Isu Semenanjung Korea menjadi salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan bilateral The 6th Strategic Dialogue antara Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono di Jakarta, Senin, 25 Juni. Dalam pertemuan tersebut kedua Menteri Luar Negeri menyepakati pengetatan sanksi resolusi Dewan Keamanan (DK) Peserikatan Bangsa–Bangsa (PBB) terhadap Korea Utara harus tetap dilanjutkan. Menurut Menteri Luar Negeri Kono dalam konferensi persnya, ia dan Menteri Luar Negeri Retno juga sepakat bahwa Korea Utara harus melakukan denuklirisasi secara penuh dan melucuti senjata pemusnah massal serta rudal balistik.
“Mengenai Korea Utara, kami menegaskan kembali komitmen kami terhadap pelaksanaan yang ketat dari resolusi Dewan Keamanan PBB dan menekan Korea Utara untuk perlucutan menyeluruh dan pasti terhadap semua senjata pemusnah massal dan rudal balistik dengan berbagai jangkauan”.
Selain itu, Menteri Luar Negeri Kono mengatakan, Jepang harus melakukan kerjasama lebih dekat dengan Indonesia soal isu–isu Korea Utara dengan Indonesia karena Indonesia saat ini menjadi salah satu negara anggota DK PBB. Ia dan Menteri Luar Negeri Retno meyakini bahwa pengetatan sanksi, denuklirisasi, serta perlucutan senjata Korea Utara mampu membawa perdamaian dan stabilitas di kawasan. Selain itu keduanya juga memahami perkembangan positif yang terjadi seputar isu Korea Utara pasca KTT Korea Utara-Korea Selatan serta KTT Korea Utara-Amerika serikat beberapa waktu lalu. (voi/Rezha)
