VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengimbau masyarakat untuk bersatu melawan wabah COVID-19 dengan menjaga serta mencintai Indonesia dari rumah masing-masing.Erick Thohir dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu mengatakan,  kini saatnya melakukan yang mungkin sering dilupakan karena kesibukan. Berbicara dengan orang tua, bercengkrama dengan suami atau istri, juga bersama anak-anak.Bahkan membantu mereka yang kesulitan.

Menteri BUMN tersebut menambahkan saatnya semua elemen bangsa untuk bersatu melawan corona secara gotong royong, saling bantu dan berikan solusi, dengan menjaga Indonesia dari rumah. Ia  juga mengucapkan terima kasih kepada semua keluarga yang telah membantu memperlambat penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Selain itu Erick Thohir juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para petugas kesehatan yang sedang berjibaku di Pusat Kesehatan Masyarakat  dan berbagai rumah sakit. (ant)

Konferensi Tingkat Tinggi -KTT Keamanan Asia Dialog Shangri-La dibatalkan, menurut  panitia penyelenggara dari International Institute for Strategic Studies (IISS).Seperti dilansir Reuters, KTT tersebut merupakan ajang terbaru yang menjadi korban pembatalan akibat pandemi virus corona baru (COVID-19).

Acara tahunan yang semula dijadwalkan akan berlangsung pada 5-7 Juni di Singapura itu mengundang para pejabat tinggi militer, diplomat serta produsen senjata dari seluruh dunia sejak peluncurannya pada 2002.Mengingat acara tersebut mendatangkan peserta dari 40 negara lebih, dan banyak diantara negara tersebut memberlakukan pembatasan perjalanan maka IISS memutuskan bahwa acara tersebut batal digelar tahun ini. (rol)

Presiden RI, Joko Widodo mengajak para pemimpin negara-negara anggota G20 untuk memerangi pandemi virus Corona jenis baru (COVID-19) dan memulihkan perlambatan ekonomi global yang diakibatkan wabah tersebut. Ajakan tersebut  disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa G20 secara virtual dari Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis malam.

Menurut Presiden, negara-negara anggota G20 harus mendorong solidaritas dunia dalam penanganan COVID-19. Para pemimpin G20 juga perlu menginisiasi upaya agar pandemi ini tidak menganggu kemitraan dan kerja sama antarnegara yang telah dibangun bertahun-tahun. Untuk itu menurut presiden Jokowi, G20 harus aktif memimpin upaya menemukan anti-virus dan obat COVID-19, bersama Badan PBB untuk kesehatan dunia WHO.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mendorong negara-negara G20 bekerja sama, dan mensinergikan kebijakan serta instrumen ekonomi untuk melawan keterpurukan ekonomi dunia, yang diakibatkan COVID-19. Menurut presiden negara-negara anggota G-20 harus mencegah resesi ekonomi global, melalui kebijakan fiskal dan moneter yang terkoordinasi, serta memperluas dan memperkuat jaring pengaman sosial terutama bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Lebih lanjut, Presiden juga mendorong G20 untuk menjaga stabilitas sektor keuangan, termasuk menjaga ketersediaan likuiditas, dan memberikan relaksasi bagi dunia usaha yang terpukul karena pandemi COVID-19. Presiden Joko Widodo menegaskan, dengan gejolak keuangan global yang tinggi, dukungan valuta asing sangat penting. Pihaknya juga mendukung peningkatan peran global dan regional financial safety net (jaring pengaman keuangan regional) termasuk melalui  Special Drawing Right-SDR swap line dan currency swap facility (fasilitas barter mata uang), seperti dalam Chiang Mai Initiative. Selain itu, Presiden juga menyampaikan pentingnya bagi negara anggota G20 untuk mencegah disrupsi produksi, dan menjaga kelancaran distribusi barang. Utamanya bahan pangan pokok dan barang kesehatan. Di akhir pernyataannya, Presien Joko Widodo menekankan perlunya negara-negara G20 menumbuhkan kepercayaan dunia bahwa dunia mampu memenangkan perang dan melewati krisis yang diakibatkan COVID-19 tersebut.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendukung sepenuhnya rencana pemerintah untuk melakukan realokasi anggaran dalam APBN. Realokasi dimaksudkan bagi penanganan kesehatan maupun pemberian jaminan sosial dan insentif ekonomi untuk usaha Mikro, Kecil dan Menengah-UMKM guna mengatasi dampak mewabahnya COVID-19. Demikian diumumkan Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam pernyataan tertulisnya yang diterima Kantor Berita Antara, Kamis, 26 Maret.

Agung Firman Sampurna mengatakan realokasi anggaran tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan landasan hukum baru, termasuk dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Sebelumnya, pimpinan BPK sudah bertemu dengan pemerintah untuk membahas dampak pandemi COVID-19 pada pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019 yang sedang dan akan dilakukan oleh pemeriksa BPK.

Pertemuan itu juga membahas mengenai revisi dan pelaksanaan APBN 2020 terkait penanganan kesehatan, serta pemberian pengaman sosial dan insentif ekonomi untuk UMKM bagi penanganan COVID-19 agar wabah tidak makin meluas.

Pertemuan melalui telekonferensi ini dilakukan, karena dalam situasi darurat seperti sekarang, pemerintah meminta adanya realokasi kegiatan dan belanja Kementerian dan Lembaga, untuk prioritas penanganan situasi pandemi wabah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang turut dalam pertemuan tersebut mengatakan, konsultasi dengan BPK ini dilaksanakan karena pemerintah akan melakukan sejumlah realokasi belanja dalam APBN serta kemungkinan memperlebar defisit anggaran lebih dari tiga persen terhadap Produk domestik bruto (PDB).

Ia berharap melalui konsultasi tersebut maka prinsip tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel dapat terjaga dengan baik sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum yang bisa merugikan keuangan negara.

Sebelumnya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat-DPR RI Puan Maharani telah menyatakan mendukung langkah pemerintah merealokasikan anggaran negara untuk kepentingan penanggulangan pandemi COVID-19.

Menurut Puan Maharini, percepatan penanggulangan wabah COVID-19 membutuhkan dana yang besar untuk pengadaan peralatan dan infrastruktur medis bagi kepentingan pencegahan maupun pengobatan.

Dia menjelaskan anggaran tersebut harus dimanfaatkan untuk pengadaan alat dan fasilitas "screening" tes COVID-19 massal secara gratis dan penambahan alat perlindungan diri bagi tenaga kesehatan. Selain itu, digunakan untuk penambahan fasilitas rumah sakit, pengobatan gratis bagi pasien COVID-19, serta upaya-upaya menangkal penyebaran virus tersebut.

Terkait dampak ekonomi akibat wabah Corona, Puan meminta pemerintah dapat memprioritaskannya pada penguatan daya beli masyarakat.

Puan Maharani menegaskan, DPR akan mengawasi penggunaan realokasi anggaran tersebut agar pemanfaatannya sesuai dengan program penanggulangan COVID-19 serta program penanggulangan dampak ekonominya.