Akbar
May
(voinews.id)Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Riau Indrawan berpendapat bahwa kampanye yang dilakukan peserta pemilu dan peserta pilkada serentak tahun 2024 di media sosial rawan konflik.
"Konflik terjadi lantaran perbedaan kepentingan politik sehingga menimbulkan persoalan-persoalan lain, seperti ketersinggungan hingga gesekan antarkelompok pendukung," kata Indrawan di Tanjungpinang, Kamis.
Penggunaan kalimat yang tidak baik, saling mengejek atau menghina pribadi peserta pemilu maupun pendukungnya, menyinggung SARA, dan hal-hal negatif lainnya potensial mengubah konflik di dunia maya menuju dunia nyata. Padahal kondisi seperti itu tidak perlu terjadi jika seluruh peserta pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 dapat menahan diri dan saling menghormati.
Perdebatan di grup media sosial seperti whatsApp dan Facebook, menurut dia, cenderung memanas lantaran salah satu pihak atau masing-masing pihak mempertahankan argumen atau persepsi. Belum lagi persoalan yang muncul akibat akun bodong, yang ikut dalam perdebatan itu, dan cenderung provokatif.
"Itu pengalaman hasil pengawasan Pemilu 2019 dan Pilkada 2020," ujarnya.
Indrawan mengemukakan media sosial dan media siber potensial menjadi sarana utama yang dimanfaatkan peserta Pemilu 2024 untuk kampanye karena pelaksanaan tahapan kampanye pada Pemilu 2024 diperkirakan lebih singkat dibanding pemilu sebelumnya.
Masa kampanye Pemilu 2024 diperkirakan hanya 75 hari, sementara pada Pemilu 2019 mencapai 90 hari. Tahapan pemungutan suara dilaksanakan pada 14 Februari 2024 sehingga tahapan kampanye berakhir pada 10 Februari 2024 atau sebelum memasuki masa tenang.
"Artinya, tahapan kampanye mulai diselenggarakan pada Desember 2023," ucapnya.
Masa kampanye yang relatif singkat itu, katanya, kemungkinan dimanfaatkan peserta kampanye dengan menyosialisasikan diri dan program melalui media sosial dan media siber.
"Karena media sosial dan media siber dianggap memiliki jangkauan yang lebih luas dan lebih efisien," ucapnya.
Menurut dia, persoalan potensial muncul bila sistem pengawasan tidak dibangun dengan baik. Peraturan dalam kampanye melalui media sosial dan media siber, termasuk sistem pengawasannya, kata mengingatkan, perlu dibangun agar peserta pemilu mematuhinya.
"Upaya pencegahan perlu dilakukan jajaran Bawaslu dan seluruh pihak yang berwenang," katanya.
antara
May
(voinews.id)Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan teknologi, Sumber Daya Manusia (SDM), dan pembiayaan yang memadai dapat meningkatkan ketahanan kesehatan global yang dapat dicapai dengan teknologi.
"Di bidang teknologi, ada kebutuhan mendesak untuk mendorong kolaborasi yang lebih kuat antara sektor publik dan swasta untuk melipatgandakan investasi dalam R&D vaksin dan pusat manufaktur vaksin," kata Airlangga dalam workshop bertema “Equitable Global Vaccine Manufacturing” di pertemuan tahunan WEF sebagaimana dikutip dari keterangan resmi, Kamis. Pengembangan vaksin juga harus mempertimbangkan karakteristik khusus suatu negara, misalnya vaksin berbasis mRNA akan lebih murah jika diproduksi di negara dengan bahan baku yang melimpah dan mudah didapat seperti Indonesia.
Lebih lanjut, Menko Airlangga juga berbicara mengenai pentingnya SDM kesehatan dunia. Menurutnya saat ini negara maju sulit meregenerasi talenta kesehatan karena penurunan pertumbuhan penduduk dan fenomena silver economy.
Sementara itu sekolah kedokteran di negara berkembang masih mahal, distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata, dan kekurangan pelatihan berbasis kompetensi. Terakhir, Menko Airlangga menggarisbawahi biaya perawatan kesehatan yang terus meningkat secara global, hingga pemangku kepentingan harus didorong untuk menerapkan pembagian biaya dan perbedaan biaya.
“Kita juga perlu bersiap menghadapi pandemi di masa depan. Oleh karena itu, melalui Joint Finance and Health Task Force, G20 sepakat untuk tidak mengabaikan kesenjangan pembiayaan dalam kesiapsiagaan dan respons pandemi (pandemic preparedness and response) dan menjajaki pembentukan mekanisme pembiayaan baru,” pungkas Menko Airlangga.
antara
May
(voinews.id)Direktur Sekjen PBB dan Presiden Majelis Umum PBB mengapresiasi penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Menurut Dirhamka Kemlu Achsanul Habib pada Kamis(26/5), walaupun banyak event internasional terselenggara di Indonesia, namun penanganan pandemi masih tetap berlanjut. Itu sebabnya terselenggaranya GPDRR ke-7 di Indonesia harus memprioritaskan kerangka kerja Sendai
antara
May
(voinews.id)Amerika Serikat (AS) secara aktif merekrut anggota organisasi teroris internasional, termasuk ISIS, sebagai tentara bayaran untuk berperang di Ukraina, kata Dinas Intelijen Asing Rusia (SVR).
"Fakta di atas sekali lagi menegaskan bahwa Amerika Serikat siap menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan geopolitiknya, tidak terkecuali mensponsori kelompok teroris internasional," katanya.
antara