Akbar
July
(Voinews.id)Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa tidak mungkin untuk memisahkan Rusia dari seluruh dunia, dan bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh negara-negara Barat tidak akan mengembalikan keadaan Rusia seperti pada masa lalu.
Sejak mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari 2022, Rusia telah dihantam dengan rentetan sanksi Barat, yang dirancang untuk mengisolasi Moskow dari ekonomi global.
Sanksi itu juga telah merampas akses Rusia untuk mendapatkan berbagai produk, termasuk elektronik komersial, semikonduktor, dan suku cadang pesawat.
“Bukan hanya pembatasan, tetapi penutupan hampir seluruh akses ke produk-produk asing berteknologi tinggi secara sengaja, sengaja digunakan terhadap negara kita,” kata Putin, yang berbicara dalam konferensi video dengan para pejabat pemerintah pada Senin.
"Jelas bahwa ini adalah tantangan besar bagi negara kita, tetapi kita tidak akan menyerah dan tetap berada dalam keadaan kacau ... atau mundur puluhan tahun ke belakang. Tentu saja tidak," ujar Putin.
Putin mengatakan Rusia harus mengembangkan teknologi dan perusahaan teknologi dalam negerinya sendiri.
Menteri Keuangan Anton Siluanov mengatakan dukungan untuk sektor teknologi Rusia adalah prioritas, tetapi setiap ruble dukungan negara harus disertai dengan sedikitnya tiga ruble investasi swasta.
Sumber: Reuters
July
(voinews.id)Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainudin dalam keterangan persnya di Kuala Lumpur, Senin, mengatakan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Departemen Imigrasi Malaysia masih akan melakukan pembicaraan dengan Indonesia terkait persoalan nota kesepahaman (MoU) tenaga kerja.
Langkah itu, kata Hamzah, telah disepakati dalam Rapat Panitia Gabungan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sumber Daya Manusia yang membahas pengelolaan tenaga kerja asing di Malaysia bersama Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan.
Diskusi tentang pengelolaan tenaga kerja asing Indonesia, menurut dia, dimulai pada Senin dan terdapat beberapa isu yang perlu dicermati.
Pada kesempatan yang sama, ia mengatakan pemerintah akan selalu memastikan bahwa pengelolaan tenaga kerja asing di Malaysia selalu berdasarkan aturan hukum dan pada saat yang sama memastikan bahwa semuanya dilindungi secara adil.
Pemerintah Indonesia pada 13 Juli telah mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan sementara pengiriman pekerja migran Indonesia untuk semua sektor ke Malaysia.
Kebijakan itu diambil karena masih ditemukan penggunaan metode rekrutmen dengan system maid online (SMO) di Malaysia untuk mempekerjakan PMI sektor domestik dari Indonesia.
Sementara, dalam MoU yang ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan pada 1 April 2022 disepakati penempatan PMI sektor domestik di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu Kanal atau One Channel System (OCS) sebagai satu-satunya kanal legal.
Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob juga telah meminta Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikan masalah tersebut sesegera mungkin.
antara
July
(voinews.id)Penjabat Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe telah mengumumkan keadaan darurat,Keadaan darurat itu ditetapkan ketika pemerintahan Wickremesinghe berusaha memadamkan kerusuhan sosial dan mengatasi krisis ekonomi yang mencengkeram Sri Lanka.
"Adalah bijaksana, untuk menyatakan demikian (keadaan darurat), demi kepentingan keamanan umum, perlindungan ketertiban umum dan tersedianya pasokan dan layanan penting bagi kehidupan masyarakat," kata pernyataan itu.
Presiden Sri Lanka yang terguling, Gotabaya Rajapaksa, sebelumnya mengatakan dia mengambil "semua langkah yang mungkin" untuk mencegah krisis ekonomi yang melanda negara pulau itu.
Dia melarikan diri ke luar negeri pekan lalu untuk menghindari pemberontakan rakyat terhadap pemerintahnya.
Dia terbang ke Maladewa dan kemudian Singapura setelah ratusan ribu pengunjuk rasa anti-pemerintah turun ke jalan-jalan di Kolombo pekan lalu dan menduduki kediaman dan kantor resmi pemerintah.
Pengunduran dirinya diterima parlemen pada Jumat.
Parlemen Sri Lanka bertemu pada Sabtu untuk memulai proses pemilihan presiden baru, dan pada hari itu, pengiriman bahan bakar tiba untuk membantu meredakan krisis di negara itu.
Wickremesinghe, yang merupakan sekutu Rajapaksa, adalah salah satu kandidat utama presiden.
Namun, para pengunjuk rasa juga ingin agar Wickremesinghe angkat kaki dari pemerintahan Sri Lanka.
Situasi itu bisa menyebabkan kerusuhan berlanjut jika dia terpilih sebagai presiden baru.
Sumber: Reuters
July
(voinews.id)Pemerintah akan mengembangkan minyak makan mentah sebagai aternatif minyak goreng yang biasa digunakan masyarakat. Presiden RI Joko Widodo menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk membahas hal itu di Jakarta, Senin.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki seusai mengikuti rapat terbatas di Jakarta, Senin mengatakan minyak makan merah merupakan solusi bagi para petani yang selama ini sangat tergantung pada penjualan tandan buah segar (TBS) kepada industri minyak goreng yang masih terpusat di Jawa.
"Karena itu petani kadang-kadang kesulitan menjual TBS-nya, atau harganya rendah, karena mereka tidak mempunyai teknologi untuk mengolah sawitnya menjadi CPO dan menjadi minyak makan," kata dia.
Dia mengungkapkan Presiden menyetujui pengembangan minyak makan merah berbasis koperasi, yang akan menjadi solusi, karena 35 persen produksi sawit atau CPO berasal dari petani mandiri.
Menteri menjelaskan proses minyak makan merah berbeda dengan minyak goreng pada umumnya yang harus melalui proses bleaching. MInyak makan merah tanpa melalui proses bleaching sehingga kandungan protein dan vitamin A sangat tinggi.
Teten mengatakan harga jual minyak makan merah akan lebih murah dibandingkan minyak goreng yang biasa dikonsumsi masyarakat.
Menurut Teten, Presiden dalam rapat terbatas menyetujui untuk pengembangan minyak makan merah berbasis koperasi. Pemerintah juga akan membuat percontohan pabrik produksi minyak makan merah antara lain di Sumatra dan Kalimantan.
"Saya optimistis dengan minyak makan merah ini, karena sehat dan juga bisa lebih murah dan ini bisa diterima oleh masyarakat," kata dia.
Menurut Teten, koperasi bisa langsung membeli tunai sawit dari petani, kemudian mengolahnya menjadi CPO dan menjadi minyak makan merah serta memasarkannya.
"Ini solusi bagi petani, yang selama ini harga tandan buah segar kan tidak stabil. Juga solusi untuk distribusi suplai minyak goreng yang jauh lebih merata, karena sekarang ini pabrik minyak goreng kan kebanyakan di Pulau Jawa. Jadi nanti akan ada dua, minyak goreng dengan standar yang harus bening, serta ada minyak makan merah yang diproduksi oleh koperasi. Jadi masyarakat bisa memilih dua produk," jelas dia.
antara