VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Saat ini sejumlah negara  sedang melakukan Konferensi Perubahan Iklim Konferensi Perubahan Iklim atau Conference of the Parties (COP) ke-26 yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di Glasgow, Skotlandia sejak Minggu, 31 Oktober hingga 12 November 2021. Konferensi ini  bertujuan  mempercepat upaya pencapaian kesepakatan Paris atau Paris Agreement  dalam upaya menekan dampak perubahan iklim yang disebabkan meningkatnya emisi gas rumah kaca.

Laporan terbaru (tahun 2021) dari Panel Antar-pemerintah tentang Perubahan Iklim, seperti dikutip dari https://wri-indonesia.org, mengungkapkan   bahwa emisi gas rumah kaca, termasuk karbon dioksida (CO₂) merupakan pendorong utama perubahan iklim yang menyebabkan reaksi berantai seperti cuaca ekstrim, peningkatan permukaan air laut, dan bencana alam seperti kekeringan serta banjir.

Emisi gas rumah kaca  global, yang telah meningkat sebesar 43% dalam dua dekade terakhir, mengindikasikan kemungkinan krisis iklim lebih buruk akan terjadi lebih cepat.

Segala upaya untuk menekan emisi gas rumah kaca sangat perlu dilakukan sekarang. Semua negara di dunia, termasuk Indonesia, harus melakukan upaya bersama  untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Karena, menunda penurunan emisi dapat menimbulkan dampak besar, termasuk dampak di bidang ekonomi.  

Indonesia menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Pemerintah Indonesia berkomitmen mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca tersebut. Komitmen tersebut telah dituangkan dalam dokumen kontribusi yang ditentukan secara nasional (Nationally Determined Contribution -NDC).

Pemerintah Indonesia sangat serius dalam mengimplementasikan komitmennya untuk  mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca. Pemerintah Indonesia  telah  menerapkan berbagai kebijakan dan mengambil langkah strategis. Salah satunya adalah kebijakan soal Nilai Ekonomi Karbon. 

Presiden Joko Widodo dalam pertemuan Conference of the Parties (COP) ke-26 di Glasgow  menyampaikan bahwa pihaknya telah mengesahkan Peraturan Presiden  tentang Nilai Ekonomi Karbon tersebut.  

Kepala Badan Kebijakan Fiskal di Kementerian Keuangan,  Febrio Kacaribu dalam keterangan resminya, seperti dikutip dari https://nasional.kontan.co.id (2/11) menjelaskan bahwa penetapan Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon ini merupakan tonggak penting dalam menetapkan arah kebijakan Indonesia menuju target NDC pada tahun 2030 serta Net Zero Emission 2060. 

Upaya-upaya pemerintah Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca ini perlu dukungan kerjasama dengan  pemerintah negara lain. Karena upaya menekan emisi gas rumah kaca merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan kerjasama dan juga membutuhkan dana besar.

Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa dengan potensi alam yang begitu besar, Indonesia terus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim. Hal itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat berbicara pada Konferensi Tingkat Tinggi Pemimpin Dunia tentang Perubahan Iklim atau COP26, di Scottish Event Campus, Glasgow, Skotlandia, Senin, (1/11). Dia menambahkan, laju deforestasi turun signifikan, terendah dalam 20 tahun terakhir. Kebakaran hutan turun 82 persen pada 2020.

Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan tindakan nyata yang sudah dilakukan, mulai dari rehabilitasi hutan mangrove dengan target 600 ribu hektar sampai tahun 2024 hingga rehabilitasi 3 juta hutan kritis sejak 2010 – 2019. Tindakan lain yang sudah dilakukan Indonesia adalah  pengembangan ekosistem mobil listrik dan pembangunan pembangkit tenaga surya terbesar di Asia Tenggara, memanfaatkan energi baru terbarukan, termasuk biofuel, dan pengembangan industri berbasis energi bersih, serta pembangunan kawasan industri hijau terbesar di dunia di Kalimantan Utara.

Ada yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam KTT yang dihadiri hampir 200 negara itu adalah bahwa Presiden Joko Widodo dengan lantang mempertanyakan seberapa besar kontribusi negara maju dan  transfer teknologi yang bisa diberikan untuk Indonesia. Dia juga menegaskan butuh aksi dan implementasi secepatnya.

Tindakan nyata memang harus segera ditunjukkan oleh semua pihak. Dalam berbagai kesempatan, hal itu juga disampaikan Indonesia kepada pemimpin negara-negara maju, seperti dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden di sela-sela KTT COP 26.  Seperti dilaporkan VOA, Presiden Joe Biden mendukung proposal Indonesia mendesak negara-negara kaya lebih banyak membantu negara miskin dalam mitigasi perubahan iklim untuk rencana aksi iklim mereka.  

Pernyataan dan pertanyaan yang disampaikan oleh Presiden  Joko Widodo dalam Konferensi Tingkat Tinggi Pemimpin Dunia tentang Perubahan Iklim kali ini  merupakan konsistensi dari komitmen. Indonesia bekerja keras untuk memenuhi komitmen itu guna mencapai target nol emisi pada 2060, bukan hanya sekedar retorika. Hal itu tentunya tidak bisa berjalan sendiri.  

Libur Natal dan tahun baru masih kurang lebih dua bulan lagi. Akan tetapi pemerintah sudah mulai menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan mudik atau perjalanan ke kampung halaman pada akhir tahun ini. Hal tersebut demi mencegah terjadinya lonjakan kasus Covid-19 usai masa libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Pemerintah pun melakukan pengendalian mobilitas masyarakat dan pengetatan protokol kesehatan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy minggu lalu menyatakan, cuti Bersama yang biasanya diadakan di hari-hari yang berdekatan dengan hari libur resmi seperti Natal, Tahun Baru atau Lebaran kali ini ditiadakan. Termasuk sehari menjelang hari Natal yaitu hari Jum’at 24 Desember 2021. Penghapusan cuti bersama itu guna membatasi mobilitas orang yang biasanya meninggi menjelang libur akhir tahun. Tujuannya untuk menekan potensi penyebaran Covid-19. Apalagi, sejumlah pakar epidemiologi telah memperingatkan tentang kemungkinan munculnya serangan gelombang ketiga Covid-19.

Untuk mencegah peningkatan kasus positif Covid-19, Kementerian Perhubungan, melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, menerbitkan aturan terbaru tentang syarat naik pesawat. Diantaranya, untuk penerbangan di Jawa-Bali penumpang wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal dosis pertama) dan keterangan negatif Covid-19 melalui RT-PCR (sampel maksimal 3x24 jam), sebelum keberangkatan. Sementara untuk di luar Jawa persyaratannya pun kurang lebih sama.
Beberapa pemerintah daerah bahkan memberlakukan kebijakan sistem ganjil-genap bagi nomor kendaraan mobil pribadi untuk membatasi pergerakan masyarakat.
Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat (AS) memang telah menurunkan level COVID-19 untuk Indonesia. Setelah dinilai berhasil melakukan pengendalian COVID-19 yang baik, Indonesia diberikan Level 1 atau "rendah untuk penularan COVID".Namun ini bukan berarti Indonesia telah benar benar bebas dari pandemi. Baik pemerintah maupun masyarakat tidak boleh lengah terhadap penularan virus. Pengalaman menunjukkan, Indonesia selalu mengalami peningkatan angka penyebaran Covid-19 setiap akhir masa libur panjang. Musim libur Agustus 2020 misalnya mengakibatkan terjadi kenaikan kasus hingga 119% dan tingkat kematian mingguan meningkat mencapai 57%. Sementara di bulau Mei-Juni 2021 Indonesia menanggung gelombang Covid-19 akibat paduan factor varian delta dan protocol kesehatan yang terabaikan selama libur Panjang Idul Fitri.

Saat ini sejumlah negara termasuk Inggris dan Singapura, tengah mengalami kenaikan kasus harian.

Jadi sangat wajar jika pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mencegah setiap potensi kembalinya badai Covid-19 terutama menjelang libur panjang Natal 2021 danTahun Baru 2022.

Bahan ramah lingkungan ternyata bisa dijadikan sumber energy alternative baterai oleh mahasiswa Teknik Kimia Universitas Brawijaya (UB). Mereka menggunakan substitusi bahan yang melimpah, yakni limbah tempurung kelapa. Karena luas permukaan dan porinya yang bagus, limbah tempurung kelapa (biochar) bisa digunakan sebagai penghantar listrik atau anoda baterai lithium-ion.

Menurut Ketua Tim, Aditya Bayu Pratama, adanya penggantian bahan yang awalnya grafit menjadi biochar tempurung kelapa secara ekonomis mampu menurunkan harga baterai lithium-ion yang mahal. Bahkan kapasitas simpan spesifiknya yang tinggi dan mampu menghasilkan sel baterai berkerapatan energy tinggi.

Pada sisi lain struktur pori tempurung kelapa yang besar berpotensi untuk meningkatkan performa baterai lithium-ion. Ini karena baterai lithium-ion sangat dianjurkan untuk digunakan pada mobil listrik dengan banyak keunggulannya.

Tim berharap, penelitian yang dikembangkan dapat memberikan kontribusi pada Indonesia terkait optimalisasi penggunaan mobil listrik. Serta memberikan solusi dalam produksi dan komersialisasi baterai ion-Lithium yang memiliki kapasitas penyimpanan arus listrik lebih besar serta peningkatkan performa kinerja baterai.

Kedepannya hal tersebut akan membantu sektor energy terbarukan karena adanya peralihan ketergantungan skema sektor transportasi dari berbasis energy fosil menuju energy listrik yang terbarukan. Aditya juga mengatakan bahwa ide ini berawal karena 60 persen komponen mobil listrik adalah baterai. Maka baterai yang digunakan saat ini adalah lithium-ion yang dapat diisi ulang.