VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)Sebuah rancangan resolusi (ranres) yang diajukan Rusia dan berisi seruan soal akses bantuan dan pelindungan warga sipil di Ukraina, terjegal di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pemungutan suara pada Rabu (23/3).

Dari total 15 negara anggota Dewan Keamanan, hanya Rusia dan China yang menyetujui ranres tersebut sementara sisanya memilih abstain.

Resolusi rancangan Rusia itu tidak menyebut-nyebut soal peranan Moskow dalam krisis Ukraina.

"Kalau Rusia memang peduli soal kondisi kemanusiaan, seharusnya mereka berhenti mengebom anak-anak dan berhenti melancarkan taktik pengepungan. Tapi ternyata tidak demikian," kata Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward di Dewan pascapemungutan suara.

Rusia selama ini membantah menjadikan warga sipil sebagai target serangannya.

Untuk dapat disahkan, rancangan resolusi Dewan Keamanan harus mendapatkan sedikitnya sembilan suara dukungan serta tidak ada veto dari salah satu negara ini: Amerika Serikat, Inggris, Prancis, China, dan Rusia.

Moskow sebelumnya membatalkan pemungutan suara di Dewan Keamanan yang dijadwalkan Jumat (18/3) pekan lalu, setelah menuding negara-negara Barat melancarkan "tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya" terhadap langkah itu.

Rusia mengajukan ranres setelah Prancis dan Meksiko menarik rancangan versi mereka ke Dewan Keamanan karena yakin dokumen itu akan diveto oleh Moskow.

Dokumen rancangan Prancis dan Meksiko berisi kritik terhadap Rusia, yang dianggap sebagai penyebab kemunculan masalah kemanusiaan di Ukraina.

Ukraina dan negara-negara sekutunya, sementara itu, berencana mengajukan ranres ke forum pemungutan suara di Majelis Umum PBB.

Di majelis beranggotakan 193 negara itu, tidak ada negara yang punya veto (hak membatalkan).

Afrika Selatan juga mengajukan ranres tandingan ke Majelis Umum menyangkut Ukraina, tapi tidak menyebutkan soal Rusia.

Ranres yang diusung Ukraina saat ini mendapat dukungan dari 88 anggota Majelis, sementara ranres versi Afrika Selatan didukung oleh enam negara, termasuk China, kata beberapa diplomat.

Ukraina dan negara-negara sekutunya berupaya menambah jumlah 141 suara dukungan yang didapat pada 2 Maret, saat Majelis Umum mengesahkan resolusi yang menyesalkan "agresi" Rusia ke Ukraina dan mendesak Moskow menarik pasukan dari Ukraina.

Resolusi 2 Maret itu ditolak oleh Rusia, Belarus, Korea Utara, Suriah, dan Eritrea. Sebanyak 35 negara, termasuk China, abstain.reuters

(Voinews.id)Tingkat radiasi di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Chernobyl berisiko meningkat karena sistem pemantau radiasi dan pemadam kebakaran hutan tidak berfungsi, kata Energoatom, perusahaan nuklir negara Ukraina, Senin.

Segera setelah melancarkan invasi di Ukraina pada 24 Februari, pasukan Rusia merebut kendali wilayah di sekitar PLTN tak berfungsi yang pernah mengalami kecelakaan nuklir terburuk di dunia pada 1986.

Akibat pendudukan itu, sistem yang memonitor tingkat radiasi dalam zona terlarang seluas 30 km di hutan sekitar pembangkit saat ini tidak berfungsi, kata Energoatom lewat sebuah pernyataan.


"Tak ada data tentang status polusi radiasi dari lingkungan zona terlarang, sehingga tak mungkin bisa merespons ancaman," kata perusahaan itu.

Energoatom mengatakan kebakaran hutan musiman, yang lebih sering terjadi di musim semi dan panas, membawa ancaman tersendiri karena petugas pemadam kebakaran di zona itu tak bisa bekerja.


"Tingkat radiasi di zona terlarang dan sekitarnya, yang tak hanya mencakup Ukraina tapi juga negara-negara lain, bisa memburuk secara signifikan," kata perusahaan itu.

Terlepas dari keberadaan pasukan Rusia, petugas lokal terus bekerja di fasilitas limbah radioaktif Chernobyl, meski khawatir mengalami kelelahan akibat tidak adanya petugas baru untuk bekerja secara bergiliran.

Pada Minggu, pengawas nuklir PBB mengatakan sejumlah staf baru sudah datang sehingga separuh dari jumlah petugas bisa meninggalkan Chernobyl.Reuteurs

(Voinews.id)Komisioner migrasi Uni Eropa Ylva Johansson Senin memperingatkan anak-anak Ukraina dalam bahaya diperdagangkan saat mereka melarikan diri dari invasi Rusia. Johansson dalam konferensi pers di Estonia dikutip Reuters mengatakan sekitar setengah dari 3,3 juta orang Ukraina yang telah melarikan diri ke negara-negara Uni Eropa sejak awal perang adalah anak-anak dan "jutaan lagi" diperkirakan akan datang. Johansson menambahkan Ukraina memiliki sejumlah besar anak yatim dan anak-anak yang lahir melalui ibu pengganti yang tidak dijemput oleh orang tua mereka. Itu meningkatkan risiko diculik atau menjadi korban adopsi paksa. Ada risiko besar anak-anak yang rentan diperdagangkan. Dia mengatakan risiko dapat muncul di perbatasan di mana penjahat yang menyamar sebagai penolong dapat mengambil keuntungan dari orang-orang rentan dengan menawarkan perlindungan kepada para migran yang tiba. (reuters)

(Voinews.id)Australia memahami sikap India atas invasi Rusia ke Ukraina, Demikian dikatakan Menteri Luar Negeri India Harsh Vardhan Shringla kepada wartawan Senin setelah pertemuan puncak virtual antara perdana menteri Australia dan India.Narendra Modi dari India dan Scott Morrison dari Australia, keduanya pemimpin kelompok Quad yang juga mencakup Amerika Serikat dan Jepang membahas isu-isu di kawasan Indo-Pasifik dan memperkuat hubungan perdagangan bilateral. India adalah satu-satunya anggota Quad yang tidak mengkritik agresi Rusia. Menteri Harsh Vardhan Shringla dikutip Reuters mengatakan Perdana Menteri Morrison cukup jelas bahwa sejauh yang dia ketahui fokus Quad adalah di Indo-Pasifik. India menganggap Rusia sebagai salah satu sekutu lamanya yang memasok sekitar 60 persen perangkat keras militernya. (reuters)