Menjelang bulan suci Ramadan, pandemi virus corona baru (COVID-19) masih terjadi di dunia. Hal ini berpengaruh pada pelaksanaan ibadah dalam bulan Ramadan, salah satunya ibadah shalat Tarawih. Terkait dengan hal itu, Menteri Urusan Bimbingan dan Dakwah Islam Sheikh Abdullateef Bin Abdulaziz Al-Asheikh mengimbau umat Islam di Arab Saudi untuk melaksanakan shalat Tarawih di rumah.
Al-Asheikh dalam sebuah wawancara di MBC "In a Week" seperti dilansir Saudi Gazette, Senin (13/4) mengatakan, keputusan untuk menghentikan sementara shalat di masjid akan terus berlaku, jika pandemi virus corona belum hilang. (rri)
Kementerian Pertanian, Senin, mengukuhkan 67 Duta Petani Milenial (DPM) dan Duta Petani Andalan (DPA) dari sejumlah provinsi sebagai upaya regenerasi petani. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, saat menyaksikan acara pengukuhan tersebut secara virtual mengatakan saat pandemi COVID-19 yang masih dihadapi sejumlah negara, termasuk Indonesia, sektor pertanian menjadi semakin dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pangan.
Duta Petani Milenial terdiri atas petani berusia antara 19-39 tahun dan dan Duta Petani Andalan adalah petani yang berusia di atas 39 tahun. Duta petani tersebut berasal dari berbagai aspek komoditas, seperti tanaman pangan, perkebunan, peternakan hingga hortikultura. (antara)
Presiden Joko Widodo memerintahkan agar seluruh bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang terdampak virus Corona baru atau COVID-19 harus mulai disalurkan pada pekan ini. Presiden, dalam pembukaan rapat terbatas secara virtual dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin, mengatakan berdasarkan hasil inspeksinya ke lapangan, ditemukan fakta masyarakat sudah sangat membutuhkan bantuan sosial tersebut.
Bantuan sosial untuk penanganan situasi pandemi COVID-19 itu antara lain bantuan sosial Program Keluarga Harapan, bantuan sosial langsung, Kartu Sembilan Bahan Pokok-Sembako, bantuan tambahan sembako di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dan berbagai bantuan sosial lainnya. (antara)
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un telah melakukan perombakan besar-besaran di badan pemerintahan tertinggi di Korea Utara, Komisi Urusan Negara. Menurut laporan kantor berita negara KCNA pada Senin (13/4), Kim yang merupakan ketua Komisi Urusan Negara merombak lebih dari sepertiga anggotanya.
Dikutip dari Channel News Asia, Senin (13/4), lima dari 13 anggotanya diganti dalam pertemuan parlemen Majelis Rakyat Tertinggi (SPA) negara itu pada Minggu. Korea Utara menyatakan telah menguji setidaknya 700 orang dan telah melakukan karantina terhadap lebih dari 500 orang, namun negara itu tidak memiliki kasus covid-19 yang dikonfirmasi. (mediaindonesia)