Daniel
April
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan pandemi virus corona masih jauh dari selesai di kawasan Asia-Pasifik, Selasa (31/3). Langkah-langkah yang saat ini diterapkan untuk mengekang penyebaran virus sedang memberikan kelonggaran bagi negara-negara untuk mempersiapkan transmisi komunitas berskala besar. Direktur Regional Pasifik Barat WHO, Takeshi Kasai mengatakan bahkan dengan semua tindakan, risiko penularan di kawasan itu tidak akan hilang selama pandemi masih berlanjut. Pihaknya membutuhkan setiap negara untuk terus mempersiapkan transmisi komunitas skala besar. Virus corona jenis baru pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok tengah pada akhir 2019. Infeksi dari virus ini sekarang telah melampaui 770 ribu kasus di seluruh dunia. Amerika Serikat, Italia, dan Spanyol menyalip daratan Tiongkok dalam jumlah kasus terbesar di dunia. Untuk menekan angka infeksi yang meningkat tinggi, Takeshi menyatakan negara-negara dengan sumber daya terbatas adalah prioritas, seperti negara-negara Kepulauan Pasifik. Republika
April
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai dalam upaya mengatasi pandemik COVID-19, alternatif terakhir apabila Pembatasan Sosial Skala Besar tidak berjalan dengan baik adalah karantina wilayah. Oleh karena itu, menurut Hidayat, Presiden Jokowi sebaiknya lebih fokus dan lebih serius kepada penggunaan UU Penanggulangan Bencana dan UU Kekarantinaan Kesehatan dalam mengatasi pandemik COVID-19. Hidayat mengatakan bila konsekuensinya adalah terkait dengan APBN yang harus disediakan oleh negara maka FPKS siap mendukung untuk mengalokasikan anggaran dengan merevisi UU APBN apabila opsi karantina wilayah yang diambil.
Ia menilai adanya keseriusan melaksanakan UU Penanggulangan Bencana dan UU Kekarantinaan Kesehatan, dengan koordinasi yang maksimal antara aparatur pemerintahan di pusat dan daerah, disertai sosialisasi yang maksimal kepada rakyat, dan dukungan penuh kepada tenaga kesehatan, ditambah lagi dengan realokasi anggaran yang terukur dari pos-pos kementerian dan pembangunan infrastruktur yang tIDak mendesak sudah cukup untuk mengatasi "teror" COVID-19. Antara
April
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah memperhatikan kebutuhan pokok dan kelangsungan hidup kelompok-kelompok masyarakat yang rentan terpapar COVID-19. Kelompok rentan tersebut, yaitu pekerja di bidang kesehatan publik (dokter dan perawat), pekerja di sektor informal (pelaku UMKM, pedagang, dll.), pekerja di bidang jasa (sopir transportasi umum, ojek daring, dan petugas di terminal), buruh produksi, maupun pekerja lepas waktu (pekerja seni, fotografer, dan jurnalis).
Hal itu dikatakan Bambang Soesatyo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Kebijakan tersebut, menurut dia, diperlukan karena sebagian besar dari kelompok rentan tersebut terancam kehilangan sumber penghasilannya karena kebijakan social distancing dan physical distancing yang bertujuan untuk mencegah penularan COVID-19. Di sisi lain, kebijakan social distancing dan physical distancing juga berdampak buruk karena dapat mematikan pekerjaan-pekerjaan yang bergantung pada interaksi sosial. Antara
March
Otoritas Myanmar pada Selasa melaporkan kematian pertama terkait virus corona, yakni pria lansia berusia 69 tahun yang menderita kanker dan meninggal di rumah sakit di kota pusat perdagangan Yangon. Menurut juru bicara pemerintah, Pria tersebut sempat ke Australia untuk berobat dan transit di Singapura dalam perjalanan pulang.
Menurut juru bicara Kementerian Kesehatan Dr Khin Khin Gyi, Pasien meninggal pada pukul 7:25 pagi waktu setempat. Myanmar mencatat ada 14 pengidap virus COVID-19, yang sebagian besar di antaranya melakukan perjalanan ke luar negeri. Namun, Kementerian Kesehatan pada Minggu (29/3) memperingatkan bahwa negara tersebut sangat berpotensi mengalami "wabah besar" setelah puluhan ribu migran yang bekerja di negara Thailand kembali ke kampung halaman sebelum perbatasan ditutup. Antara