03
April

 

VOInews.id- Serangan mematikan Israel ke Konsulat Jenderal Iran di ibu kota Suriah, Damaskus, merupakan pelanggaran hukum internasional dan sebuah "aksi agresi", kata Dmitry Peskov, juru bicara Presiden Rusia Vladimir Putin, Selasa. "Kami tidak akan mengambil kesimpulan, namun bagaimanapun juga, serangan semacam itu merupakan pelanggaran terhadap seluruh dasar hukum internasional dan sebuah tindakan agresi," ujar Peskov.

 

Pada Senin (1/4), Israel melakukan serangan udara ke gedung Konsulat Jenderal Iran di Damaskus hingga menghancurkan gedung tersebut. Korps Garda Revolusi Islam IRGC mengonfirmasi bahwa serangan itu menewaskan dua jenderal IRGC dan lima prajurit. Kementerian Luar Negeri Iran telah mengancam Israel dengan serangan balasan. Utusan Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengirim surat ke Dewan Keamanan PBB untuk meminta Dewan menggelar sidang terkait serangan Israel tersebut.

 

Sumber: Sputnik

02
April

 

VOinews.id- Komite Penyelidikan Rusia pada Senin mengumumkan telah dimulainya penyelidikan terhadap keterlibatan Ukraina, Amerika Serikat, dan negara-negara Barat dalam serangan teroris. Penyelidikan itu diluncurkan atas permintaan State Duma, majelis rendah parlemen Rusia, kata komite itu dalam pernyataannya di aplikasi pesan Telegram. Pekan lalu, sejumlah anggota parlemen meminta komite tersebut dan Kejaksaan Agung Rusia serta otoritas peradilan Jerman, AS, Siprus dan Prancis untuk menyelidiki fakta di balik perencanaan serangan teroris itu dan pendanaannya.

 

Pernyataan itu juga menyebutkan bahwa penyelidikan tersebut akan memeriksa secara hati-hati data yang dikirimkan kepada mereka dan membuat keputusan terkait hal itu. Pada 22 Maret, sejumlah pria bersenjata menerobos masuk ke Crocus City Hall dan mulai menembaki orang-orang yang sedang menunggu pertunjukan konser.

 

Mereka juga membakar salah satu ruangan. Serangan itu menelan 695 korban, termasuk 144 korban tewas, menurut data terkini dari Kementerian Darurat Rusia. Empat tersangka dalam kasus itu, yang semuanya warga Tajikistan, berusaha kabur dengan sebuah mobil tetapi kemudian ditangkap dan didakwa telah melakukan aksi terorisme. Pemerintah Rusia meyakini mereka akan melarikan diri ke Ukraina, di mana dalang serangan itu telah menyiapkan tempat persembunyian. Penyelidikan kasus itu masih berlangsung.

 

Sumber: Sputnik

01
April

 

Voinews.id- Pemerintahan baru Palestina, yang dipimpin Perdana Menteri Mohammed Mustafa, harus mempersiapkan diri untuk mengadakan pemilihan legislatif dan presiden di semua provinsi Palestina, terutama di Yerusalem Timur, kata Presiden Mahmoud Abbas pada Minggu.

 

Pernyataan Abbas tersebut disampaikan pada saat upacara pelantikan pemerintahan baru, menurut kantor berita Palestina Wafa. Pemerintahan baru Palestina dilantik pada Minggu malam, menggantikan pemerintahan Mohammed Shtayyeh yang mengundurkan diri pada Februari.

 

"Tugas pemerintahan baru ini mencakup perlunya menyatukan lembaga-lembaga negara, memaksimalkan upaya bantuan dan rekonstruksi di Gaza dan Tepi Barat, serta menghidupkan kembali perekonomian," kata Abbas. "Pemerintah harus menyiapkan pemilu legislatif dan presiden di semua provinsi di tanah air, dengan Yerusalem Timur sebagai garda depan," katanya menambahkan.

 

Sumber: Anadolu

01
April

 

VOinews.id- Serikat pekerja di sektor pendidikan Vietnam meminta peningkatan tunjangan persalinan karena jumlah uang yang diberikan kepada ibu ketika memiliki anak terlalu rendah. Ayat 1 Pasal 56 RUU Asuransi Sosial Vietnam yang diamendemen mengusulkan pembayaran tunjangan sebesar dua juta Dong Vietnam (Rp1,28 juta) per anak saat lahir. Namun, serikat pekerja menganggap jumlah tersebut tidak mencukupi biaya selama kehamilan dan persalinan. Serikat menilai tingkat subsidi bulanan minimum harus sama dengan standar kemiskinan pedesaan dan menutupi biaya selama empat bulan setelah bayi lahir.

 

Sehingga, menurut serikat, peraturan tersebut perlu ditinjau ulang agar konsisten dengan praktik internasional. Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 183 menyatakan bahwa tunjangan tunai tidak boleh kurang dari dua pertiga penghasilan perempuan sebelum mereka mengambil cuti, sementara Rekomendasi No. 191 mendorong peningkatan tunjangan hingga jumlah penuh penghasilan sebelumnya. Guna memastikan tunjangan yang lebih baik, serikat meminta agar RUU perlu menetapkan tingkat tunjangan kehamilan yang dihitung berdasarkan gaji bulanan yang dibayarkan untuk asuransi sosial pada bulan sebelum calon ibu mengambil cuti melahirkan.

 

Biaya tunjangan persalinan dijamin oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditanggung bersama dengan dana asuransi sosial yang bertujuan mencapai tujuan pelindungan bagi semua ibu yang melahirkan di Vietnam. Serikat pekerja mengatakan selama penerapan UU Asuransi Sosial tahun 2014 tidak ada dokumen yang memberikan panduan khusus mengenai waktu cuti dan tunjangan bagi perempuan hamil yang harus mengambil cuti kerja sesuai dengan ketentuan fasilitas pemeriksaan dan pengobatan kesehatan.

 

Serikat mengusulkan untuk menambah peraturan mengenai waktu cuti dan tingkat tunjangan bagi pekerja hamil yang harus mengambil cuti guna menjaga kehamilannya sebagaimana ditentukan oleh fasilitas pemeriksaan dan pengobatan kesehatan yang kompeten. Jangka waktu cuti hamil, yang belum jelas diperhitungkan sebagai waktu pembayaran jaminan sosial atau jaminan kesehatan, juga diminta agar dihitung sebagai waktu pembayaran jaminan sosial apabila cuti melahirkan diambil lebih dari 14 hari kerja dalam sebulan. Sumber : VNS/VNA-OANA

Page 69 of 1215