Presiden Joko Widodo memimpin Rapat Kabinet Terbatas yang membahas mengenai persiapan pemindahan Ibukota Negara, Rabu (15/01/2020) siang, di Kantor Presiden, Jakarta.
Dalam arahannya, Presiden menyoroti sejumlah aspek dalam persiapan pemindahan ibukota negara baru. Dalam hal regulasi, Presiden meminta agar jajarannya mempersiapkan sejumlah rancangan peraturan perundangan mengenai ibukota negara baru. Presiden berharap agar rancangan peraturan perundangan tersebut dapat diselesaikan secepatnya agar bisa segera dibahas oleh DPR.
Presiden juga meminta Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menyiapkan Badan Otoritas Ibukota. Lembaga ini diharapkan dapat segera dibentuk agar dapat fokus mempersiapkan pemindahan ibukota negara.
Presiden juga menyoroti hal-hal terkait desain ibukota negara. Seperti diketahui, beberapa waktu yang lalu, pemerintah telah menentukan pemenanh desain ibukota negara baru yang mengambil tema Negara Rimba Nusa. Dalam Rapat Kabinet Terbatas tersebut, Presiden mengharapkan adanya masukan terkait desain tersebut, termasuk mengenai aspek transportasi di ibukota negara.
Terkait hal ini, Presiden ingin agar ibukota negara baru nantinya dapat mengadopsi penggunaan kendaraan ramah lingkungan.
“Saya kira gagasan besar untuk desainnya sudah ada tetapi juga desain ini adalah sebuah desain yang bisa diperbaiki dan bisa berubah. Sehingga saya harap nanti semuanya bisa memberikan masukan mengenai desain ini, baik yang berkaitan dengan transportasi karena di ibukota baru nantinya transportasi umumnya, transportasi massanya akan menggunakan autonomous vehicle. Dan juga kendaraan privatnya juga akan menggunakan autonomous car sehingga desainnya seperti apa tolong ini nantinya pak Menteri Perhubungan dan pak Menteri Riset berbicara mengenai ini. Mengenai kesiapan. Karena infrastruktur kalau kita betul-betul siap, infrastrukturnya juga diarahkan kepada penggunaan electric vehicle dan autonomous vehicle.”
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga menyoroti persoalan lahan di ibukota negara baru. Presiden meminta Menteri Agraria bekerjasama dengan Menteri Lingkungan Hidup untuk dapat segera menyelesaikan persoalan lahan agar perancang desain ibukota negara baru dapat segera merealisasikan desain final dari ibukota tersebut.
Terkait aspek pendanaan, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah memiliki porsi untuk menggarap cluster pemerintahan, termasuk Istana Kepresidenan dan gedung-gedung kementerian. Di luar itu, skema pembiayaan pembangunan ibukota baru dapat menggunakan skema, baik kerjasama pemerintah dan badan usaha maupun melibatkan sektor investasi.
Presiden Joko Widodo memperkirakan, pemerintah akan menganggarkan dana sekitar 100 triliun rupiah khusus untuk mengerjakan pembangunan cluster pemerintahan.
