VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Pemerintah mengakui dampak dari virus corona atau Covid-19 akan memukul perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo mengalokasikan anggaran senilai 10,3 triliun rupiah untuk merealisasikan paket kebijakan guna meminimalisir perlambatan pertumbuhan ekonomi. Terutama mengantisipasi terkait dengan industri pariwisata dan turunnya turis akibat corona dan juga terkait dengan bagaimana membuat stimulus agar daya beli masyarakat dapat bertahan.

Pemerintah di antaranya akan memberikan tambahan uang kepada keluarga penerima manfaat sebanyak 30 persen menjadi 200.000 rupiah. Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas soal dampak Covid-19 terhadap ekonomi Indonesia di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa,25 Februari lalu. Kenaikan tersebut berlaku selama 6 bulan dan akan dimulai Maret 2020. Selain itu, pemerintah juga menambah kuota rumah subsidi sebanyak 175.000 unit, sehingga menjadi 330.000 unit.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, rumah bersubsidi menjadi fokus pemerintah agar konsumen dapat menyerap stok rumah yang telah dibangun. Dengan adanya subsidi tersebut, pemerintah berharap menghabiskan stok lama dan memunculkan stok baru.

Sementara itu, terkait sektor pariwisata, pemerintah menyiapkan insentif untuk penerbangan luar negeri, subsidi tiket pesawat domestik, dan juga pembebasan pajak hotel dan restoran. Ia berharap ini akan menstimulasi daerah pariwisata serta kegiatan ekonomi masyarakat.

Lebih lanjut subsidi terhadap penerbangan domestik akan diberikan dalam bentuk diskon tiket 30 persen. Hal ini akan berlaku untuk 10 destinasi wisata yang berlaku sejak Maret 2020 hingga Mei 2020. Destinasi wisata yang dimaksud adalah Danau Toba di Sumatra Utara, Yogyakarta, Malang di Jawa Timur, Manado di Sulawesi Utara, Bali, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, Bangka Belitung, serta Batam dan Bintan di Kepulauan Riau.

Akan diberlakukan pula pembebasan pajak hotel dan restoran di 10 destinasi wisata tersebut. Terkait hal ini pemerintah menyiapkan dana hibah yang akan diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebanyak 3,3 triliun rupiah untuk 33 kabupaten dan kota. Sri Mulyani menjelaskan pajak hotel dan restoran tersebut merupakan satu sumber pendapatan asli daerah. Dana hibah dari pemerintah pusat memastikan daerah tidak kehilangan pendapatan utama. Seluruh tambahan anggaran, menurut Sri Mulyani berasal dari pos cadangan yang memang sifatnya untuk membiayai sesuatu yang tidak terencana. Apakah untuk bencana atau merespons kondisi yang terjadi seperti saat ini.

Untuk mencegah penyebaran virus Corona baru atau Covid 19, pemerintah Arab Saudi menghentikan sementara kedatangan jemaah umroh dari berbagai negara, termasuk Indonesia.  Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menginstruksikan bahwa saat ini, arus masuk jemaah ke Arab Saudi untuk melakukan umroh, dan mengunjungi Masjid Nabawi di Madinah dihentikan sementara. Tentu saja, kebijakan yang diambil oleh pemerintah Saudi Arabia patut diapresiasi untuk mencegah penyebaran virus Corona terhadap warga Saudi dan sesama Jemaah umroh.

Namun sebagai penganut agama Islam di berbagai negara di dunia, hal ini mengejutkan ratusan juta calon jemaah umroh yang hendak melakukan ibadah umroh. Tetapi memang Mekkah dan Madinah dua tempat suci bagi umat Islam tempat berkumpulnya warga dunia dalam jumlah besar menjadi tempat yang sangat rentan terhadap penyebaran virus Corona. Jika ini tidak diantisipasi dengan baik, penyebaran virus Corona akan mengakibatkan dampak buruk bagi warga dunia.

Langkah pemerintah Saudi Arabia perlu didukung oleh khususnya negara-negara Muslim dengan mengadakan dukungan tenaga medis dan bantuan teknis yang dibutuhkan, hingga langkah antisipatif yang efektif  dapat segera ditemukan dan diaplikasikan. Sehingga, umat Muslim tidak perlu terlalu lama menunggu untuk kembali melaksanakan ibadah umroh. 

Pemerintah Saudi Arabia belum menyampaikan sampai kapan penghentian sementara berlaku. Tentu saja, seluruh umat Muslim dunia yang hendak beribadah baik umroh maupun haji berharap dan mendoakan penghentian itu segera berakhir. Pada akhirnya, mereka dapat menunaikan puncak pelaksanaan ibadah haji sebagai rukun Islam ke-5 ke Tanah Suci, Mekkah pada pertengahan tahun ini. Insya-Allah!

Indonesia berencana memulangkan para Warga Negara Indonesia –WNI yang berada di kapal pesiar Diamond Princess yangsedang dinegosiasikan dengan pemerintah Jepang untuk evakuasi. Memulangkan para WNI yang terkena bencana wabah di luar negeri tidak semudah dengan memulangkan warga yang terkena kasus imigrasi. Namun, rencana kepulangan dari daerah bencana butuh proses panjang. Selain diplomasi antar-negara, pemerintah juga harus menyediakan daerah khusus untuk mengobservasi sebelum para WNI tersebut kembali ke asalnya masing-masing.

Terkait pemulangan WNI di kapal pesiar, Presiden Joko Widodo di Jakarta Rabu 26 Februari, mengatakan bahwa proses evakuasi WNI Anak buah Kapal –ABK  kapal pesiar Diamond Princess masih menunggu proses diplomasi dengan pemerintah Jepang. Menurut Presiden Presiden Joko Widodo,  saat ini, Indonesia sedang mengevakuasi 188 WNI ABK World Dream dari Hong Kong. Dia mnegaskan proses evakuasi WNI dilakukan secara bertahap. Usai ABK World Dream, nanti dibicarakan proses WNI di Kapal Diamond Princess di Jepang. Presiden Joko Widodo juga menjelaskan keputusan pemulangan WNI di luar negeri terkait wabah virus, Covid-19  harus ekstra hati-hati. Karena hal itu menyangkut 267 juta penduduk Indonesia. Pemindahan itu harus tepat seperti apa yang dilakukan di Pulau Natuna.

Sementara itu, Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto memastikan, 9 WNI yang bekerja sebagai ABK Diamond Princess terkena virus dirawat dengan baik oleh otoritas Jepang. Dari sembilan WNI itu, lima orang di antaranya dirawat di rumah sakit, sedangkan empat orang masih di kapal.  Sedangkan, sisanya  69 orang masih dalam kondisi sehat. Dia juga menegaskan, evakuasi harus dilakukan secara hati-hati guna menghindari penyebaran virus corona di Tanah Air.

Saat ini, Pemerintah Indonesia sangat serius melakukan penanganan penangkalan penyebaran virus corona. Karena Indonesia ingin mempertahankan zona hijau dalam penyebaran virus. Berkaca dari wabah Flu Burung pada tahun 2004 yang berhasil dituntaskan pada 2017 dengan upaya cukup melelahkan. Wajar jika pemerintah melakukan tindakan lebih selektif serta melakukan hal-hal baru seperti  penunjukan daerah tertentu: Pulau Natuna dan Pulau Sebaru sebagai rehabilitasi dan observasi para WNI yang berasal dari negara terkena wabah virus corona.

Selain itu, pemeriksaan intensif dan teliti para terduga korban virus corona di beberapa rumah sakit menunjukan kemampuan yang cukup handal para dokter dan ahli medis Indonesia dalam menangani para korban dan  menghadapi serangan serta ancaman virus tersebut. Selain dari pihak medis, pihak otoritas pintu masuk dari luar negeri, seperti Bandara dan Pelabuhan di setiap daerah juga disiagakan dan dilakukan pengawasan secara teliti dan akurat agar tidak terjadi penyebaran ke Indonesia.

Merebaknya wabah Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) menjadi fokus pembahasan pada pertemuan Khusus Menteri Luar Negeri ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok - RRT di Vientienne, Laos, Kamis, 20 Februari 2020. Seperti dikutip laman kemlu.go.id  Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi  mengatakan, diperlukan kolaborasi negara di kawasan khususnya antara negara-negara ASEAN dan RRT untuk mencegah dan memberantas wabah COVID-19 di kawasan. Menurutnya wabah COVID-19 telah menjadi tantangan global yang tidak mengenal batas negara, dunia tidak memiliki pilihan lain kecuali berkolaborasi. Retno Marsudi secara khusus menyampaikan tiga  langkah penting untuk meningkatkan kolaborasi negara di Kawasan.

Pertama, koordinasi erat antara negara di kawasan untuk mencegah, mengendalikan dan meminimalkan dampak wabah COVID-19 merupakan langkah penting. Retno Marsudi menjelaskan, pertukaran informasi antara negara ASEAN-RRT sangat penting. Kemampuan mekanisme ASEAN-RRT dalam mengatasi wabah SARS tahun 2003 memberikan pelajaran berharga bagi ASEAN dan RRT dalam menghadap wabah COVID-19 ini . Dalam pertemuan tersebut, Indonesia mengusulkan adanya jalur komunikasi hotline antara ASEAN-RRT untuk melakukan pertukaran informasi terbaru

Langkah kedua yang disampaikan adalah mekanisme ASEAN-RRT dalam menghadapi krisis wabah endemic seperti COVID-19 harus diperkuat. Ketiga, memperkuat strategi komunikasi menjadi sebuah keharusan. Indonesia mengusulkan pembentukan ASEAN-China Ad-Hoc Health Ministers Joint Task Force.

Menlu RI menekankan Gugus Tugas  ini dapat memfokuskan kerja sama untuk pertukaran informasi dan data khususnya penanganan wabah COVID-19, pertemuan tim ahli dan mendorong riset dan produksi bersama untuk deteksi virus dan vaksin.

Langkah ketiga untuk memperkuat kolaborasi kolaborasi negara di Kawasan adalah memperkuat strategi komunikasi menjadi sebuah keharusan.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga  memaparkan Komunikasi dan edukasi publik terkait wabah COVID sangat penting untuk mencegah kepanikan dan kebingunan masyarakat akibat wabah ini. Narasi publik yang akurat dan kampanye yang terkoordinasi akan memberikan kepercayaan dan sentiment publik yang baik untuk mencegah stigmatisasi dan meminimalkan berita bohong atau hoaxes yang hanya akan memperburuk situasi. Dalam kesempatan ini Indonesia juga menyampaikan bahwa Indonesia siap berbagi pengalaman dalam penanganan wabah dan penyakit tropis.

Menlu menyampaikan apresiasi kepada pemerintah RRT atas fasilitasi terhadap pemulangan 237 WNI dari Provinsi Hubei dan Kota Wuhan. Pemulangan 237 WNI dari Provinsi Hubei dan Kota Wuhan telah dilaksanakan tanggal 1 Februari 2020/.