VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Indonesia dan Belanda sepakat untuk melanjutkan dan memperkuat kerja sama di bidang pengelolaan sampah, ekonomi sirkular, dan kualitas air, serta perubahan iklim. Kesepakatan tersebut tertuang dalam nota kesepahaman yang ditandatangani Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya Bakar  dan Menteri Infrastruktur dan Manajemen Air Belanda, Cora Van Nieuwenhuizen di Jakarta, Senin (9/3).

Dalam kesempatan itu Menteri Siti Nurbaya mengatakan, Belanda merupakan negara yang cukup maju dalam pengelolaan sampah dan limbah khususnya berbagai inovasi ekonomi sirkular.  Belanda juga menjadi salah satu dari sedikit negara anggota Uni Eropa yang telah berhenti mengekspor limbah plastik. Menurut Siti Nurbaya Indonesia sangat menghargai hal tersebut, karena kebijakan nasional Indonesia juga bukan untuk mengimpor limbah plastik.

Sementara itu, Menteri Infrastruktur dan Manajemen Air Belanda, Cora Van pada kesempatan tersebut, menyambut baik penandatanganan Nota Kesepahaman mengenai ekonomi sirkular ini.

Ia mengatakan, Belanda juga memiliki pengalaman dalam mengolah sampah menjadi energi sebagai bagian dari ekonomi sirkular. Delegasi bisnis yang menangani hal ini juga ikut dalam kunjungan ke Indonesia kali ini.

Menurut Cora Van Nieuwenhuizen, pemerintah Belanda juga sedang mengembangkan proyek baru fishing for litter, yang dilaksanakan oleh entitas bisnis, dan mendaur ulang sampah plastiknya menjadi barang yang dapat dipakai. Untuk itu Belanda mengundang Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan untuk dapat berkunjung ke Belanda, dan melihat langsung hal tersebut.

Menteri Cora juga mengundang Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan RI untuk hadir pada Global Commission Summit pada Oktober 2020. Pada forum tersebut, Pemerintah Indonesia mendapat kesempatan untuk menyampaikan berbagai upaya pengendalian perubahan iklim yang telah dilaksanakan oleh Indonesia.

Belanda juga mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi agar Indonesia smenjadi anggota Global Commisions for Climate Adaptation. Dalam hal ini Presiden Jokowi telah menetapkan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan sebagai komisioner mewakili Indonesia.

Kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi manusia yang  memiliki arti bahwa perempuan memiliki hak yang sama seperti laki-laki untuk dapat hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan dan bebas menentukan pilihan hidup. Sayangnya sampai saat ini, terutama di masyarakat tradisional, perempuan seringkali dianggap sebagai mahluk yang lemah dan hanya menjadi sosok pelengkap.  Terlebih lagi adanya pola berpikir yang mengatakan bahwa peran perempuan hanya sebatas bekerja di dapur dan mengurus keluarga.

Indonesia telah menetapkan berbagai undang-undang untuk melindungi perempuan dari kekerasan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sudah mengatur hak-hak perempuan dan kesetaraan gender, yaitu  hak dalam Keteagakerjaan, bidang Kesehatan, Pendidikan, Perkawinan dan keluarga serta kehidupan publik dan politik. Namun demikian, masih saja terjadi kekerasan terhadap perempuan serta diskriminasi dan kesenjangan gender di pasar kerja, seperti  praktik penerimaan dan promosi karyawan yang bersifat deskriminatif atas dasar gender.

Selain itu, perdagangan perempuan dan prostitusi juga merupakan ancaman serius bagi perempuan Indonesia, terutama mereka yang miskin dan kurang berpendidikan.

Dikutip dari situs UN Women, dalam sambutannya memperingati Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada 8 Maret, Direktur Eksekutif UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka,mengatakan hingga saat ini, kesetaraan gender masih belum terwujud.

Meskipun demikian, menurut data UN Women, ada beberapa perubahan positif, seperti angka kematian ibu yang turun 38 persen sejak 2000, Selain itu 131 negara sudah mendukung penghapusan diskriminasi gender. Undang-undang yang mengatur diskriminasi terhadap perempuan sudah dilembagakan di banyak negara sejak 25 tahun yang lalu dan lebih dari tiga per empat negara di dunia memiliki undang-undang antikekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, jumlah anak perempuan di sekolah kini sudah  lebih banyak daripada sebelumnya.

Kesetaraan gender dan persamaan hak bukan berarti perempuan mutlak harus  sama dengan laki-laki. Karena pada dasarnya laki-laki dan perempuan  dilahirkan berbeda secara fisik.  Umumnya perempuan tidak akan siap jika harus menanggung beban berat mencari nafkah yang biasa ditanggung oleh laki-laki, khususnya yang   melibatkan kekuatan fisik.  Atau sebaliknya laki-laki pun akan kesulitan bila harus setiap hari  mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak. Tanggung jawab ini  menuntut bukan sekedar kekuatan fisik tapi juga kelembutan dan kesabaran. Sesuatu yang biasanya dimiliki perempuan secara kodrati.

Memang  pada dasarnya perempuan dan laki-laki berbeda, namun bukan untuk dibeda-bedakan, apalagi didiskriminasi. Yang dibutuhkan di sini adalah saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo meminta seluruh menterinya untuk menghitung secara detail risiko pelemahan ekonomi global tahun ini, yang bisa berdampak kepada Indonesia. Instruksi ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam dalam rapat terbatas dengan topik “Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah 2021” pada Senin (9/3/2020). Dia mengingatkan, perekonomian global akan mengalami ketidakpastian dan perlambatan karena berbagai faktor, seperti perang dagang dan situasi geopolitik di beberapa kawasan yang kemudian diperparah dengan munculnya virus korona –Covid-19.

Saat ini, pemerintah Indonesia terus berupaya merumuskan berbagai kebijakan, terutama dari sisi fiskal. Upaya ini dilakukan untuk menekan  pembengkakan defisit. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun ini bisa menyentuh kisaran 2,2 hingga 2,5%, yang lebih  tinggi daripada realisasi defisit tahun 2019 yang kala itu sudah mencapai 2,2%. Dia juiga menjelaskan bahwa saat memulai proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021 juga melihat perubahan yang terjadi pada sekitar dua setengah bulan ini terutama masalah virus korona dan harga minyak. Dia menambahkan perumusan stimulus fiskal akan didesain sesuai dengan perkembangan yang ada. Menurut Menkeu, dengan melihat kondisi sekarang perkembangan akan berlanjut, maka akan dilihat lagi desain yang terbaik.

Kalkulasi detail resiko pelemahan ekonomi global harus dilakukan segera. Apalagi dampak dari wabah Covid-19 sudah dirasakan. Mulai dari menurunnya jumlah wisatawan. Kementerian Pariwisata Indonesia memang akan merevisi target wisatawan mancanegara yang mengunjungi Indonesia, dari target semula 17,3 juta. Dari jumlah itu, kontribusi turis asal Tiongkok ke Indonesia mencapai sekitar 12% pada 2019. Turunnya wisatawan mancanegara terutama ke Indonesia akan berpengaruh terhadap penerimaan devisa dari pariwisata. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo memperkirakan penerimaan devisa dari pariwisata kurang lebih turun 1,3 miliar dolar Amerika Serikat. Covid-19 juga mempengaruhi realisasi investasi dan kinerja perdagangan. Terlebih Tiongkok merupakan salah satu mitra utama perdagangan Indonesia.

Diharapkan dari kalkulasi detil ini akan hadir kebijakan-kebijakan yang akan mengurangi risiko pelemahan ekonomi global terhadap ekonomi Indonesia. Seperti yang diminta oleh Presiden Joko Widodo ada rancangan kebijakan fiskal 2021 yang mampu memperkuat daya tahan ekonomi nasional, yang mampu mengatasi berbagai risiko yang mungkin muncul dan melindungi perekonomian nasional dari gejolak ekonomi global.

Virus Corona telah mengguncang berbagai belahan dunia. Tidak hanya menyebabkan kematian, tetapi juga berdampak secara ekonomis. Italia adalah salah satu di antara negara Eropa yang terkena wabah  mematikan itu. Negara dengan kekuatan ekonomi terbesar ketujuh di dunia  ini terimbas Corona. Italia kini  dinyatakan tertutup karena pemerintah melakukan kebijakan lockdown. Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte, Selasa, telah menandatangani keputusan untuk mengatur penghentian dan penundaan kegiatan di ruang publik. Melalui keputusan itu pemerintah Italia juga menghentikan seluruh kegiatan kompetisi olah  raga termasuk sepakbola yang sangat populer, menutup museum perpustakaan dan obyek wisata lainnya. Sebelum lockdown diberlakukan di seluruh negeri,  aturan penutupan  hanya di sebagian wilayah yaitu di utara, termasuk di kota mode Milan yang merupakan salah satu obyek kunjungan wisata dunia.

Pemerintah Italia secara tegas membatasi   pergerakan warga hanya untuk keperluan  pekerjaan serta kepentingan mendesak lainnya, seperti berbelanja.  Sekolah dan perguruan tinggi juga ditutup sampai 3 April mendatang. Walaupun demikian Pemerintah Italia masih membuka transportasi umum dengan syarat bahwa jarak antara penumpang paling dekat adalah satu meter.

Keputusan pemerintah Italia itu diambil sehubungan meningkatnya kasus positif Corona hingga mencapai hampir 8000, dan menyebabkan lebih dari 460 orang meninggal dunia.

Langkah Pemerintah Italia itu merupakan tindakan  darurat untuk mengatasi penyebaran lebih lanjut virus Covid-19 serta menekan angka kematian dan menurunkan jumlah yang terinfeksi. Hal  ini  sama seperti halnya yang dilakukan pemerintah Tiongkok, yang melakukan lockdown untuk provinsi Wuhan tempat  asal muasal berjangkitnya Corona.

Kebijakan lockdown yang diberlakukan pertama kali di Wuhan menunjukkan hasil positif. Laporan bersama pemerintah Tiongkok dan Organisasi Kesehatan Dunia-WHO, mencatat tanda tanda keberhasilan pemerintah Beijing menurunkan dan membatasi wabah Corona. Bagi negara ekonomi maju dengan pemasukan  antaralain dari pariwsata dan perdagangan seperti Italia, lockdown memang mengancam pertumbuhan ekonomi. Namun keputusan itu harus diambil guna menghindari dampak yang lebih luas,baik secara psikis maupun ekonomis.