Akbar
April
(voinews.id)Perang Rusia di Ukraina harus disalahkan karena memperburuk kerawanan pangan dunia yang "sudah mengerikan", dengan guncangan harga dan pasokan menambah tekanan inflasi global, Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan pada Selasa (19/4/2022).
Bahkan sebelum perang, lebih dari 800 juta orang - atau 10 persen dari populasi global - menderita kerawanan pangan kronis, kata Yellen, dan perkiraan menunjukkan harga pangan yang lebih tinggi saja dapat mendorong setidaknya 10 juta lebih banyak orang jatuh ke dalam kemiskinan.
Yellen mengatakan kepada panel tingkat tinggi, negara-negara harus menghindari larangan ekspor yang dapat lebih meningkatkan harga-harga, sambil meningkatkan dukungan untuk populasi rentan dan petani kecil, pesan yang digarisbawahi oleh Menteri Keuangan Jerman Christian Lindner.
"Saya ingin memperjelas: tindakan Rusia bertanggung jawab untuk ini," kata Yellen, menambahkan bahwa Amerika Serikat sedang bekerja mendesak bersama mitra dan sekutu untuk "membantu mengurangi dampak perang sembrono Rusia pada yang paling rentan di dunia."
Rusia menyebut invasi 24 Februari sebagai "operasi militer khusus" untuk "mendenazifikasi" Ukraina.
Lindner, berbicara atas nama negara-negara maju Kelompok Tujuh (G7), mengatakan tindakan yang ditargetkan dan terkoordinasi diperlukan, tetapi meminta semua negara untuk "menjaga pasar pertanian tetap terbuka, tidak menimbun dan tidak menahan stok, dan tidak memaksakan pembatasan ekspor yang tidak dapat dibenarkan pada produk atau nutrisi pertanian."
Dia mengatakan G7, yang saat ini dipimpin oleh Jerman, telah berkomitmen untuk bekerja dengan lembaga keuangan internasional dan organisasi pemerintah yang berpikiran sama untuk "bertindak dengan cara yang gesit."
Departemen Keuangan mengatakan para peserta sepakat untuk mengerjakan "rencana aksi" untuk membingkai masalah, menguraikan prinsip-prinsip bersama untuk tanggapan terkoordinasi dan memetakan tindakan jangka pendek dan jangka panjang.
Yellen menggarisbawahi komitmen Washington untuk mengesahkan bantuan kemanusiaan yang penting dan memastikan ketersediaan pangan dan komoditas pertanian untuk memberi manfaat bagi orang-orang di seluruh dunia, bahkan ketika Washington terus meningkatkan sanksi dan tindakan ekonomi lainnya terhadap Rusia.
Dia mengatakan juga penting untuk memperkuat ketahanan jangka panjang, dan meminta lembaga-lembaga keuangan internasional untuk membantu mengurangi kekurangan pupuk global dan kelancaran gangguan rantai pasokan untuk makanan dan pasokan-pasokan penting.
Dia mengatakan mereka dapat meningkatkan investasi dalam kapasitas dan ketahanan pertanian untuk meningkatkan produksi pangan dalam negeri.
Penting juga untuk mendatangkan sumber pembiayaan tambahan, termasuk dari sektor swasta, kata Departemen Keuangan.
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan kepada peserta bahwa ketahanan pangan akan menjadi isu utama dalam sesi pertama pertemuan pejabat keuangan dari G20, yang saat ini dipimpin oleh Indonesia, memperingatkan bahwa lonjakan harga pangan dan energi dapat "menciptakan kerusuhan politik dan sosial yang besar."
Beberapa peserta mengajak masyarakat global untuk melihat perangkat yang ada seperti Program Pertanian dan Ketahanan Pangan Global, yang diciptakan oleh G20 dalam menanggapi krisis harga pangan 2008.
Presiden Bank Dunia David Malpass kemudian mengatakan dalam acara terpisah bahwa negara-negara maju harus meningkatkan bantuan pangan ke negara-negara berkembang, dan bekerja untuk meningkatkan produksi pangan, energi dan pupuk.
Dia mengatakan pembayaran tunai atau voucher akan menjadi cara yang baik untuk membantu petani di negara-negara miskin membeli pupuk untuk memastikan produksi pangan yang berkelanjutan.
Ketua IMF Kristalina Georgieva mengatakan krisis ketahanan pangan menambah tekanan lebih lanjut pada 60 persen negara berpenghasilan rendah pada atau mendekati kesulitan utang, dan mendesak China dan kreditur sektor swasta untuk
segera meningkatkan partisipasi mereka dalam kerangka kerja umum G20 untuk penanganan utang.
"Kami tahu kelaparan adalah masalah terbesar yang bisa dipecahkan di dunia," katanya. "Dan krisis yang membayangi adalah waktu untuk bertindak tegas."
antara
April
(voinews.id)Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan sebanyak 5.836.310 penduduk Indonesia sembuh dari paparan COVID-19, menurut data yang dihimpun di Jakarta hingga Selasa siang.
Angka kesembuhan harian bertambah sebanyak 2.750 pasien per hari ini, diikuti dengan kasus aktif yang turun sebanyak 1.947 orang. Pasien terpapar COVID-19 yang masih dalam perawatan medis sejumlah 49.022 orang.
Namun, yang perlu menjadi perhatian adalah kasus aktif di Jawa Barat, Papua, dan Jawa Tengah masih tinggi.
Untuk Jawa Barat, pasien dalam perawatan berjumlah 13.722 orang, di Papua sebanyak 12.217 orang, dan di Jawa Tengah sebanyak 9.499 orang.
Sementara, kasus konfirmasi positif meningkat sebanyak 837 orang, menjadikan total kasus positif sebanyak 6.041.269 orang.
Adapun korban meninggal akibat virus tersebut tercatat bertambah sebanyak 34 orang per hari ini. Dengan demikian, sebanyak 155.937 orang di Indonesia terhitung menjadi korban jiwa akibat COVID-19.
Positivity rate spesimen harian sebanyak 1,28 persen dan positivity rate orang harian sebesar 0,76 persen.
Sebanyak 146.805 spesimen tes COVID-19 telah diperiksa, dan 5.013 orang tengah diperiksa sebagai suspek.
antara
April
(voinews.id)Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin menegaskan pihaknya tidak akan ragu untuk memproses hukum siapa pun pihak yang terlibat dalam kasus kelangkaan minyak goreng, termasuk penjabat negara setingkat menteri.
"Bagi kami, siapa pun, menteri pun, kalau cukup bukti, ada fakta, kami akan lakukan ini," kata Burhanuddin dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa.
Kejaksaan Agung menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan pemberian fasilitas izin ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng, pada Januari 2021 sampai Maret 2022 yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng.
Keempat tersangka adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Perdaglu Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana (IWW), Stanley MA (SMA) selaku Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group, Master Parulian Tumanggor (MPT) selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, serta Picare Togar Sitanggang (PT) selaku General Manager bagian General Affairs PT Musim Mas.
Kasus ini melibatkan pejabat di Kemendag, selaku Dirjen Perdaglu. IWW sebagai tersangka karena telah menerbitkan persetujuan ekspor terkait komoditas CPO dan produk turunannya kepada Permata Hijau Group, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan, serta PT Musim Mas.
Saat ditanyakan apakah dalam perkara ini menteri di kementerian terkait sudah pernah dimintai keterangan, Burhanuddin menyatakan masih melakukan pendalaman.
"Karena penyidikan ini kan baru mulai tanggal 4 April, dan kami akan dalami, padahal ini kebijakan dan kami akan dalami, kalau memang cukup bukti kami tidak akan melakukan hal-hal yang sebenarnya harus kami lakukan, artinya siapa pun pelakunya kalau cukup bukti kami akan lakukan," kata Burhanuddin menegaskan.
Dalam perkara ini, tiga tersangka dari pihak swasta melakukan komunikasi intens dengan tersangka IWW.
Hasil dari komunikasi yang dilakukan oleh ketiga tersangka tersebut dengan tersangka IWW adalah persetujuan ekspor untuk perusahaan Permata Hijau Group, PT Wilmar Nabati Indonesia, dan PT Musim Mas.
Padahal perusahaan-perusahaan tersebut bukan merupakan perusahaan yang berhak untuk mendapatkan persetujuan ekspor, salah satunya karena ketiga perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang telah mendistribusikan CPO tidak sesuai dengan harga penjualan di dalam negeri (DPO).
Setelah ditetapkan tersangka, keempat tersangka dilakukan penahanan di tempat yang berbeda.
IWW dan MPT ditahan di Rumah Tahanan Salemba cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari, terhitung mulai tanggal 19 April 2022-8 Mei 2022.
Sedangkan, untuk tersangka SMA dan PT ditahan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari, yang juga terhitung mulai tanggal 19 April 2022-8 Mei 2022.
"Kami tegaskan bahwa negara akan hadir dan selalu hadir untuk mengatasi keadaan yang menyulitkan masyarakat luas. Dan kami akan tindak tegas bagi mereka yang mengambil keuntungan di tengah kesulitan masyarakat," ujar Burhanuddin.
antara
April
(voinews.id)Konsulat Jenderal RI di Shanghai, China, menerapkan pola bekerja dari rumah (WFH) secara total untuk para stafnya hingga batas waktu yang belum ditentukan seiring dengan diberlakukannya penguncian wilayah atau "lockdown" sebagai upaya menekan lonjakan kasus positif COVID-19.
"Dengan WFH ini, maka pelayanan kekonsuleran terhenti," kata Konsul Jenderal RI di Shanghai Deny Kurnia saat dihubungi ANTARA dari Beijing, Selasa.
Kekonsuleran merupakan pelayanan terbesar KJRI Shanghai kepada warga negara Indonesia (WNI), terutama yang terkena kasus pelanggaran izin tinggal (overstay).
Pelayanan kekonsuleran, sebut Konjen, tidak bisa dilakukan secara daring sehingga dia berpesan kepada WNI overstayer untuk bersabar sambil menunggu situasi pandemi mereda.
Keputusan WFH total diambil oleh pengelola gedung Shanghai Mart Building di Yan'an Road West No 299, Distrik Changning, tempat KJRI berada, sejak 1 April lalu.
Selain KJRI Shanghai, di gedung bertingkat tersebut juga ada Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (ITPC) Shanghai.
"Sebenarnya sejak 15 Maret, jumlah kehadiran staf sudah mulai berkurang. Namun per 1 April sudah total WFH," kata Deny.
Kalau pun harus masuk kantor, lanjut dia, maka pihak pengelola Shanghai Mart Building memberikan persyaratan bahwa domisili staf harus di kawasan bebas COVID-19.
Persyaratan tersebut sangat sulit dipenuhi karena hampir semua wilayah di kota terkaya yang berlokadi di pesisir timur China itu termasuk kategori berisiko COVID-19.
Menurut perkiraannya, ada sekitar 600 WNI di Shanghai yang semuanya terdampak lockdown.
"Dari jumlah itu, 330-an WNI kita aktif dalam berkomunikasi melalui WeChat Group dengan kami," kata Konjen.
Kota berpenduduk 26 juta jiwa itu di-lockdown sejak 28 Maret 2022. Lockdown tersebut telah mengalami perpanjangan beberapa kali karena penambahan kasus hariannya mencapai lima digit.
Otoritas kesehatan Shanghai pada Selasa pagi melaporkan 3.084 kasus positif baru dan 17.332 kasus tanpa gejala.
Sejak lonjakan COVID-19 varian Omicron melanda Shanghai pada 26 Januari hingga kini sudah tercatat tiga kasus kematian dan 16 pasien lainnya sampai saat ini dalam kondisi kritis.
antara