Presiden Joko Widodo menyampaikan rasio elektrifikasi di Indonesia pada 2020 ini sudah mencapai 99,48 persen atau lebih tinggi dibanding target di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang sebesar 96 persen. Rasio elektrifikasi hingga 2020 ini telah mencapai 99,48 persen. Meningkat sangat signifikan dibanding 2014 yang berada di posisi 84 persen dan telah melampaui target RPJMN tahun 2015-2019 yang sebesar 96 persen.Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas tentang peningkatan rasio elektrifikasi pedesaan, melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, Jumat. Rasio elektrifikasi merupakan parameter untuk melihat perbandingan jumlah penduduk yang menikmati listrik dengan jumlah total penduduk di suatu wilayah atau negara.
Namun, menurut Presiden Jokowi, di tengah rasio elektrifikasi yang meningkat, masih terdapat beberapa indikator penyediaan listrik di Indonesia yang belum kompetitif dibandingkan negara-negara lain.Masih terdapat 433 desa di Indonesia yang belum dialiri listrik. Sebanyak 433 desa tersebut berada di Papua yakni 325 desa, Papua Barat 102 desa, Nusa Tenggara Timur sebanyak lima desa, dan Maluku satu desa. Meskipun jumlahnya sedikit dibandingkan dengan jumlah desa di seluruh Tanah Air yang sebanyak 75 ribu. Tapi apapun ini, harus di selesaikan 433 desa yang belum berlistrik. (antara)
Memasuki bulan ke 4 setelah kasus pertama Corona-Covid19 ditemukan di Wuhan, Desember 2019 lalu, kini Wuhan khususnya, dan Tiongkok pada umumnya, telah berbenah dan berangsur kembali normal. Tidak cuma itu, Tiongkok kemudian menjadi negara pertama yang berusaha menemukan vaksin Corona-Covid19. Pekan lalu ketua peneliti vaksin Chen Wei dari Laboratoriumnya di Wuhan menyatakan proses penemuan vaksin itu telah memasuki tahap ujicoba / tes pada manusia. Jika ternyata efektif, akan diproduksi secara massal.
Selanjutnya ada kelompok Ilmuwan Australia yg juga berupaya menemukan vaksin Corona-Covid19 dan mulai melakukan tes untuk 2 orang potensial kandidat. Dari waktu yang biasanya dihabiskan 12 bulan, diupayakan vaksin akan berhasil diformulasikan dalam waktu 3 bulan. Selain itu, Rusia pun menambah daftar negara yang berusaha menemukan vaksin tersebut.
Ditengah merebaknya Corona-Covid19 dengan korban tertular tiap negara mencapai hingga puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang, usaha penemuan vaksin menjadi samgat penting. Makin cepat formula vaksin ditemukan, maka makin banyak nyawa yang bisa diselamatkan.
Hampir tiap negara saat ini mengalami masa puncak serangan Corona-Covid19. Karena itu penemuan vaksin harus dipercepat untuk segera disebarkan. Namun apa daya, sepertinya hal ini memang masih perlu waktu.
Saat ini upaya preventif atau pencegahanlah yg seharusnya ditingkatkan. Sambil sama2 menunggu vaksin yg akan dihasilkan. Himbauan physical distancing, menghindari kerumunan, meningkatkan imunitas dengan gaya hidup sehat, terutama sering cuci tangan dengan benar, dan langkah lainnya perlu terus dilaksanakan. Sehingga jumlah korban akibat Corona-Covid19 akan terus ditekan dan pandemi ini dapat berakhir.
Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan sebagai fondasi dalam menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian, dan stabilitas keuangan. Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Selasa,31 Maret mengatakan, Perppu itu lahir salah satunya untuk merespon pandemi COVID-19 yang saat ini dihadapi 202 negara termasuk Indonesia. Menurut Presiden, Pandemi COVID-19 bukan hanya membawa masalah kesehatan masyarakat tapi juga membawa implikasi ekonomi yang sangat luas.
Pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun 2020 sebesar 405,1 triliun rupiah. Total anggaran tersebut akan dialokasikan untuk belanja bidang kesehatan, perlindungan sosial, insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat, dan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan dan pembiayaan dunia usaha khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM).
Sementara anggaran bidang kesehatan akan diprioritaskan untuk perlindungan tenaga kesehatan terutama pembelian Alat pelindung diri (APD), pembelian alat-alat kesehatan seperti tes kit, reagen, ventilator dan upgrade Rumah Sakit rujukan termasuk wisma atlet, insentif dokter, perawat dan tenaga rumah sakit serta santunan kematian tenaga medis serta penanganan masalah kesehatan lainnya.
Anggaran perlindungan sosial akan diprioritaskan kepada Program Keluarga Harapan (PKH) yang naik dari 9,2 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat. Anggaran ini juga akan dipakai untuk kartu sembako yang dinaikkan dari 15,2 juta orang menjadi 20 juta orang penerima. Anggaran perlindungan sosial menurut presiden juga akan dipakai untuk Kartu Pra Kerja yang dinaikkan anggarannya untuk bisa melindungi sekitar 5,6 juta orang yang terkena PHK, pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil. Selain itu juga akan dipakai untuk pembebasan biaya listirk 24 juta pelanggan 450 VA dan 7 juta pelanggan 900 VA, termasuk di dalamnya untuk dukungan logistik sembilan bahan pokok dan kebutuhan pokok.
Presiden mengharapkan dukungan dari DPR RI atas Perppu yang baru ditandatangani tersebut yang akan segera diundangkan dan dilaksanakan.
Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman dan Investasi menyatakan belum memutuskan secara spesifik proyek-proyek infrastruktur yang akan mengalami penundaan atau tetap dilanjutkan di tengah pandemi Virus Corona baru atau COVID-19. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Maritim dan Investasi Ridwan Djamaluddin dalam konferensi video di Jakarta, Kamis, mengatakan hal itu karena pemerintah masih mengutamakan keselamatan rakyat dalam penanggulangan wabah tersebut. Sebelumnya,
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan seluruh proyek strategis BUMN tetap berjalan di tengah pandemi Corona. Namun, Erick mengaku tengah memetakan sejumlah proyek yang tetap berjalan dan proyek-proyek yang dapat ditunda sementara waktu. (antara)