Presiden Joko Widodo menjawab permintaan sejumlah aktifis 98 pada Rembuk Nasional Aktifis 98, Sabtu di Jakarta. Sejumlah permintaan yang disampaikan diantaranya terkait penetapan gelar pahlawan nasional bagi sejumlah mahasiswa yang menjadi korban pada peristiwa reformasi tahun 1998 lalu. Terkait hal itu Presiden Joko Widodo mengatakan dirinya akan menindaklanjuti usulan tersebut bersama pihak-pihak terkait.
Dirinya mengatakan, peristiwa reformasi 98 telah menjadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia yang melahirkan kebebasan berpendapat, demokrasi dan keterbukaan. Jokowi pun berharap agar di era keterbukaan saat ini, semua pihak dapat memanfaatkannya untuk berkontribusi pada kemajuan bangsa.
“Mengenai gelar pahlawan nasional atau mungkin pemberian bintang jasa segera kita tindak lanjuti dan nanti juga akan saya sampaikan ke seluruh aktifis 98. Karena itu sebuah penanda bahwa 98 itu telah dibuka ruang sebesar-besarnya untuk kebebasan berpendapat, masyarakat yang lebih demokratis, kebebasan pers. saya kira kita harus memiliki sebuah penanda bahwa era itu adalah dimulainya era keterbukaan dan era kebebasan di negar kita. Dan ini kita harapkan dalam jangka yang panjang memberikan sebuah ruang semuanya untuk memberikan kontribusinya kepada negara bangsa dan rakyat kita,.” kata Presiden Joko Widodo.
Selain penetapan gelar pahlawan nasional bagi mahasiswa yang gugur pada peristiwa 98, Rembuk Nasional Aktifis 98 juga meminta agar tanggal 7 Juli diperingati sebagai hari Bhinneka Tunggal Ika, sekaligus meminta Presiden Joko Widodo untuk mengusut tuntas peristiwa pelanggaran HAM yang telah terjadi.
Para aktifis juga menyampaikan komitmennya untuk tetap menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman intoleransi, radikalisme dan terorisme serta menolak penggunaan isu SARA dalam praktik politik di Indonesia. para aktifis juga berkomitmen untuk melanjutkan perjuangan reformasi 98 untuk melawan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam sendi kehidupan bernegara. (ndy)
