VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Pemerintah menggandeng Denmark dan Korea Selatan dalam meluncurkan program nasional kemitraan untuk pertumbuhan ramah lingkungan dan tujuan global atau Partnering for Green Growth and Global Goals-P4G National Platform. Program ini bertujuan mencapai pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Peluncuran dilaksanakan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Jakarta, Senin (24/2/2020).

Dalam sambutannya Suharso mengatakan, perubahan adaptasi dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dibutuhkan agar pembangunan menjadi lebih ramah lingkungan. Hal itu bertujuan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim global.

Masyarakat dunia kini dihadapkan pada terjadinya perubahan iklim global. Selain perubahan adaptasi, kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dibutuhkan agar pembangunan menjadi lebih ramah lingkungan.

Suharso Monoarfa berharap, Indonesia P4G National Platform ini dapat berperan penting dalam mendorong dan mempercepat pembangunan berkelanjutan di tengah tantangan perubahan iklim ini. Dikatakannya, dampak perubahan iklim meningkatkan intensitas dan frekuensi bencana. Kenaikan suhu global yang telah mencapai 1,1 derajat celsius pada tahun ini dibandingkan tahun 1800-an lalu juga mengancam berbagai sektor kehidupan, terutama pertanian dan perikanan, sehingga bisa memperdalam ketimpangan sosial.

Suharso Monoarfa menambahkan, perubahan iklim sudah menjadi perhatian semua negara. Pemerintah Indonesia juga sudah menetapkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,3 persen sebagai salah satu dari enam target pembangunan nasional 2020-2024.

Untuk memenuhi target penurunan emisi ini, Indonesia dituntut memperbaiki mutu lingkungan, menggunakan energi bersih, efisiensi sumber daya alam, dan mengurangi deforestasi, terutama di lahan gambut. Saat ini P4G mendukung sejumlah kemitraan di Indonesia, salah satunya percepatan akses pendanaan dan penyelarasan kebijakan dalam mengatasi hambatan bagi sektor swasta untuk berinvestasi dalam efisiensi energi.

Di sisi lain, Pemerintah Indonesia juga menyadari pentingnya pembangunan berkualitas guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) pada 2030. Platform diharapkan mendukung terjalinnya bentuk kemitraan baru dan inovatif dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau, serta membantu mempercepat pencapaian target pembangunan berkelanjutan ini.

Peluncuran Indonesia P4G National Platform ini juga dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Pangan Denmark Lea Wermelin, Menteri Lingkungan Hidup Republik Korea Cho Myung-rae, Duta Besar Denmark untuk Indonesia Rasmus A. Kristensen, Duta Besar Republik Korea Selatan untuk Indonesia Kim Chang-beom, serta Perwakilan Kedutaan Besar Belanda Ardi Stoios-Braken, dan sejumlah pejabat lain. 

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mendukung koperasi simpan pinjam untuk menerapkan dan mengaplikasikan modernisasi teknologi yang transparan sekelas perbankan agar pelayanan terhadap anggota semakin meningkat. Dalam pertemuan dengan pengurus Asosiasi Koperasi Simpan Pinjam Indonesia (Askopindo), di kantornya, Jumat (21/2), Teten Masduki mengatakan, modernisasi juga sebagai langkah untuk menghadapi persaingan zaman di era teknologi finansial.

Sementara itu Ketua Umum Askopindo Sahala Panggabean mengatakan, selama ini ada kesan koperasi dipinggirkan, tapi sekarang pemberdayaan koperasi mengarahkan pada upaya agar koperasi naik kelas. Koperasi juga mulai masuk sektor usaha skala besar seperti komoditas pangan, maritim, dan teknologi sesuai program dari pemerintah.

Pertemuan dengan menteri Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dimaksudkan untuk melaporkan rencana Askopindo akan mengadakan kongres pada Juni 2020. Sahala menjelaskan dalam kongres tersebut semua Koperasi Simpan Pinjam dapat bersatu untuk mengakselerasi kemajuan moderninasi KSP yang profesional berbasis digital dan naik kelas. Menurut Sahala modernisasi dan digitalisasi Koperasi Simpan Pinjam pasti akan sangat penting dibahas di era disrupsi agar menjadi perhatian di era perubahan zaman bagi KSP. Harmonisasi pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah-UMKM di 18 kementerian dan lembaga jadi kebijakan satu pintu juga menarik untuk dibahas.

Dalam Kongres Askopindo yang diadakan pada Juni 2020 mendatang akan digelar pula rangkaian seminar yang membahas topik menarik seputar penguatan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah-UMKM sebagai arus utama transformasi ekonomi nasional.

Sahala mengatakan, dalam Kongres KSP Nasional nantinya, Askopindo akan meluncurkan Gerakan Nasional Transformasi Seribu Koperasi Modern guna Mencetak Sejuta Wirausaha Milenial. Adapun gerakan ini dimaksudkan pula mendukung program Kartu Pra Kerja dari Presiden Joko Widodo.

Sahala melaporkan, dari total sekitar 120 ribu jumlah koperasi, 20 ribu diantaranya adalah koperasi simpan pinjam.

Menanggapi rencana penyelenggaraan Kongres Askopindo tersebut, Menteri Teten mengatakan, pemerintah pasti membutuhkan peran asosiasi untuk menerjemahkan program pemerintah agar konkrit terlaksana. Teten Masduki memastikan pemerintah mendukung rencana Kongres Askopindo guna akselerasi perwujudan Modernisasi Koperasi dan UMKM.

Pemerintah menyiapkan berbagai strategi untuk mengantisipasi penurunan kinerja neraca perdagangan yang diakibatkan mewabahnya virus Corona, Covid-19. Tiongkok menjadi pangsa pasar ekspor non-migas terbesar di Indonesia. Secara tidak langsung, hal tersebut mulai berdampak terhadap neraca perdagangan Indonesia. Demikian dikatakan Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bobby Hamzar Rafinus, saat membuka acara “Penanaman Perdana Tanaman Pisang Cavendish Pengembangan Hortikultura Berorientasi Ekspor”, di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, Selasa (18/2). Acara tersebut juga dihadiri Bupati Bener Meriah, Tengku H. Sarkawi.

Seperti dikutip Bisnis Indonesia, Bobby mengatakan, salah satu yang disiapkan adalah mendorong ekspor produk-produk potensial berdaya saing tinggi di pasar global. Selain itu, pemerintah juga melakukan diversifikasi pasar ekspor ke luar negara tujuan utama, misalnya Timur Tengah, dan mengoptimalkan produksi dalam negeri dengan mendorong peningkatan kinerja ekspor produk-produk yang berasal dari sektor lain, seperti sektor pertanian. Menurut Bobby, sebagai negara agraris, peran sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi nasional memang semakin penting dan strategis.

Bobby Hamzar Rafinus mengatakan, meningkatnya kinerja ekspor sektor pertanian, salah satunya didorong oleh peningkatan ekspor subsektor hortikultura, khususnya buah-buahan tahunan. Pisang merupakan salah satu komoditas buah-buahan tahunan yang memiliki prospek bagus karena memiliki nilai ekonomi tinggi dan potensi pasar yang masih terbuka luas. Menurut data dari Trade Map International Trade Statistics (ITC) sepanjang 2018, Indonesia telah mengekspor pisang sekitar 30 ribu ton atau senilai lebih dari 14 ribu dolar Amerika ke seluruh dunia. Ekspor pisang terbesar adalah ke Tiongkok.

Untuk mempercepat program peningkatan ekspor produk pertanian, Kementerian Koordinator Perekonomian mendorong pengembangan hortikultura berorientasi ekspor sebagai salah satu program prioritas melalui kerjasama kemitraan pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan petani. Program ini telah berhasil dilakukan dalam pengembangan komoditas ekspor pisang dan nanas yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, di provinsi Lampung. Keberhasilan ini menjadi acuan pelaksanaan di daerah-daerah lainnya. 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI mengatakan Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi kepada dunia terkait pengendalian perubahan iklim pada 2030 dalam upaya pencegahan kenaikan temperatur dua derajat celsius.

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Ruandha Agung Sugardiman di Jakarta, Selasa, menyatakan, hal ini dilakukan dengan menurunkan emisi gas rumah kaca 29 persen melalui upaya sendiri dan sampai dengan 41 persen dengan dukungan bantuan luar negeri.

Komitmen tersebut pada hakikatnya telah disampaikan pula dalam "Nationally Determined Contribution" atau kontribusi yang ditentukan secara nasional. Hal tersebut merupakan bagian penting dari "Paris Agreement" atau perjanjian Paris yang telah diratifikasi Indonesia pada 2016.

Ruandha Agung Sugardiman juga mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial dan mata pencaharian serta ketahanan ekosistem dan lansekap.

Untuk itu, pemerintah telah mengambil beberapa langkah terkait komitmen tersebut melalui penyiapan regulasi serta implementasi program-program langsung di tingkat masyarakat termasuk Program Kampung Iklim.

Menurut Sugardiman tantangan utama dalam perubahan iklim adalah menjelaskan tentang perubahan iklim dengan bahasa yang dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat luas. Dikatakannya, saat ini, pemerintah terus berupaya melakukan pengarusutamaan dan integrasi perubahan iklim serta kebencanaan ke dalam perencanaan pembangunan baik di level nasional maupun daerah.

Bahkan, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden 18 tahun 2020 merefleksikan perhatian pemerintah yang besar pada isu perubahan iklim. Hal ini dapat dilihat dari salah satu babnya yang secara khusus membahas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Namun, upaya pengendalian perubahan iklim tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah saja, melainkan juga memerlukan peran swasta, lembaga swadaya masyarakat, akademisi dan masyarakat. Selain itu, kerja sama bilateral dan multilateral juga digalang untuk mendukung pengendalian perubahan iklim di Indonesia.