Pengendalian perubahan iklim di Indonesia memerlukan proses nasional dan internasional yang bersifat iteratif dan sinergis. Penanganan perubahan iklim di tingkat internasional yang dibahas melalui kerangka kerja konvensi perubahan iklim (UNFCCC) yang dihasilkan melalui proses negosiasi para negara pihak yang sudah meratifikasi kesepakatan UNFCCC yang saat ini berjumlah 194 negara, dan bersifat mengikat. Indonesia memiliki target sebesar 41 persen gas emisi rumah kaca dengan bantuan Internasional. Dalam konferensi pers pada Rabu (07/10/20) secara virtual di Jakarta, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Ruandha Agung Sugardiman mengatakan bahwa Indonesia sedang menjajaki kemungkinan kerjasama dengan inggris, Jerman, Denmark dan negara lain untuk mengurangi gas emisi rumah kaca sebesar 41 persen.
Ada beberapa negara yang bisa kita jajaki untuk bisa mendukung kerjasama ini misalnya dari UK, kemudian dari Jerman, kemudian dari Denmark dan beberapa negara Skandinavia juga kami jajaki untuk bisa memberikan kontribusinya bagi dukungan terhadap penurunan gas emisi rumah kaca Indonesia.”Kata Dirjen PPI KLHK
Ruandha mengharapkan, kerjasama bilateral dan multilateral semakin meningkatkan kesadaran semua pihak terhadap isu-isu perubahan iklim sehingga semakin banyak pula komponen masyarakat yang turut berperan aktif dalam mewujudkan komitmen dan target pengendalian perubahan iklim nasional. Dalam National Determined Contribution (NDC), Indonesia fokus mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di lima sektor yaitu hutan dan lahan termasuk gambut, limbah, energi dan transportasi, industri serta pertanian. Pelaksanaan NDC bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat, serta mitra pembangunan yang menjadi bagian penting dari keseluruhan implementasi kebijakan perubahan iklim di Indonesia.NK
