(voinews.id)Badan Kesehatan Publik Kanada pada Kamis (19/5) mengonfirmasi dua kasus pertama infeksi virus cacar monyet di negara itu setelah otoritas di Provinsi Quebec mengatakan mereka tengah menginvestigasi 17 kasus yang dicurigai. Sejumlah negara termasuk Portugal dan Spanyol telah melaporkan kasus cacar monyet dalam beberapa minggu terakhir, dengan kasus Amerika Serikat yang diidentifikasi pejabat Kesehatan Publik Massachussets pada (18/5) pada seorang pria yang baru-baru ini melakukan perjalanan ke Provinsi Quebec di Kanada. “Malam ini, Provinsi Quebec mendapat informasi bahwa dua sampel yang diterima Laboratorium Mikrobiologi nasional (NML) telah dinyatakan positif cacar monyet. Ini adalah dua kasus pertama yang terkonfirmasi di Kanada,” kata Badan Kesehatan Publik Kanada (PHAC) dalam keterangannya. Pihaknya menambahkan Kanada belum pernah melihat kasus cacar monyet.
Cacar monyet, yang sebagian besar terjadi di Afrika Barat dan Tengah, adalah infeksi virus langka mirip dengan cacar manusia, kendati lebih ringan. Kasus itu pertama kali dilaporkan di Republik Demokratik Kongo pada 1970-an. Jumlah kasus di Afrika Barat sudah meningkat pada dekade terakhir. Gejalanya termasuk demam, sakit kepala dan ruam kulit dimulai pada wajah dan menyebar ke seluruh tubuh. Pejabat kesehatan di Montreal, kota terbesar Quebec, mengatakan kepada wartawan pada Kamis (19/5) pagi bahwa ada hubungan antara kasus cacar monyet AS di Massachusetts dan sejumlah kasus yang dicurigai di wilayah Montreal. PHAC mengatakan warga AS yang baru-baru ini melancong ke Kanada dari AS dengan transportasi pribadi “kemungkinan telah terinfeksi sebelum atau selama” kunjungannya ke Montreal.
Sumber: Reuters
(voinews.id)Amerika Serikat (AS) sedang mengalami ledakan pembelian senjata besar-besaran yang tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda di saat jumlah tahunan senjata api yang diproduksi meningkat hampir tiga kali lipat sejak 2000, dan melonjak drastis dalam tiga tahun terakhir, menurut perhitungan komprehensif pertama federal terhadap perdagangan senjata dalam dua dekade. Data yang dirilis oleh Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Bahan Peledak (ATF) pada Selasa (17/5) itu "memberikan gambaran statistik yang jelas akan sebuah negara yang mempersenjatai diri secara penuh. Para pembeli diuntungkan oleh pelonggaran pembatasan terkait senjata api oleh Mahkamah Agung, Kongres, dan badan legislatif negara bagian yang dikuasai oleh Partai Republik," demikian dilaporkan The New York Times. Data tersebut mendokumentasikan peralihan drastis pada permintaan konsumen di kalangan pemilik senjata api dengan implikasi politik, budaya, dan komersial yang besar. Sejak 2009, pistol semiotomatis tipe Glock, yang dibeli untuk perlindungan pribadi, mulai terjual lebih banyak dibandingkan senapan yang biasanya digunakan untuk berburu, menurut laporan itu. Dalam dokumen setebal 306 halaman itu, tercantum pula data lain yang dianggap meresahkan oleh para penegak hukum, menurut laporan itu, seraya menyebutkan bahwa pihak kepolisian menyita 19.344 senjata api produksi pribadi, senjata rakitan rumahan tak terlacak yang dikenal dengan sebutan "senjata hantu", pada 2021, naik 10 kali lipat sejak 2016. Data yang dirilis pada Selasa itu mengungkap sebuah industri yang tengah mengalami peningkatan, dengan produksi senjata domestik tahunan naik dari 3,9 juta pada 2000 menjadi 11,3 juta pada 2020. "Senjata api produksi dalam negeri dengan persentase yang relatif kecil diekspor ke luar negeri, sehingga angka tersebut merupakan cerminan akurat dari kebiasaan membeli senjata," imbuh laporan itu.
antara
(voinews.id)Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menetapkan pendapatan negara tahun depan akan naik sekitar 11,19 persen sampai 11,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) seiring defisit APBN yang harus kembali ke level di bawah 3 persen. “Pendapatan negara (tahun depan) meningkat dalam kisaran 11,19 persen sampai 11,70 persen dari PDB,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN 2023 di Jakarta, Jumat. Sri Mulyani menjelaskan kebijakan pendapatan negara tahun depan akan diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha serta kelestarian lingkungan. Hal ini ditempuh dengan menjaga efektivitas reformasi perpajakan (Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak/UU HPP), mendorong agar sistem perpajakan lebih sehat dan adil sehingga dapat mendorong perluasan basis pajak serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.
“Melalui implementasi UU HPP yang efektif maka rasio perpajakan akan meningkat,” ujarnya. Selain itu, pemerintah juga akan mengoptimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan peningkatan inovasi layanan dan reformasi pengelolaan aset. Ia meyakini berbagai kebijakan itu akan mendorong peningkatan rasio pendapatan negara yang ditargetkan dapat digunakan untuk mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur hingga ekonomi hijau. Optimalisasi pendapatan negara turut diupayakan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif serta mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dan panjang. “Ini agar Indonesia dapat keluar dari jebakan kelas menengah atau middle income trap,” tegas Menkeu Sri Mulyani.
antara
(voinews.id)Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia membutuhkan skema, kebiasaan, serta strategi baru seiring peralihan pandemi COVID-19 ke endemi.
Apalagi, tahun 2022 dianggap menjadi momentum yang tepat untuk UMKM Indonesia bangkit dari pandemi, mengingat ketika libur Lebaran menunjukkan geliat ekonomi yang berangsur membaik karena sentra ekonomi dan destinasi wisata mulai beroperasi normal.
“Ditambah pelonggaran kebijakan dari pemerintah terkait protokol kesehatan, diharapkan semakin mendorong KUMKM (Koperasi dan UMKM) untuk berkembang secara kreatif, inovatif, dan berkelanjutan,” ucapnya dalam sebuah acara di Yogyakarta, Jawa Tengah, lewat keterangan resmi, Jakarta, Kamis.
Dia mencontohkan salah satu bentuk inovasi yang dapat UMKM di Yogyakarta ialah menjadikan cerutu asli kota tersebut sebagai alternatif produk khas atau oleh-oleh sebagaimana bakpia dan batik.
"Setiap ke Yogyakarta, saya menemukan sesuatu yang membuat saya bisa kembali ke Yogyakarta. Produk heritage cerutu yang saya kunjungi semalam itu di Taru Martani 1918. Menghisap cerutu itu mengasyikkan, (punya) nuansa sejarah yang kuat karena Indonesia punya sejarah panjang soal tembakau," kata Menteri Teten.
Sebagai bahan baku utama, tembakau dianggap sebagai salah satu produk Indonesia yang kuat di pasar global. Menurut dia, tembakau asal tanah air mampu menjadi captive market yang dapat dikembangkan.
Namun, ucapnya, beberapa kendala seperti perihal rantai pasok harus bisa dibenahi lewat koperasi tembakau berbasis petani.
"Potensinya besar, namun pasar yang sedang berkembang justru tembakau dari China dan Jepang. Saya bolak-balik memastikan bagaimana tembakau petani ini bisa menjadi salah satu unggulan Yogyakarta,” ungkap Menkop.
Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan pula agar oleh-oleh khas daerah jangan pernah diremehkan.
“Berkaca pada Jepang, di mana pemerintahnya sangat serius mengemas produk UMKM-nya menjadi oleh-oleh yang memiliki kemasan menarik,” ujar Teten.
Untuk itu, Menkop menegaskan urgensi pendampingan dan pengembangan usaha yang harus terus dilakukan untuk membangkitkan UMKM guna menumbuhkan jiwa wirausaha dengan memiliki mentalitas adaptif dan inovatif terhadap segala perubahan.
antaranews