VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat inflasi pada Juni 2018 yang juga periode Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran lebih rendah dibandingkan periode lebaran tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua BPS, Kecuk Suhariyanto dalam konferensi persnya di Jakarta, Senin, 2 Juli. Suhariyanto mengapresiasi kerja keras pemerintah dan Bank Indonesia untuk mengendalikan harga dengan kebijakan.

“ Bagaimana inflasi Juni 2018 ini kalau kita bandingkan dengan posisi Lebaran pada tahun – tahun sebelumnya. Pada bulan Juni 2018 inflasinya adalah sebesar 0,59 persen. Pada tahun lalu Lebaran terjadi juga pada bulan Juni dimana inflasinya adalah sebesar 0,69 persen. Sementara pada tahun 2016, Lebarannya terjadi pada bulan Juli dimana angkanya adalah 0,69 persen. Jadi kalau kita bandingkan inflasi Juni 2018 ini kepada inflasi pada bulan Lebaran tahun – tahun sebelumnya inflasi pada bulan Juni ini adalah terendah “. 

Suhariyanto menambahkan, rendahnya tingkat inflasi pada periode Lebaran 2018  tidak mencerminkan tingkat daya beli masyarakat yang rendah. Karena permintaan bahan pangan dan transportasi masih cukup tinggi. Menurutnya, faktor yang menahan tingkat inflasi tahun ini adalah harga bahan pangan. Harga pangan lebih terjaga dibanding tahun-tahun terdahulu. Hal tersebut merupakan hasil dari upaya Pemerintah Indonesia yang telah mengantisipasi lonjakan harga sejumlah komoditas dengan impor beras dan daging. Selain itu kebijakan moneter terkait suku bunga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dinilai ikut memberikan pengaruh pada rendahnya tingkat inflasi pada periode Lebaran 2018. (voi/Rezha)

Kunjungan wisatawan mancanegara pada bulan Mei tahun ini didominasi kunjungan wisatawan asal Tiongkok. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat lebih dari 181.000 wisatawan asal Tiongkok mengunjungi Indonesia pada bulan Mei tahun ini. Sedangkan untuk kunjungan wisatawan mancanegara yang dilihat berdasarkan kawasan atau wilayah, Asia Tenggara atau negara–negara ASEAN mendominasi kunjungan pada periode Januari hingga Mei tahun ini. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua BPS, Kecuk Suhariyanto dalam konferensi persnya di Jakarta, Senin, 2 Juli.

Berdasarkan kebangsaan, tidak banyak berubah, pada bulan Mei ini wisman paling banyak berasal dari Tiongkok, 15,11 persen, disusul Malaysia 15 persen, kemudian dari Timor Leste, Australia, dan Singapura. Jadi jumlah wisman yang datang ke Indonesia terbanyak masih berasal dari lima negara tersebut. Kalau berdasarkan kawasan atau wilayah bisa dilihat, yang kita tampillkan adalah Januari-Mei 2018 kumulatifnya supaya datanya lebih firm. Di ASEAN bisa dilihat pada Januari-Mei 2018 itu meningkat jumlah wisman yang berasal dari ASEAN.

Suhariyanto menambahkan, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada Mei 2018 juga mempengaruhi perkembangan transportasi baik udara, laut, maupun kereta api. Untuk transportasi angkutan udara domestik tercatat 7,27 juta dan penerbangan internasional 1,41 juta orang. Penumpang kapal tercatat 1,74 juta orang dan penumpang angkutan kereta api, berjumlah 35,48 juta orang. (voi/Rezha)

Indonesia dan Kanada saat ini menghadapi tantangan baru, seperti berita hoax, munculnya gerakan nasionalis populis, proteksionisme ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Demikian dikatakan Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Peter MacArthur dalam pidatonya pada peringatan 151 tahun Hari Nasional Kanada pada Senin (2/7) di Jakarta. MacArthur menambahkan, Kanada akan terus melanjutkan agenda internasional yang progresif dan inklusif, untuk memupuk toleransi dan pluralisme damai. Kemitraan yang erat dengan Indonesia sejalan dengan upaya-upaya tersebut.

“ Dengan Indonesia yang modern dan berkembang cepat inilah kami bergandengan tangan dalam memelihara perdamaian, pertahanan dan keamanan - termasuk dalam perjuangan melawan terorisme global. Keberhasilan Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan Keamanan PBB baru-baru ini memberi kita keyakinan bahwa kepentingan bersama kita akan terwakili dengan baik. Menjadi tuan rumah pertemuan tahunan antara IMF dan Bank Dunia tahun ini adalah kontribusi Indonesia lebih lanjut untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan. Negara kita terus menikmati hubungan perdagangan dan investasi yang kuat, bisnis bernilai miliaran dolar yang mempekerjakan ribuan orang. 

Duta Besar Mac Arthur lebih lanjut menjelaskan, di bidang pendidikan, jumlah generasi muda Indonesia yang melanjutkan kuliah di Kanada meningkat 50 persen pada tahun lalu. Ia juga memuji penyelenggarakan Pilkada Serentak di Indonesia yang berjalan dengan damai, bebas dan adil. Perayaan 151 tahun Hari Nasional Kanada tahun ini mengambil tema Keketuaan Kanada pada G7. Hadir dalam acara ini Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. (voi/Sekar)

Pemilihan kepala daerah telah usai. Walaupun hasilnya belum diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum namun dari hasil hitung cepat nama-nama pasangan calon kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak sudah bisa diketahui.

Sangat ironis, dibalik pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang boleh dikatakan sukses, masih ada pemilih dinilai belum atau bahkan “tidak cerdas” dalam menentukan pilihan mereka. Pasalnya, ada sembilan calon pemimpin daerah calon pemimpin daerah yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil memperoleh suara signifikan.

Bahkan, dua dari mereka bisa memenangi pemilhan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada 27 Juni lalu. Di tujuh daerah lain, meski tidak menang, para tersangka korupsi juga cukup sukses meraup suara. Seperti  salah satu calon Gubernur NTT yang juga tengah terlibat kasus korupsi,  meraih suara kedua terbanyak dari empat paslon yang ada.

Perolehan suara signifikan para tersangka korupsi boleh dikatakan merupakan refleksi kegagalan pikir di kalangan pemilih. Kerugian negara yang begitu besar akibat korupsi nyatanya tidak juga membuat mereka menolak para koruptor.

Masyarakat boleh saja  berdalih adanya  asas praduga tidak bersalah. Tapi harus diingat, Komisi Pemberantasan Korupsi tentu tidak begitu saja menetapkan seseorang sebagai tersangka koruptor.

Fakta yang ada menunjukkan bahwa di akar rumput pemahaman akan bahaya korupsi belum melekat. Atau masyarakat memang tidak menerima informasi yang benar terkait para calon yang ikut serta dalam pilkada, sehingga apa yang terjadi adalah mereka telah “memilih kucing dalam karung”.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan membuka pendaftaran calon legislatif untuk Pemilu 2019 dari tanggal 4 – 18 Juli dan mengumumkan peraturan No. 20 tahun 2018.Isinya antara lain,  melarang mantan terpidana korupsi untuk maju dalam pemilihan legislative. Peraturan ini  sudah diunggah di laman resmi KPU walaupun belum mendapat lampu merah dari Kementerian Hukum dan HAM.

Terlepas, apakah keputusan KPU akan menjadi polemic atau tidak, masyarakat diharapkan akan lebih cerdas pada saat  pemilu legislatif dan presiden tahun depan.