidak seragam.
Sehingga, penting untuk diseleksi di awal," ujar Inten. Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa Kementerian ESDM menargetkan peralihan penggunaan motor listrik berbasis baterai sebanyak 6 juta unit pada 2025.
Target itu dipatok untuk mempercepat program transisi energi bersih sembari menekan impor dan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang terlanjur lebar cukup besar pada tahun ini. Adapun ESDM turut menargetkan konversi motor BBM ke motor listrik sebanyak 1.000 unit pada tahun ini.
"Seharusnya, tahun ini ada 1.000 (unit yang dikonversi). Tapi, kendaraan konversi ini banyak effort-nya. Pertama, menggerakkan bengkel yang tersertifikasi, karena di sini kita bicara soal keselamatan. Kedua adalah teknisi, dimana persyaratannya harus memenuhi Permenhub 65/2020," jelas Inten.
"Kemudian adalah pengujian tipe. Selain itu, target 1.000 unit sepertinya mundur karena ketersediaan material, komponen dan chip, serta ketersediaan anggaran," ujarnya menambahkan. Adapun Kementerian ESDM telah bekerja sama dengan bengkel-bengkel kecil (UMKM) untuk melakukan pelatihan konversi motor BBM ke listrik.
Kerja sama dengan produsen komponen juga dilakukan untuk mendapatkan harga komponen yang ekonomis. Kementerian ESDM sebelumnya telah meluncurkan pilot project program konversi 100 unit dengan 10 tipe (jenis sepeda motor) pada 17 Agustus 2021.
Proses konversi tersebut mengikuti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Konversi Sepeda Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai. Motor listrik tersebut telah lolos uji endurance 10.000 km selama 48 hari dengan menempuh jalan menanjak, turunan dan macet, baik dalam kondisi hujan maupun panas.
Setelah berhasil melaksanakan Program Konversi 100 unit Sepeda Motor Penggerak BBM menjadi Motor Listrik, tahun 2022 Kementerian ESDM melanjutkan konversi tersebut menjadi 1.000 motor listrik dan 13 juta motor listrik pada tahun 2030. Hal ini merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mengakselerasi menuju Net Zero Emission pada tahun 2060.
antara
September
(voinews.id)- Presiden Joko Widodo menyebutkan sekitar 19,9 juta orang atau 96,6 persen dari total penerima manfaat sudah menerima bantuan langsung tunai dampak pengalihan subsidi bahan bakar minyak.
"Sudah di 508 kabupaten dan kota. Ini (jumlah penerima) juga sudah hampir 20 juta, sudah 19.955.471 penerima, sudah,” kata Presiden Jokowi usai penyerahan bantuan subsidi upah di Ternate, Maluku Utara, Rabu, sebagaimana tayangan yang disiarkan Sekretariat Presiden.
Jokowi mengharapkan penyaluran bantuan langsung tunai pengalihan subsidi bahan bakar minyak atau disebut BLT BBM ini dapat meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi akan terjaga.
"Daya beli, konsumsi masyarakat bisa terangkat lebih baik. Itu akan memunculkan, mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara makro yang kita inginkan," ujarnya.
Sedangkan untuk bantuan subsidi upah (BSU), Presiden Jokowi menjelaskan hingga Rabu ini sudah tersalurkan kepada sekitar 48,34 persen dari target penerima.
Jokowi mengatakan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan terus mempercepat penyaluran BSU di seluruh daerah. "Ini akan terus dipercepat oleh Bu Menteri, utamanya yang jauh-jauh dari ibu kota dan saya akan pantau," ujarnya.
Program BLT BBM dan BSU merupakan bagian dari bantalan sosial yang diberikan pemerintah setelah pengalihan belanja subsidi BBM yang mengakibatkan kenaikan harga pertalite dan solar. Jumlah bantuan sosial dampak pengalihan subsidi BBM itu ditetapkan pemerintah sebesar Rp24,17 triliun.
antara
September
(voinews.id)- Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid menegaskan bahwa reforma agraria harus benar-benar menyasar kepada masyarakat yang memang membutuhkan lahan, ladang, atau sawah agar tidak terjadi ketimpangan.
"Harus kita akui saat ini memang banyak terjadi ketimpangan dan ketidakadilan dalam penguasaan akses tanah," kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu. Ia mengemukakan hal itu ketika menanggapi aksi dan orasi oleh ratusan orang yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) yang berasal dari berbagai daerah. Dalam aksi tersebut disampaikan berbagai permasalahan pertanahan, lahan, dan sawah.
KNPA berharap agar masalah terkait pertanahan yang selama ini menimpa rakyat kecil segera berakhir dan mereka diberi keadilan dalam penguasaan lahan. Terkait dengan hal tersebut, Jazilul Fawaid menyampaikan bahwa MPR dengan tegas mendukung adanya reforma agraria dan menyebut massa aksi yang mayoritas petani itu sebagai kaum pejuang. "Saya senang mendapat masukan dari para aktivis KNPA," ujar politikus asal Pulau Bawean Kabupaten Gresik, Jawa Timur itu.
Alumnus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia itu prihatin bahwa 1 persen dari sekelompok masyarakat mampu menguasai 68 persen akses pertanahan di Indonesia.
Padahal, dalam mandat bangsa Indonesia disebutkan akan menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera. Untuk itu, reforma agraria harus menjadi langkah awal dalam menunjukkan keberpihakan kepada rakyat kecil, terutama kaum tani.
"Petani kita banyak yang memiliki akses tanah yang tidak memadai untuk menopang kehidupan mereka," kata dia. Di sisi lain, dia mengatakan bahwa pada hakikatnya terdapat proses menuju terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
Apalagi, semua langkah pembangunan yang selama ini dilakukan juga bertujuan untuk rakyat meski memang masih ada ketimpangan kepemilikan lahan atau tanah yang serius.
Koordinator Nasional Nusantara Mengaji itu menegaskan bahwa bangsa ini perlu haluan negara untuk mengelola kekayaan alam yang dimiliki demi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Menurut dia, sikap MPR sendiri sudah jelas dalam masalah reforma agraria, yakni dengan masih berlakunya Ketetapan MPR Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Namun, meski ada ketetapan tersebut, hukum yang ada belum maksimal karena belum ditindaklanjuti dengan turunan hukumnya. "Saya berharap pada DPR agar ketetapan itu ditindaklanjuti dengan membentuk undang-undang," tegasnya.
antara
September
(voinews.id)- Otoritas Vietnam pada Rabu menurunkan kategori Badai Noru menjadi badai tropis, namun memperingatkan warga agar tetap waspada terhadap risiko banjir dan tanah longsor yang disebabkan hujan lebat.
Badai mendarat di Provinsi Quang Nam, yang menaungi kota bersejarah Hoi An dan resort Danang, pada pagi hari dengan kecepatan angin mencapai 117 km per jam, menurut badan prakiraan cuaca kepada media pemerintah.
"Saya tidak tahu apakah atap bangunan saya sudah roboh atau belum. Anginnya kencang sekali," kata Le Thi Buoi, 70, dari salah satu pengungsian masyarakat pesisir Tam Ky. "Anda bisa mendengar dentumannya, bahkan dari dalam pengungsian ini," katanya.
Belum ada laporan langsung mengenai korban, namun foto-foto yang beredar di media sosial dan media pemerintah memperlihatkan pohon-pohon tumbang dan tanah longsor menutupi jalan.
Noru merupakan badai terdahsyat yang menghantam negara tetangga Filipina tahun ini dan menewaskan sedikitnya delapan orang ketika mendarat pada Minggu malam. Akibatnya, banjir merendam lahan pertanian dan masyarakat serta merusak tanaman, terutama padi.
Vietnam juga rentan terhadap badai dan banjir lantaran garis pantai yang panjang di negara tersebut. Bencana alam - terutama banjir dan tanah longsor yang disebabkan badai - telah merenggut 139 korban jiwa dan melukai 150 orang lainnya tahun lalu, menurut data resmi.
Sumber: Reuters