VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Menteri Badan Usaha Milik Negara-BUMN Erick Thohir di Jakarta, Senin memastikan proyek-proyek BUMN tetap berjalan kendati pandemi COVID-19 sedang melanda Indonesia. Ia sangat mengapresiasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal-BKPM ingin membantunya memastikan bahwa proyek-proyek tersebut tetap berjalan.

Menurut Erick, hal-hal kongkrit yang dilakukan oleh Kepala BKPM ini yang harus didukung dan disinergikan. Sebelumnya Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa BUMN wajib diberikan dukungan oleh seluruh instrumen negara termasuk BKPM. (antara)

Menjelang bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri sudah menjadi budaya bangsa Indonesia untuk pulang kampung atau mudik. Namun, tahun 2020 ini situasinya berbeda. Bulan puasa dan hari raya didahului oleh pandemi virus corona, Covid-19. Di Indonesia, lebih dari seribu orang positif terjangkit Covid-19. Lebih dari seratus orang meninggal karena penyakit itu. Beberapa Kepala Daerah telah menghimbau warganya yang merantau di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya untuk tidak mudik tahun ini. Himbauan itu dikeluarkan demi mencegah penularan Covid-19 di kampung. Bahkan, ada pemerintah daerah yang menutup akses ke daerahnya untuk para pemudik.

Namun, kenyataannya sudah banyak orang yang mudik lebih awal. Dalam rapat terbatas terkait Antisipasi Mudik Lebaran melalui siaran langsung akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (30/3), Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa selama 8 hari terakhir, tercatat 876 armada bus antarprovinsi yang membawa lebih kurang 14.000 penumpang dari wilayah Jakarta, Bogor Depok, Tangerang, dan Bekasi -Jabodetabek ke Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, dan Jawa Timur. Ini belum dihitung yang menggunakan transportasi massal, misalnya kereta api dan kapal dan angkutan udara serta mobil pribadi. Menurut Presiden, arus mudik itu sudah berlangsung sejak penetapan tanggap darurat di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2020.

Padahal fokus pemerintah saat ini adalah mencegah meluasnya Covid-19 dengan mengurangi atau membatasi pergerakan orang dari satu tempat ke tempat lain.

Imbauan tidak mudik telah diserukan oleh berbagai pihak, seperti Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Majelis Ulama Indonesia (MUI) hingga Presiden dan Wakil. Kini, Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah lebih tegas melarang warga mudik ke kampung demi keselamatan bersama.

Namun, Presiden juga menilai bahwa banyaknya warga yang mudik saat ini bukan lagi faktor budaya melainkan karena terpaksa. Umumnya, warga yang mudik dari wilayah Jabodetabek dikarenakan penghasilan menurun drastis imbas wabah Covid-19. Himbauan tinggal di rumah menurunkan penghasilan para perantau yang rata-rata adalah pedagang kecil. Masyarakat kecil menghadapi dilema. Tetap ditempat mereka mencari nafkah, tanpa bisa berbuat apa-apa, atau pulang kampung dengan resiko kemungkinan menularkan virus corona di kampung.

Pemerintah tak punya waktu banyak untuk menolong mereka. Harus ada bantuan cepat agar mereka tidak mudik namun terjamin hidupnya di perantauan. Bagi yang lebih mampu diharapkan kesadarannya untuk tidak nekat pulang kampung.

Tidak mudik adalah untuk saling melindungi. Orangtua, kakek dan nenek di kampung adalah orang yang rentan tertular virus corona. Jika sayang kepada mereka, mudik harus ditunda, hingga wabah Covid-19 berlalu. Sekarang yang dibutuhkan adalah kesadaran diri untuk melaksanakan ‘Stay Home’ atau ‘Physical Distancing’. Tentunya, sebagai umat beragama, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa juga tak kalah pentingnya agar wabah Covid-19 segera berlalu.

Indonesia melalui perwakilan-perwakilannya selalu berupaya untuk memberikan pelindungan bagi para Warga Negara Indonesia (WNI)  yang berada di luar negeri khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19. Hal tersebut dikarenakan berbagai negara memberlakukan kebijakan-kebijakan pembatasan masuk ke negaranya untuk menghambat penyebaran COVID-19, termasuk Uzbekistan. Uzbekistan menutup sementara perbatasan dan pembatalan penerbangan keluar dan masuk wilayahnya mulai tanggal 16 Maret 2020. Tentunya kebijakan ini memberikan  dampak bagi 133 WNI yang pada saat itu berada di Uzbekistan.

Seperti dikutip laman kemlu.go(26/3), Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)  Tashkent melakukan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk Uzbekistan Airways, Kementerian Luar Negeri Uzbekistan, Deputy Prime Minister Uzbekistan untuk memastikan kepulangan para WNI pada tanggal 22 Maret 2020. Selama proses pemulangan, KBRI Tashkent pastikan melakukan pendampingan dan pastikan para WNI dalam keadaan sehat.

Para WNI tersebut terdiri dari 109 rombongan mahasiswa dan 24 WNI lainnya. Mereka dapat tiba kembali dengan lancar di Indonesia pada tanggal 23 Maret 2020. Seluruh Perwakilan RI di dunia akan terus memantau dan mengikuti perkembangan COVID-19 serta kondisi para WNI yang menetap di wilayah negara akreditasinya.

India tidak memiliki rencana untuk memperpanjang lockdown atau karantina wilayah selama 21 hari untuk memperlambat penyebaran virus corona. Demikian menurut pemerintah pada Senin. Keputusan itu diambil karena negara itu berjuang untuk menjaga pasokan penting terus mengalir dan mencegah puluhan ribu orang yang kehilangan pekerjaan melarikan diri ke pedesaan.

Perdana Menteri Narendra Modi memerintahkan 1,3 miliar orang di negara itu untuk tetap berada di dalam ruangan sampai 15 April. Ia mengatakan itu adalah satu-satunya harapan untuk menghentikan epidemi. Tetapi perintah itu telah menyebabkan jutaan orang India yang miskin menganggur dan kelaparan. India memiliki 1.071 kasus virus corona dengan 29 orang meninggal. (antara)